Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD Tahun 2009/No.16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Penjulan Bekas Drum Aspal dan Pengembalian Brak Kerja (Direksi Keet) Pekerjaan Pembangunan Fisik di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
Bahwa Perbup kendal No 87 tahun 2007 perlu diganti
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 9 tahun 1965; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; PP No 32 Tahun 1950; PP No 16 Tahun 1976; PP No 58 Tahun 2005; Pp No 6 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PP No 38 tahun 2008; PP No 38 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 59 tahun 2009; Permendagri No 15 tahun 2006; Permendagri No 16 tahun 2006; Permendagri No 17 tahun 2006; Permendagri No 17 Tahun 2007; Perda Kab Kendal No 14 Tahun 2007; Perda Kab Kendal No 17 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : standar harga penjualan bekas drum aspal dan pengembalian brak kerja (direksi keet) pekerjaan pembangunan fisik
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 April 2009.
Perbup Kendal No 87 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias Barat Nomor 16 Tahun 2020
TATA – CARA – PENGADAAN – BARANG – JASA – DI – DESA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2020 NOMOR 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanaknn ketentuan Pasal 4 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias Barat tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 3 Tahun 2019, dan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 4 Tahun 2019.
Peraturan ini berisi tentang: KETENTUAN UMUM (Pengertian), MAKSUD DAN TUJUAN, PRINSIP, ETIKA, RUANG LINGKUP PENGADAAN, PARA PIHAK (Para Pihak Dalam Pengadaan, Kepala Desa, Kepala Seksi/Kepala Urusan, Tim Pelaksaan Kegiatan, Masyarakat, dan Penyedia), PERENCANAAN PENGADAAN, PERSIAPAN PENGADAAN (Persiapan Pengadaan secara Swakelola dan Persiapan Pengadaan melalui Penyedia), PELAKSANAAN PENGADAAN (Pengadaan Melalui Swakelola, Pengadaan Melalui Penyedia, Pembelian Langsung, Permintaan Penawaran, Lelang, Pengendalian, Bukti Transaksi, Perubahan Sural Perjanjian, dan Pengumuman), PEMBAYARAN PRESTASI KERJA, KEADAAN KAHAR, PEMUTUSAN SURAT PERJANJIAN, SANKSI, PENYELESAIAN PERSELISIHAN, PELAPORAN DAN SERAH TERIMA, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN DAN PENGADAANSECARA ELEKTRONIK, KETENTUAN LAIN-LAIN, dan PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2015, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
20 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019
PERWALI Kota Bogor No. 50 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Administrasi Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Wajib Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi Pejabat Administrasi Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Trenggalek Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA
ABSTRAK:
menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 50 Tahun 2017; Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 51 Tahun 2018
peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan
Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; tata nilai pengadaan; ruang lingkup pengadaan; para pihak dalam pengadaan; perencanaan pengadaan; persiapan pengadaan; pelaksanaan pengadaan; keadaan kahar; pemutusan perjanjian; sanksi; penyelesaian perselisihan; pelapran dan serah terima; pembinaan, pengawasan dan pengadaan secara elektronik; ketentuan lain-lain; ketentuan peralihan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, peraturan Bupati Nomor
56 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di
Desa (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2017 Nomor
57) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 87 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Pada Pembangunan Jalan Serangpanjang-cipeundeuy Dan Jalan Lingkar Luar Subang Di Daerah Kabupaten Subang.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum pada pembangunan jalan, perlu melimpahkan pelaksanaan persiapan pengadaan tanah kepada Bupati Subang. Berdasarkan Pasal 78 ayat (2( Permen ATR/BPN No.19 Tahun 2021, pendelegasian sebagaimana dimaksud dilakukan melalui penetapan Gubernur Jawa Barat, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum mengenai Pembangunan Jalan Serangpanjang-Cipeundeuy dan Jalan Lingkar Luar Subang di Daerah Kabupaten Subang
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No.11 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.29 Tahun 2007; UU No.2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.12 Tahun 2017; PP No.19 Tahun 2021; Perpres No.87 Tahun 2021; Permen ATR/BPN No.19 Tahun 2021; Pergub No.32 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pendelegasian kewenangan, pelaporan, dan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2022.
5 Hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 16 Tahun 2023
Peraturan Gubernur No 62 Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Kode Etik dan Pelayanan Hukum dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pengadaan Barang/Jasa dan kelancaraan pengadaan barang/jasa, diperlukan pedoman mengenai etika yang harus ditaati oleh Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan Jaminan pelayanan hukum bagi Pelaku Pengadaan Barang/Jasa dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pemerintah Daerah wajib memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa dalam menghadapi permasalahan hukum terkait Pengadaan Barang/ Jasa;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 49 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah No 94 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah No 10 Tahun 2021; Peraturan Daerah No 14 Tahun 2016; Peraturan Gubernur No 42 Tahun 2020; Peraturan Gubernur No 41 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, pelaku pengadaan barang/jasa, nilai dasar, prinsip dan etika, kewajiban dan larangan, majelis pertimbangan kode etik, penegakan kode etik, pelayanan hukum, pendanaan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup. Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/ Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 September 2023.
Mencabut Peraturan Gubernur No 62 Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 16 Tahun 2020
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA (SOTK) UNIT PENGADAAAN BARANG/JASA LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2020 NOMOR 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Unit Pengadaaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
untuk menindaklanjuti ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu mengoptimalkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) fungsi Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Unit Kerja Pengadaaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat.
Perpres No. 106 Tahun 2007; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 112 Tahun 2018; Permendagri No. 56 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Unit Kerja Pengadaaan Barang/Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan sistematika sebagai berikut: a. Ketentuan Umum b.Pembentukan, Tugas, dan Fungsi c.Organisasi d.Kepegawaian e.Tata Kerja f.Pelaporan g.Pengaduan Masyarakat dan Pelayanan Umum h.Besaran Tunjangan Tambahan Penghasilan i.Pembiayaan j.Ketentuan Peralihan k.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
8 Halaman; Lampiran: 1 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kota Palembang
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 16 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 14 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 112 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur tentang ketentuan pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) meliputi kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi, personil UKPBJ, jenjang karir dan pendapatan personil UKPBJ, koordinasi dalam tata kerja, kode etik dan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta ketentuan lainnya
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2019.
Mencabut Peraturan Walikota Palembang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Palembang dan Keputusan Walikota Palembang Nomor 20/KPTS/VII/2017 tentang Perangkat Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kota Palembang
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Morowali No. 16 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Jasa Kuasa Hukum di Lingkungan Pemerintah Daearah Kabupaten Morowali
ABSTRAK:
prinsip Negara Hukum menuntut adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum sehingga setiap pencari keadilan dalam penegakan hukum, kebenaran, keadilan, dan hak asasi manusia perlu kepastian hukum;
UU No.11 Tahun 2000, UU No.9 Tahun 2015
perkara hukum yang menimpa Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali yang timbul sebagai pelaksanaan tugas dan fungsinya perlu diberi jaminan berupa pemberian jasa kuasa hukum,berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Femerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pernerintahan Daerah. Bupati mempunyai Tugas mewakili Daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan. Sehingga perlu pengatwan standar harga jasa hukum dan tata cara memperoleh jasa hukum dengan Peraturan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2016.
Penjelasan : 0 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Mataram Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 16, http://jdih.mataramkota.go.id/
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PEMELIHARAAN JALAN
ABSTRAK:
bahwa jalan sebagai bagian sistem transportasi mempunyai
peranan penting terutama dalam mendukung kegiatan
ekonomi, sosial dan budaya serta kegiatan lingkungan dan
dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah
agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan
antar daerah serta membentuk struktur ruang dalam rangka
mewujudkan
sasaran
pembangunan
secara
berkesinambungan;
bahwa untuk terpenuhinya peranan' jalan yang sudah ada
sebagaimana mestinya perlu diadakan pemeliharaan jalan;
bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 38 Tahun
2004 tentang Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2006 tentang Jalan serta dalam rangka memberikan
payung hukum sebagai pedoman dalam rangka pemeliharaan
jalan, maka pengaturan tentang pemeliharaan jalan perlu
diatur lebih lanjut;
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945
UU No 4 Tahun 1993
UU No 38 Tahun 2004
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13/PRT/M/ 2011
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016
Pemeliharaan jalan adalah kegiatan penanganan jalan, berupa pencegahan, perawatan dan perbaikan yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi jalan agar tetap berfungsi secara optimal melayani lalu lintas sehingga umur rencana yang ditetapkan dapat tercapai.pemeliharaan berkala jalan adalah kegiatan penanganan pencegahan terjadinya kerusakaan yang lebih luas dan setiap kerusakan yang diperhitungkan dalaam desain agar penurunan kondisi jalan dapat dikembalikan pada kondisi kemantapan sesuai dengan rencana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2019.
.
.
20
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
