Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2020

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui Swakelola dan/atau Penyedia Barang/ Jasa. Swakelola adalah cara memperoleh Barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiata (TPK) dan/atau masyarakat setempat. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara TPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Tahapan dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di desa meliputi tahap perencanaan (persiapan), pelaksanaan, pengawasan, dan serah terima hasil pekerjaan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2020 tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kutai Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Sangatta

Tanggal Penetapan

01 Januari 2020

Tanggal Pengundangan

02 Januari 2020

Tanggal Berlaku

02 Januari 2020

Sumber

BD.2020 NO.11

Subjek

PENGADAAN BARANG/JASA - STANDAR/PEDOMAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur

Bidang

Halaman ini telah diakses 920 kali

FILE-FILE PERATURAN

2020PBKUTAITIMUR011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP NO.4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaaan Barang/Jasa Desa
PERBUP NO.14 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2015

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

pengadaan barang/jasa-pedoman

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 11, BD.2020 NO.11

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat (6) Peraturan Mentcri Dalarn Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang PedomanPengadaanBarang/Jasa di Desa
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.47 Tahun 1999; ) sebagaimana telah diubah dengan UU NO.7 Tahun 2000; UU NO.6 Tahun 2014; UU NO.23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU NO. 9 Tahun 2015; PP NO.43 Tahun 2014; sebagairnana telah diubah terakhir dengan PP NO.11 Tahun 2019; Peraturan LKPP NO.11 Tahun 2019
Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang disebut Pengadaan adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/jasa oleh Pemerintah Desa, baik dilakukan melalui Swakelola dan/atau Penyedia Barang/ Jasa. Swakelola adalah cara memperoleh Barang/jasa dengan dikerjakan sendiri oleh Tim Pelaksana Kegiata (TPK) dan/atau masyarakat setempat. Surat Perjanjian Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Surat Perjanjian adalah perjanjian tertulis antara TPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola. Tahapan dalam Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) di desa meliputi tahap perencanaan (persiapan), pelaksanaan, pengawasan, dan serah terima hasil pekerjaan

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
Mencabut PERBUP NO.4 Tahun 2015 Mencabut PERBUP NO.14 Tahun 2018
28 hlm. 63 lamp.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521