Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun
Anggaran 2023 dapat berjalan tertib, lancar, berdaya guna, dan
berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang–
undangan, perlu menyusun Standar Satuan Harga dan Standar
Biaya Umum Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun
Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Fungsi SSH dan SBU
Bab III Perubahan SSH dan SBU
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
149 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 53 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Intern Lingkup Inspektorat Kabupaten Sanggau
ABSTRAK:
bahwa penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup, Metodologi dan Kriteria, Tahapan dan Pedoman Pelaksanaan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2022.
6 Halaman dan 6 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 53 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan Dan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Pusat Kesehatan Hewan
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan Perda Kab pemalang No 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab pemalang No 14 tahun 2018, maka agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasil guna,
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 18 tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No 41 Tahun 2014; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 32 Tahuh 1950; Perda Kab pemelang No 2 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah beberpa kali etrakhir dengan Perda Kab pemalang No 14 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Tata cara pemungutan dan penyetoran serta pelaporan Retribusi RPH dan Retribusi pemakaian kekayaan daerah Puskeswan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Oktober 2020.
Perbup pemalang No 66 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 ayat
(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit
Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Prinsip, Maksud dan Tujuan
Bab III Tata Kelola
Bab IV Tata Kelola Korporasi
Bab V Pengelola
Bab VI Pengorganisasian dan Struktur Organisasi RSUD
Bab VII Pejabat Pengelola
Bab VIII Organisasi Pelaksana
Bab IX Organisasi Pendukung
Bab X Prosedur Kerja
Bab XI Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah
Bab XII Pengelolaan Sumber Daya Manusia
Bab XIII Kerja Sama
Bab XIV Pembinaan dan Pengawasan
Bab XV Evaluasi dan Penilaian Kinerja
Bab XVI Pengelolaan Sumber Daya Lain
Bab XVII Pengelolaan Lingkungan dan Limbah
Bab XVIII Pencabutan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah
Bab XIX Ketentuan Peralihan
BAb XX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2019.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 86 Tahun 2016 dicabut.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 53 Tahun 2021
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 53
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 95 TAHUN
2016 TENTANG NILAI PASAR TANAH DI KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
bahwa bea perolehan hak atas tanah dan
bangunan untuk nilai pasar tanah sebagaimana
telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor
61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2016 tentang
Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Lamongan dalam
pelaksanaannya telah mengalami perubahan
zona nilai pasar dan tidak sesuai dengan kondisi
harga pasar tanah yang obyektif di lapangan,
perlu dilakukan penyesuaian.
1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun
2010 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Kabupaten Lamongan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 50 Tahun
2010 tentang Siatem dan Prosedur Pemungutan
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Kabupaten Lamongan; 3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 95 Tahun
2016 tentang Nilai Pasar Tanah di Kabupaten
Lamongan sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Lamongan
Nomor 61 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Lamongan Nomor 95 Tahun
2016 tentang Nilai Pasar Tanah di Kabupaten
Lamongan.
Nilai Pasar Tanah di Kabupaten Lamongan diubah
sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan
Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 53 Tahun 2018
standar-pedoman-satuan harga-harga barang-pengadaan barang dan jasa
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 53,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
UU No.28 Tahun 1999; UU No.17 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.49 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.109 Tahun 2000; PP No.56 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.39 Tahun 2007; PP No.71 Tahun 2010; PP No.18 Tahun 2016; PP No.18 Tahun 2017; Perpres No.16 Tahun 2018; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.16 Tahun 2009; Permendagri No.26 Tahun 2015; Permendagri No.80 Tahun 2015; PMK No.74/PMK.07/2016; PMK No.32/PMK.02/2018; Permendagri No.38 Tahun 2018; Perda Kabupaten Mesuji No.05 Tahun 2016; Perda Kabupaten Mesuji No.03 Tahun 2017; Perda Kabupaten Mesuji No.48 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ruang lingkup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2018.
-
-
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Jambi Nomor 53 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA JAMBI
ABSTRAK:
Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah, maka untuk penyeragaman perlu mengatur kembali tata naskah dinas dilingkungan Pemerintah Kota Jambi;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Jambi tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi.
UU No.9 Tahun 1956; UUD RI No.24 Tahun 2009 ; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No. 66 Tahun 1951; PP No.43 Tahun 1958 ; PP No. 38 Tahun 2007; PP No.25 Tahun 2000; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No.54 Tahun 2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015 ; Perda No.5 Tahun 2014; Perda No.14 Tahun 2016.
Perwali Ini Mengatur Mengenai Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Kota Jambi; Meliputi; Tata Naskah Dinas; Bentuk dan Susunan Naskah DInas; Penggunaan Dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau, Pelaksana Tugas; Pelaksana Harian Dan Pejabat; Paraf, Penulisan Nama, Penandatanganan. Dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas; Stempel; Kop Naskah Dinas; Sampul Naskah Dinas; Papan Nama; Perubahan Dan Pencabutan;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2017.
Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 18 Tahun 2010 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
26 hlm.; lampiran 50 hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 53, BN.2012/No.56, jdih.menpan.go.id: 9 Hlm
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Pedoman Penjaminan Kualitas (Quality Assurance) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 11 Januari 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
