Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Cirebon Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 19 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2014
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin keterkaitan dan
konsistensi anlara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan dan pengawasan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan
Tahun 2014 serta guna pelaksanaan ketentuan
Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah
Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Pasal 23 ayat ( 1) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tata Cara Pcnyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan
Pasal 129 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, telah ditetapkan Peraturan
Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2013
tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah
Tahun 2014; bahwa sehubungan dengan perubahan asumsi
kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan
serta rencana program dan kegiatan prioritas
daerah, maka Peraturan Walikota Pekalongan
Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2014 sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b. perlu
menciptakan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014;
Pasal 18 ayat 16) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1998;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2014.
Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 22 Tahun 2013 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo No. 17 Tahun 2014
PERWALI Kota Gorontalo No. 30 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gorontalo Tahun 2015
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Gorontalo dan menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda Kota Gorontalo No. 2 Tahun 2002; Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2002; Perda Kota Gorontalo No. 4 Tahun 2002; Perda Kota Gorontalo No. 40 Tahun 2011; Perda Kota Gorontalo No. 9 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gorontalo Tahun 2015 termasuk di dalamnya mengatur tentang rencana kerja pemerintah daerah dan sistematika rencana kerja pemerintah daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Gorontalo No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Gorontalo Tahun 2014 dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 5 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kediri No. 17 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Perwali Kediri No 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pembangunan Kota Kediri TA 2014
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan pelaksanaan
pembangunan di Kota Kediri, perlu merubah honorarium
Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, ULP
dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2014;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor
37 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Pembangunan Kota Kediri Tahun Anggaran 2014;
1. Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844);
3. Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun
2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun
2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45 / PRT / M
/ 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan
Gedung Negara ;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07 / PRT / M
/ 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan
Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Masukan Tahun
Anggaran 2014;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Beberapa ketentuan dalam Lampiran Honorarium Pejabat Pengadaan, Panitia Pengadaan Barang/Jasa, ULP dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2014 dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman
Umum Pelaksanaan Pembangunan Pemerintah Kota Kediri Tahun Anggaran 2014 diubah
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2014.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 17 Tahun 2014
Program, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Bekasi No. 26A Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Partisipatif Berbasis Komunitas Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Dan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 5 (Lima) Hektar Di Kota Samarinda
ABSTRAK:
Bahwa Sesuai Ketentuan Pasal 121 Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 596.2/K.41/2013 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati/ Walikota Di Kalimantan Timur, Gubernur Dapat Mendelegasikan Wewenang Pelaksanaan Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Kepada Bupati/Walikota Berdasarkan Pertimbangan Efisiensi, Efektivitas, Kondisi Geografis, Sumber Daya Manusia Dan Pertimbangan Lainnya;
UU No.27 Tahun 1959; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.2 Tahun 2012; PP RI No. 38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PERPRES No.71 Tahun 2012; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.2 Tahun 1999; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999; Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 2011.
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Persiapan Dan Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Luasnya Tidak Lebih Dari 5 (Lima) Hektar Di Kota Samarinda.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2014.
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 94);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 4844);
21 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 14 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Samarinda Tahun 2014.
ABSTRAK:
Bahwa Dengan Adanya Perubahan Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Rapbd Tahun 2014, Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah Yang Menjadi Dasar Dalam Penyusunan Rapbd Tahun 2014 Serta Memperhatikan Asumsi Proyeksi Pendapatan Daerah, Alokasi Belanja Daerah, Sumber Dan Penggunaan Pembiayaan Yang Semula Ditetapkan Serta Dalam Rangka Menjaga Keterkaitan Dan Konsistensi Antara Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pengawasan Apbd Tahun 2014, Maka Dipandang Perlu Untuk Menyusun Perubahan Rkpd Tahun 2014 Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Walikota Sebagai Landasan Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (Kupa) Dan Perubahan Ppas Tahun 2014 Untuk Menyusun Perubahan Apbd Tahun 2014.
UU No.27 Tahun 1957; UU No.25 Tahun 1965; UU No.17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; PP No.104 Tahun 2000; PP No.105 Tahun 2000; PP No.107 Tahun 2000; PP No.109 Tahun 2000; PP No.11 Tahun 2003; PP No. 20 Tahun 2004; PP No. 21 Tahun 2004; PP No.24 Tahun 2004; PP No.38 Tahun 2007; PP No.8 Tahun 2008; PERPRES No.3 Tahun 2004; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No.22 Tahun 2011; KEPMENDAGRI No.29 Tahun 2002; PERMENDAGRI No.54 Tahun 2010; PERDA Kota Samarinda No.1 Tahun 2014; PERWALI Samarinda No.17 Tahun 2013.
Peraturan Walikota Tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Rkpd) Kota Samarinda Tahun 2014.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juni 2014.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310).
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2003 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977
tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peratruan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17);
Ketentuan Pasal 1 diubah
Ketentuan Pasal 2 diubah
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
