Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Gresik
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang memiliki peranan yang cukup strategis dalam upaya meningkatkan kemampuan keuangan daerah;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi penatausahaan pembayaran pajak secara online, optimalisasi pemasangan alat transaksi elektronik dibutuhkan sanksi yang lebih tegas bagi wajib pajak yang tidak memasang alat perekam data transaksi pajak daerah dan pengawasan pelaksanaan penerapan sistem online agar meningkatkan pendapatan daerah dari pajak daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Online Terhadap Pajak Daerah Di Kabupaten Gresik;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.05/2014 tentang sistem Penerimaan Negara secara Elektronik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2018;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
mengatur tentang perubahan atas peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Online terhadap Pajak Daerah di Kabupaten Gresik yang memuat perubahan pada pasal 10, pasal 11, pasal 14 huruf d angka 8, menghapus pasal 14 angka 12, dan menyisipkan 1 (satu) bab diantara bab X dan bab XI yaitu bab XA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
mencabut Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020
9
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 54 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air untuk Menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Ait untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menyesuaikan perkembangan kondisi lingkungan air tanah dan sosia1 ekonomi, per1u menetapkan Harga Dasar Air untuk menghitung Nilai Perolehan Air Tanah sebagai dasar perhitungnan Pajak Air Tanah maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perhitungan Harga Dasar Air Untuk Menghitung Ni1ai Perolehan Air Tanah Di Kabupatenj Kota Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Harga Dasar Air, Komponen Kompensasi Pemulihan, Pengelompokan Komponen Kompensasi Peruntukan dan Pengelolaan, Pembagian Wilayah Harga Dasar Air, Perhitungan NPA, dan Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
10 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 19 Tahun 2012
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK REKLAME
2012
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD.2012/No.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame.
Dasar hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; PP No. 91 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan No. 68/PMK.03/2012; Perda Kota Gorontalo No. 2 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2011 Tentang Pajak Reklame termasuk di dalamnya mengatur tentang pendataan dan pendaftaran pajak reklame, penyelenggaraan reklame, nilai sewa reklame, masa pajak, tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak, tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, penagihan pajak, tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak, tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi admistrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluarsa, instansi pemungut dan pengelola, pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2013.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Gorontalo No. 4 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2004 tentang Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Gorontalo Tahun 2007 No. 4 Seri B) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 25 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 19 Tahun 2015
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perkembangan program pelayanan
pendidikan dan pelatihan kenaikan indeks biaya
penyelenggaraan diklat sehingga berpengaruh terhadap
besarnya retribusi pelayanan pendidikan dan pelatihan
teknis pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah
Provinsi Kalimantan Selatan ; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 28 ayat (3)
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, peninjauan
tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur ; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha
pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Daerah Provinsi
Kalimantan Selatan ;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UndangUndang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13
Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6
Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1
Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6
Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2
Tahun 2015; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092
Tahun 2012;
Peraturan Gubernur Tentang Peninjauan Tarif Retribusi Jasa Usaha Pada Badan Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang berisi Pasal I dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
4 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 19 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD Tahun 2005 Nomor 12 Seri C
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha Jasa Konstruksi, diperlukan adanya regulasi dalam pemberian izin usaha jasa konstruksi di Kabupaten.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 38 Tahun 2004; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 28 Tahun 2000; PP No. 29 Tahun 2000; PP No. 30 Tahun 2000; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 66 Tahun 2001; Keppres No. 80 Tahun 2003; Perda Kab. DATI II Belitung No. 6 Tahun 1985; Perda Kab. Belitung No. 18 Tahun 2000; Perda Kab. Belitung No. 8 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan dan retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Hal lain yang diatur dalam perda ini antara lain adalah golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tatacara pemungutan, pembayaran dan penagihan, pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2005.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Belitung dan ketentuan pelaksanaan izin usaha jasa konstruksi yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
12 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2003/NO.32 Seri C Nomor 1
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan masyarakat di
bidang kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sragen,
maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2000
Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan; bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas dimaksudkan pula
untuk menggali salah satu sumber pendapatan asli daerah; bahwa untuk maksud tersebut di atas maka perlu diatur dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – undang Nomor 23 Tahun 1992; Undang – undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/MEN.KES/PER/III/1998; Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri 1203/MENKES/SKB/XII/1993, Nomor 440/4689/PUOD/1993, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 1994; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 582/Men.Kes/SK/VI/1997; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Sragen Nomor 17 Tahun 2000;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 3 ayat (4), ayat (5), ayat (10), dan ayat (11), Pasal 4 huruf a, Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), penyisipan ayat (3a), perubahan pada Pasal 14 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1), ayat (2), ayat (5), penyisipan ayat (5a), perubahan pada Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) , dan ayat (7), Pasal 19, Pasal 21, Judul Bagian Kesepuluh BAB VII dan ketentuan Pasal 22, penghapusan Judul Bagian Kedua belas BAB VII dan ketentuan Pasal 24, perubahan pada Pasal 25 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7), Pasal 26 ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (7), dan ayat (8), perubahan Pasal 27 menjadi Pasal 26, Pasal 28 menjadi Pasal 27, perubahan Pasal 29 ayat (3), Judul bagian kedua puluh BAB VII dan ketentuan Pasal 32, Judul bagian Keduapuluh satu Bab VII dan ketentuan Pasal 33, Judul paragraf 1 Bagian keduapuluh dua BAB VII, penyisipan Pasal 32a, perubahan pada Judul paragraf 2 Bagian Kedupuluh dua BAB VII dan ketentuan Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (2) dan penambahan ayat (4), perubahan pada Pasal 47 ayat (2), ayat (3), penambahan ayat (4a), perubahan pada Pasal 56.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2003.
Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2000 diubah.
23 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penilaian Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Jalan Tol
ABSTRAK:
bahwa jalan tol merupakan salah satu objek PBB Perdesaan dan Perkotaan yang memiliki konstruksi khusus atau keberadaannya memiliki arti yang khusus sehingga diperlukan upaya pengembangan metode perhitungan nilai menyeluruh; bahwa untuk mewujudkan keseimbangan nilai pada ruas Jalan Tol Wilayah Kab Batang maka perlu mengatur metode penghitungan nilai atas bumi dan /atau bangunan Jalan Tol untuk memeperoleh perhitungan nilai yang sesuai dengan kondisi lokasi dan konstruksi bangunan Jalan tol; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Teknis Penilaian Objek PBB Perdesaan dan Perkotaan Jalan Tol;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 38 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 15 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2016; Permenkeu No 208/OMK.07/2018; Perda Kab Batang No 3 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang struktur dan bagian jalan tol serta proses penilaian jalan tol.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2019.
28 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 19 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 13 huruf g, Pasal 14 huruf i, Pasal 15 huruf n, dan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah perlu mendukung peningkatan penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016.
Materi Pokok: Adanya penyelenggaraan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah adalah upaya Pemerintah Daerah untuk pemenuhan rumah layak huni karena masyarakat mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Mei 2017.
Jumlah Halaman: 13 HLM; -
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 19 Tahun 2019
PERWALI Kota Medan No. 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019
pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah
2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 19, BD2109/No 19
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
Beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Wali Kota No 10 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2019, perlu untuk ditinjau kembali.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 8 Drt Tahun 1956;
UU No 29 Tahun 2009;
UU No 5 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014;
UU No 30 Tahun 2014;
PP No 22 Tahun 1973;
PP No 69 Tahun 2010;
PP No 11 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2019;
Pemendagri No 13 Tahun 2006;
Perda Kota Medan No 7 Tahun 2009;
Perda Kota Medan No 1 Tahun 2011;
Perda Kota Medan No 3 Thun 2011;
Perda Kota Medan No 4 Tahun 2011;
Perda Kota MedanNo 5 Tahun 2011;
Perda Kota Medan No 5 Tahun 2011;
Perda Kota Medan No 7 Tahun 2011;
Perda Kota Medan No 10 Tahun 2011;
Perda Kota Medan No 11 Tahun 2011;
Perda Kota Medan No 12 Tahun 2011;
Perda Kota Medan No 16 Tahun 2011;
Perda Kota Medan No 5 Tahun 2012;
Perda Kota Medan No 5 Tahun 2012;
Perda Kota Medan No 9 Tahun 2012;
Perda Kota Medan No 10 Tahun 2012;
Perda Kota Medan No 3 tahun 2013;
Perda Kota Medan No 2 Tahun 2014;
Perda Kota Medan No 2 Tahun 2016;
Perda Kota Medan No 3 Tahun 2016;
Perda Kota Medan No 4 Tahun 2016;
Perda Kota Medan No 6 Tahun 2016;
Perda Kota Medan No 7 Tahun 2016;
Perda Kota Medan No 15 Tahun 2016;
Perda Kota Medan No 2 Tahun 2017;
Perda Kota Medan No 5 Tahun 2017;
Perwali Medan No 1 Tahun 2017
Perubahan beberapa ketetuan dalam peraturan Wali Kota Medan No 10 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2019.
8
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boven Digoel No. 19 Tahun 2005
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 19, LD.2005/NO.19, TLD NO.19
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:
Sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pemungutan atas retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah kemudian sesuai Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka atas izin trayek yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dapat dipungut retribusi, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 1996; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003.
Dalam peraturan dibahas mengenai nama, obyek, dan subyek retribusi, golongan retirbusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi dan saat retribusi terutang, surat pendaftaran, penetapan retribusi, tata cara pemungutan, sanksi administrasi, tata cara pembayaran, tata cara penagihan, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi, kedaluwarsa penagihan, ketentuan pidana dan penyidikan.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 November 2005.
14 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
