Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2021 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rekomendasi Teknis Penataan Ruang Dan Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, perlu mengatur rekomendasi teknis penataan ruang dan bangunan gedung;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012;
Peraturan ini mengatur tentang:
1. Ketentuan umum
2. Mekanisme penerbitan izin mendirikan bangunan
3. Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2021.
Isi 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 39 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa untuk menjamin kelancaran angkutan orang dan/atau barang serta menciptakan persaingan yang sehat dalam industry jasa angkutan umum perlu diatur trayek perkotaan maupun perdesaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Trayek Angkutan Umum di Kabupaten Lamandau;
Unclang-Undang Nomor 5 tahun 2002;
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau;
Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
1. Trayek angkutan umum;
2. Pengawasan; dan
3. Tarif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
5
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 36 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan perkotaan Martapura sebagai pusat kebudayaan dan kawasan wisata religius islami yang berketahanan dan berkelanjutan serta tetap memperlihatkan karakteristik kehidupan masyarakat beragama yang maju, mandiri dan agamis; bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura dengan melaksanakan pembangunan fisik dan penataan kawasan yang dilaksanakan secara holistik dan komprehensif sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dengan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah; bahwa untuk mewujudkan penataan ruang wilayah yang mampu mendukung keunggulan ekonomi wilayah melalui pengelolaan sumber daya alam dan penataan kawasan perkotaan guna mendukung Kabupaten Banjar sebagai pusat pertumbuhan Provinsi Kalimantan Selatan yang berdasarkan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sebagaimana termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjar Tahun 2021-2041, perlu menetapkan acuan dalam pelaksanaan revitalisasi dan penataan kawasan strategis pembangunan kawasan perkotaan Martapura; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 4 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Pembangunan Kawasan Perkotaan Martapura, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum;
2. Penataan Kawasan;
3. Pelaksanaan Penataan Kawasan;
4. Pengendalian Penataan;
5. Pendanaan;
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2021.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2021 No 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Banyuwangi No 19 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang di Kabupaten Banyuwangi Sebagaimana diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banyuwangi No 66 Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa Dalam Rangka Efektivitas Penyusunan Produk Hukum Daerah Serta Untuk Kelancaran Tertib Administrasi Dipandang Perlu Mencabut Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Banyuwangi Sebagaimana Diubah Dua Kali Terakhir Dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2019 Dengan Menetapkannya Dalam Peraturan Bupati.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan UU No 11 Tahun 2020;
PP No 12 Tahun 2019;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Perda Kab. Banyuwangi No 8 Tahun 2016 sebagaimana diubah dua kali terakhir, dengan Perda Kab. Banyuwangi No 6 Tahun 2020.
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Dan Tata Cara Pengajuan Permohonan Izin Pemanfaatan Ruang Di Kabupaten Banyuwangi Sebagaimana Diubah Dua Kali Terakhir Dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 66 Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Barat Nomor 32 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPerizinan, Pelayanan PublikStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2012 tentang Tarif Khusus Pemutihan Izin Mendirikan
Bangunan Untuk Tahun 2010 Ke Bawah Dalam Wilayah Kabupaten Kutai
Barat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Untuk mengupayakan tertibnya penataan pembangunan, terciptanya kebersihan dan kerapian
lingkungan, perlu dilakukan pembinaan dan penataan pelaksanaan pendirian bangunan dan untuk meningkatkan kesadaran
masyarakat dalam mengurus IMB maka diadakan kegiatan Pemutihan IMB.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; Perda Kab. Kutai Barat No.11
Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Kutai Barat No.16 Tahun
2017; dan, Perda Kab. Kutai Barat No.11
Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pelaksanaan Pemutihan IMB, Jenis Bangunan, Syarat Pemutihan IMB, Keringanan Pembayaran Tarif Retribusi IMB, Penyetoran, Waktu Penyelesaian, Jangka Waktu Pemutihan IMB, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2021.
Peraturan Bupati Nomor 58 tahun 2012 tentang Tarif Khusus Pemutihan Izin Mendirikan
Bangunan Untuk Tahun 2010 Ke Bawah Dalam Wilayah Kabupaten Kutai
Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
15 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD TAHUN 2021 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SINERGITAS PENANGANAN DAN PENCEGAHAN DI WILAYAH PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH YANG BERKELANJUTAN
DI KABUPATEN PANDEGLANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Sinergitas Penanganan dan Pencegahan di Wilayah Perumahan dan Permukiman Kumuh Yang Berkelanjutan di Kabupaten Pandeglang;
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 3 Tahun 2019;
Ketentuan Umum; Pendataan dan Penetapan Lokasi; Perencanaan Penanganan Kumuh; Pelaksanaan Penanganan Kumuh; Monitoring dan Evaluasi; Pelaporan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
13 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 14 Tahun 2020, dalam pengadaan jasa konstruksi melalui penyedia dan persyaratan teknis penawaran pada setiap paket pekerjaan, apabila diperlukan dapat dilakukan penambahan persyaratan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati.
UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2017; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 2020; PP No. 5 Tahun 2021; Perpres No. 16 Tahun 2018; Perpres No. 54 Tahun 2018; Permen PUPR tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011; Permen PUPR No. 02/PRT/M/2018 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 9 Tahun 2018; Peraturan LKPP No. 15 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan LKPP No. 19 Tahun 2019; Permen PUPR no. 14 Tahun 2020; Perda Kab. Cianjur No. 8 Tahun 2016; Perbup Cianjur No. 50 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Perbup No. 74 Tahun 2019
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Penambahan Persyaratan Pada Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pembentukan Tim Kajian Penambahan Persyaratan; Pejabat Pemberi Persetujuan Penambahan Persyaratan; Pembentukan Tim Kajian Penambahan Persyaratan; Mekanisme dan Tata Cara Penambahan Persyaratan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2021.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPengadaan Barang/Jasa
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 64 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan tata kelola dan kualitas
hasil pekeIjaan konstruksi yang dilaksanakan oleh enyedia
jasa konstruksi di lingkungan Pemerintah Daerah Kab paten
Tasikmalaya dipandang periu dilakukan pengaturan m ngenai
persyaratan tambahan dalam tahap dan proses layanan Jasa
Konsultansi Konstruksi dan/atau PekeIjaan Konstru k si oleh
Penyedia;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a , perlu menetapkan Peratura n Bupati
Tasikmalaya tentang Persyaratan Tambahan Pengada an Jasa
Konstruksi Meialui Penyedia;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Lembaga Pengadaan BarangjJasa Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14 Tahun 2020Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun
2016 , Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 76 Tahun 2020
Terdiri dari 11 Pasal, 4 Bab yaitu Ketentuan Umum, Persyaratan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia, Pelaporan, Ketentuan Lain-Lain
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2021.
mengatur mengenai Persyaratan Tambahan Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 29 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
Status Peraturan
Mengubah sebagian
PERBUP Kab. Sleman No. 22.1 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat
terdampak bencana dalam masa tanggap darurat,
perlu memberikan pembebasan denda atas
pelanggaran tata bangunan dan lingkungan bagi
pemohon izin mendirikan bangunan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas
Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 tentang
Bangunan Gedung;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012
Materi Pokok: Mengubah ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5
Tahun 2011 tentang Bangunan Gedung
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2021.
Jumlah Halaman: 4 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur-Bantuan, Sumbangan, Kesejahteraan Rakyat, dan Penanggulangan Bencana
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2021/28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Bantuan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni Dan Bantuan Pembangunan Baru Rumah Layak Huni
ABSTRAK:
Bahwa sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan serta menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat, mendorong dan meningkatkan keswadayaan masyarakat untuk mewujudkan rumah layak huni perlu memberikan dukungan dan bantuan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dan pembangunan baru rumah layak huni di Kabupaten Kotawarin.gin Barat
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Peketjaan Umum clan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/ M/2018; Peraturan Dalam Negeri No. 77/2020; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019
Pedoman bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan RTLH dan PBR di Kabupaten Kotawaringin Barat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2021.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 28 Tahun 2021
14 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
