Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2020/NO.35, LL Kab. Kubu Raya : 28 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN ARSIP
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pencipta dan pengelola arsip maka perlu adanya pedoman penyusutan arsip
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.43 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, Perka ANRI No.37 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; Pemindahan, Pemusnahan dan Penyerahan Arsip; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 24 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2020/NO.34, LL Kab. Kubu Raya : 8 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas dan alat bukti yang sah berdasarkan suatu system yang memenuhi persyaratan andal, sistematis, utuh, menyeluruh dan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria, perlu adanya pedoman pengelolaan arsip inaktif
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.43 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; Pemeliharaan; Penggunaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020.
Peraturan ini memiliki 7 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 34 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip
ABSTRAK:
bahwa penyusutan arsip merupakan kegiatan pengurangan
jumlah arsip dengan cara pemindahan arsip inaktif dari unit
pengelola ke unit kearsipan, penyerahan arsip yang tidak
memiliki nilai guna dan penyerahan arsip statis kepada
lembagakearsipan;
b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusutan arsip
sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan, maka dipandang perlu
adanya pengaturan penyusutan arsip;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang PedomanPenyusutan Arsip;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, Undang-UndangNomor30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010,Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor37 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 21 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 , Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016
Terdiri dari 14 Pasal 6 Bab yaitu Ketentuan Umum, Pemindahan Arsip, Pemusnahan Arsip, Penyerahan Arsip Statis, Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020.
mengatur mengenai Pedoman Penyusutan Arsip
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Pedoman Penyusutan Arsip.
UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 6 Tahun 2005; Peraturan Kepala Arsip Nasional No. 37 Tahun 2016; Perbup Simalungun No. 24 Tahun 2016; Perbup Simalungun No. 38 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Pemindahan Arsip; Penyerahan Arsip Statis; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
10 hlm. Lampiran 24 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 33 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2020/NO.33, LL Kab. Kubu Raya : 15 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP VITAL
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan arsip vital di seluruh satuan kerja perangkat daerah agar dikelola dengan baik dan benar perlu adanya pedoman pengelolaan arsip vital;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No.35 Tahun 2007, UU No.43 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.28 Tahun 2012, Peraka ANRI No 6 Tahun 2005, Perka ANRI No.49 Tahun 2015
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum; Pengelolaan Arsip Vital; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 April 2020.
Peraturan ini memiliki 4 halaman dan 11 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 33 Tahun 2020
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR - NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN, KEUANGAN DAN SUBSTANTIF - JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI 2020
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD 2020/ No. 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian, Keuangan dan Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memberdayakan dan penyelamatan
, arsip sebagai referensi dan bahan bukti akuntâbilitas
kinerja dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
pemerintahan dan pembangunan secara efektif dan
efisien, menjamin ketersediaan arsip yang autentik, utuh,
dan terpercaya serta guna tercapainya tertib pelaksanaan
penyusutan arsip, perlu disusun Jadwal Retensi Arsip;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (3), ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
tentang Kearsipan, Pemerintah Daerah wajib memiliki
Jadwal Retensi Arsip, yang ditetapkan oleh Bupati setelah
mendapat persetujuan Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia; c. bahwa berdasarkan Surat Kepala Arsip Nasional Republik
Indonesia Nomor B-PK.02.09/1/2020 tanggal 8 Januari
2020 perihal persetujuan Jadwal Retensi Arsip (JRA) Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian,
Keuangan dan Substantif Pemerintahan Daerah.
Kabupaten Karanganyar;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b,
dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non
Keuangan Dan Non Kepegawaian, Keuangan Dan
Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten .
Karanganyar;
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.13 Tahun 1950, UU No.43 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP Nomor 28 Tahun 2012,Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2013, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2014, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015;
Dalam peraturan bupati ini mengatur tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian, Keuangan, dan Substantif Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 April 2020.
157 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun Nomor 32 Tahun 2020
EDOMAN PENGELOLAAN ARSIP INAKTIF DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD. 2020/No.454
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, yang menyatakan pengelolaan Arsip Dinamis meliputi Penciptaan Arsip, Penggunaan Arsip; Pemeliharaan Arsip; dan Penyusutan Arsip, dimana Arsip Inaktif merupakan bagian dari Arsip Dinamis yang harus diselamatkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Simalungun tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Inaktif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
UU Drt No. 7 Tahun 1956; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 28 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2016; Perda Kabupaten Simalungun No. 4 Tahun 2019; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Peraturan Arsip Nasional No. 6 Tahun 2005; Peraturan Arsip Nasional No. 17 Tahun 2011; Peraturan Arsip Nasional No. 9 Tahun 2018; Perbup Simalungun No. 24 Tahun 2016; Perbup Simalungun No. 38 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Pemeliharaan; Alih Media; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2020.
13 hlm. Lampiran 19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 32 Tahun 2020
LAYANAN PERPUSTAKAAN UMUM PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Nomor 609
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Layanan Perpustakaan Umum Pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung transformasi perpustakaan sebagai pusat belajar masyarakat berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang berkesinambungan, serta untuk meningkatkan pelayanan publik urusan pemerintahan bidang perpustakaan pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Rejang Lebong, maka perlu adanya pengaturan tentang layanan perpustakaan umum
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 43 Tahun 2007
3. UU No. 14 Tahun 2008
4. UU No. 25 Tahun 2009
5. UU No. 12 Tahun 2011
6. UU No. 23 Tahun 2014
7. PP No. 20 Tahun 1968
8. PP No. 24 Tahun 2014
9. Permenpan RB No. 15 Tahun 2014
10. Permendagri No. 80 Tahun 2015
11. Perda No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Dinas dalam meberikan layanan Perpustakaan Umum
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 32 Tahun 2020
JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2020 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP FASILITATIF FUNGSI NON KEUANGAN DAN NON KEPEGAWAIAN PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, jadwal retensi arsip fasilitatif fungsi non keuangan dan non kepegawaian Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik telah mendapat persetujuan dari Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor : B-PK.02.09/197/2019; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian, ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian
Pemerintah Kabupaten Gresik;
Mengingat: 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013 Nomor 4); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18); 12. . Peraturan Bupati Gresik Nomor 63 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik.
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Non Keuangan dan Non Kepegawaian digunakan sebagai pedoman dalam penyusutan arsip yang berkaitan dengan fungsi/transaksi fasilitatif non keuangan dan non kepegawaian di lingkungan Pemerintah Daerah, Jenis arsip fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian yang ditetapkan jadwal retensinya, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
