Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2008

Menemukan 4.377 peraturan dalam 0,017 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 9 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pajak Restoran

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Kolaka Utara No.09 Tahun 2008.pdf

PAJAK - RESTORAN

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2008/No. 9, LL 11 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Restoran

ABSTRAK:

Dengan ditetapkanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang- Undang Nomor 18 Tahun 1997, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Restoran adalah merupakan salah satu jenis Pajak yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten; Dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sejalan dengan semangat Otonomi Daerah maka perlu menetapkan Pajak Restoran di Kabupaten Kolaka Utara; Untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara tentang Pajak Restoran;
UU No 8 Tahun 1981; UU No 9 Tahun 1990; UU No 19 Tahun 1997; UU No 34 Tahun 2000; UU No 29 Tahun 2003; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 8 Tahun 2005; UU No 33 Tahun 2004; PP No 65 Tahun 2001; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 170 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 172 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri No 173 Tahun 1997.
1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Obyek dan Subyek Pajak; 3. Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Perhitungan Pajak; 4. Wilayah Pemungutan; 5. Biaya Pemungutan; 6. Masa Pajak, Tahun Pajak, Saat Pajak Terutang dan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah; 7. Tata Cara Penetapan Pajak; 8. Tata Cara Pembayaran; 9. Tata Cara Penagihan Pajak; 10. Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; 11. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 12.Keberatan dan Banding; 13. Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pajak; 14. Kadaluwarsa; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Pidana; 17. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2008.
11 Halaman

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pontianak No. 9 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Perubahan Nama Dan Bentuk Hukum PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR Kota Pontianak

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Perda_Kota_Pontianak_Nomor_9_Tahun_2008 ocr.pdf

NAMA DAN BENTUK HUKUM PD. BPR BANK PASAR KOTA PONTIANAK MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) BPR KOTA PONTIANAK

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/NO.9, TLD No.9, LL KOTA PONTIANAK : 5 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Perubahan Nama Dan Bentuk Hukum PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak menjadi Perseroan Terbatas (PT) BPR Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan berdasarkan analisa dari Sistem Administrasi Badan Hukum ( SISBANKUM ). Nama PT Bank Perkreditan Rakyat Kota Pontianak tidak dapat digunakan sebagai nama sebuah Perusahaan, karena belum mencerminkan suatu Perseroan Terbatas.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 5 Tahun 1962, UU No. 3 Tahun 1982, UU No. 7 Tahun 1992, UU No. 23 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2007, PP No. 28 Tahun 1998, PP No. 27 Tahun 1998, PP No. 30 Tahun 1999.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Perubahan Nama Dan Bentuk Badan Hukum Serta Pembubaran.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2008.
Merubah Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2001 Tentang Perubahan Nama dan Bentuk Hukum PD BPR Bank Pasar Kota Pontianak
4 halaman dan 1 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Perda-Nomor-9-Tahun-2008-klaten.pdf

organisasi - tata kerja sekretariat daerah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, BD.2008/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten

ABSTRAK:

bahwa dengan diberlakukannya PP No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka kelembagaan perangkat daerah perlu diadakan penataan kembali, sehingga dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintahan daerah; bahwa Perda Kab Klaten No 15 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik, Perda Kab Klaten No 19 Tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Informasi dan Kehumasan, Perda Kab Klaten No 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal dan Perda Kab Klaten No 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Klaten No 17 tahun 2003 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kelembagaan perangkat daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan daerah tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah Kab Klaten;
UU no 13 tahun 1950; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; PP no 32 Tahun 1950; PP No 79 Tahun 2005; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Perpres No 1 Tahun 2007; Perda Kab Klaten No 2 Tahun 2008; Perda Kab Klaten No 8 Tahun 2008;
Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembentukan, kedudukan dan tugas pokok, susunan organisasi, kelompok jabatan fungsional, tata kerja, eselonering, pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2008.
Pada saat Perda ini mulai berlaku, maka: a. Perda Kab Klaten No 15 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik (Lembaran daerah Kab Klaten tahun 2001 No 15 Seri D); b. Perda Kab Klaten No 19 tahun 2001 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan tata Kerja Kantor Informasi dan kehumasan Kab Klaten (Lembaran Daerah Kab Klaten No 22); c. Perda Kab Klaten No 9 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal (Lembaran daerah Kab Klaten Tahun 2002 No 11 Seri D); d. Perda Kab Klaten No 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaga Daerah Kab Klaten Tahun 2002 Nomor 14 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Klaten No 17 Tahun 2003 tentang Perubahan Pertama Perda Kab Klaten No 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Kab Klaten Tahun 2003 No 40 Seri D); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 hlm

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sintang Nomor 9 Tahun 2008

• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu

Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang

Abstrak

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah

Download file:

Perda 9 Tahun 2008 Tentang PDAM Sintang ocr.pdf

BUMD

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/NO.9, TLD NO.9, LL KAB. SINTANG: 21 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sintang

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, maka dalam kaitannya dengan pelaksanaan pembangunan Daerah Kabupaten Sintang perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kemanfaatan untuk masyarakat;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.5 Tahun 1962, UU No.28 Tahun 1999, UU No.31 Tahun 1999, UU No.39 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004 UU No.32 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, PP No.16 Tahun 2005, PP No.24 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.65 Tahun 2005, PP No.79 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2007, PP No.38 Tahun 2007, Perda Sintang No.12 Tahun 1981, Perda Sintang No.8 Tahun 2006, Perda Sintang No.25 Tahun 2006.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pembentukan, Modal Perusahaan, Organ PDAM, Pegawai, Dana Pensiun, Asosiasi, Anggaran Perusahaan, Laporan Perhitungan Tahunan, Penetapan dan Penggunaan Laba Bersih, Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2008.
Peraturan Daerah ini memiliki 20 halaman dan 1 halaman penjelasan

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 9 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pajak Reklame

Abstrak

APBD Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perda Konawe No.09 Tahun 2008.pdf

pajak - reklame

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD. 2008/No. 57, LL 23 HLM

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pajak Reklame

ABSTRAK:

a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe, maka segala Nomenklatur segera dilakukan Penyesuaian ketentuan Peraturan PerundangUndangan khususnya menyangkut Produk hukum daerah yang telah ditetapkan. b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame sudah tidak sesuai lagi keadaan sekarang seiring dengan kemajuan ekonomi masyarakat yang sangat maju maka perlu ditinjau kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a tersebut diatas, maka perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822); 2. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentans Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Ncmor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) dan telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685); 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 102); Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118). 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 103); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 11 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD serta Staf Ahli ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe tahun 2007, Nomor 45); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Konawe ( Lembaran Daerah Kabupaten Konawe tahun 2G07, Nomor 46); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 13 Tahun 2007 tentang Susunan dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe tahun 2007, Nomor 47)
Obyek dan Subyek Pajak; Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak; Wilayah Pemungutan dan Cara Perhitungan Pajak; Masa Pajak, Saat Pajak Terutang, dan Pemberitahuan Pajak Daerah; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagiah Pajak; Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; Keberatan dan Banding; Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Kadaluwarsa

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2008.
Perda Kabupaten Kendari Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Reklame
Peraturan Kepala Daerah
22

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Binjai No. 9 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pelaksanaan dan Belanja Daerah

Abstrak

APBD

Download file:

Perda binjai no. 9 thn 2008.pdf

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin No. 9 Tahun 2008

Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Ketentraman

Abstrak

Lingkungan Hidup

Download file:

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008.doc

Lingkungan Hidup

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban Dan Ketentraman

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Banjarmasin yang bersih, indah, tertib, segar dan serasi perlu kiranya melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 6 Tahun 1996 tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban, Kesehatan dan Kelestarian Lingkungan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan dinamika masyarakat Kota Banjarmasin; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Ketentraman.
Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2000; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 8 Tahun 2000.
Peraturan Daerah tentang Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Ketentraman yang berisi; Ketentuan Umum; Kebersihan Dan Keindahan; Ketertiban Dan Ketentraman Umum; Pembinaan Dan Pengawasan; Penertiban Dan Penghargaan; Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
11

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Sumatera Selatan No. 9 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Perda No. 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 12 Tahun 2005, Perda No. 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2006, dan peraturan pelaksanaannya.

Download file:

Perda Sumsel No 9 Tahun 2008.pdf

organisasi-tata kerja-INSPEKTORAT-BADAN-LEMBAGA TEKNIS DAERAH

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2008/NO.9

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 128 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan PP No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan perda.
Dasar hukum : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan dengan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Susunan Organisasi 10 Badan Daerah, Inspektorat, Rumah Sakit Ernaldi Bahar dan Kantor Arsip Daerah, Unit Pelaksana Teknis Badan, Kelompok Jabatan Fungsional, Tata kerja, kepegawaian, keuangan, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2008.
Mencabut Perda No. 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Perda No. 12 Tahun 2005, Perda No. 9 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 3 Tahun 2006, dan peraturan pelaksanaannya.
Akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur mengenai hal-hal yang belum cukup diatur dalam perda ini sepanjang mengenai pelaksanaannya.
31 hlm, Lampiran : 10 hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

SUSUNAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Struktur Organisasi

Download file:

PERDA 9 TAHUN 2008.pdf

susunan - dan - kedudukan - organisasi - perangkat - daerah

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2008/09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang SUSUNAN DAN KEDUDUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan kewenangan- kewenangan pemerintah sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008 maka perlu membentuk Perda tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 32 Tahun 2004; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Permendagri No. 57 Tahun 2007; Permendagri No. 64 Tahu 2007; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2008.
Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Susunan Dan Kedudukan, Staf Ahli, Bagan Struktur Organisasi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2008.
18 Hlm.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Selayar Nomor 09 Tahun 2008

• Berlaku mulai 16 tahun yang lalu

Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Abstrak

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download file:

Perda Selayar Nomor 9 Tahun 2008.pdf

RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2008

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 09, LD.2008/No.09

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan ketertiban dalam hubungannya dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan dan perkembangan kegiatan ekonomi yang sangat mempengaruhi perkembangan dunia usaha di bidang perindustrian dan perdagangan, maka perlu dilakukan pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan usaha-usaha di bidang industri dan perdagangan; b. bahwa dalam rangka pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud huruf a, salah satunya adalah pemberian izin usaha yang dapat dikenakan retribusi, yang sekaligus menjadi sumber pendapatan daerah yang potensial dalam bentuk Retribusi Daerah; c. bahwa peraturan yang ada tentang Retribusi pemberian izin tersebut belum ada peraturannya secara khusus; d. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimaan dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822 ); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok_pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negar Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negar Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang–Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214); 2 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587); 6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611); 7. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3596); 3 13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4149); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737; 15. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Pemberian Izin Usaha Industri; 16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah; 17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998 tentang Komponen Penetapan Tarif Retribusi; 18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/MDag/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan; 19. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 597/MPP/KEP/9/2004 tentang Pedoman Administrasi Wajib Daftar Perusahaan dan Informasi Tanda Daftar Perusahaan; 20. Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 21 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Selayar (Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Tahun 2006 Nomor 21);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA DI BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN 4 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Selayar. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Bupati adalah Bupati Selayar. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan. 5. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan. 6. Badan adalah sekelompok orang dan / atau yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha atau tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun. 7. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri. 8. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang dan jasa seperti jual beli, sewa beli, sewa menyewa, yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan jasa dengan disertai imbalan atau konvensasi. 9. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba. 10. Perubahan Perusahaan adalah perubahan data yang meliputi perubahan nama perusahaan, bentuk perusahaan, alamat kantor perusahaan, nama pemilik / penanggung jawab, alamat pemilik / penanggung jawab, NPWP, modal kekayaan bersih (netto), kelembagaan, bidang usaha, jenis barang / jasa. 11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan. 12. Surat Izin Perindustrian yang selanjutnya disebut Tanda Daftar Industri (TDI) adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perindustrian. 13. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan kepada perusahaan yang melakukan pendaftaran perusahaan. 14. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah surat tanda pengesahan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran gudangnya. 5 15. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data Objek dan Subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 16. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksud untuk pembinaan pengaturan pengendalian dan pengawasan atas penggunaan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian. 17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 18. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Tanda Daftar Indusri, Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan dan Tanda Daftar Gudang. 19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang. 20. Surat Tagihan Retribusi Daerah adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan sanksi administrasi berupa bunga atau denda. 21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 22. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya. BAB II LEMBAGA PELAKSANA Pasal 2 (1) Lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan adalah SKPD yang menangani Urusan Perindustrian dan Perdagangan. (2) Tugas dan Kewenangan Lembaga Pelaksana sebagaimaan dimaksud pada ayat (1) adalah: a. melaksanakan pembinaan umum dan teknis operasional pelayanan pemberian izin usaha perindustrian dan perdagangan; b. memberikan bimbingan terhadap petugas lapangan dalam rangka pelayanan pemberian izin usaha perindustrian dan perdagangan yang prima; c. melakukan koordinasi pengawasan terhadap penegakan Peraturan Daerah ini. 6 BAB III NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI Pasal 3 Dengan nama Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan usaha industri dan perdagangan. Pasal 4 Obyek Retribusi adalah setiap pelayanan pemberian izin. Pasal 5 Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan pemberian izin. BAB IV GOLONGAN RETRIBUSI Pasal 6 Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu. BAB V CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA Pasal 7 (1) Pemungutan retribusi ditetapkan berdasarkan klasifikasi golongan usaha, dan perolehan surat izin usaha. (2) Klasifikasi / golongan usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. BAB VI PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI Bagian Kesatu Pasal 8 Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Izin Usaha di Bidang Perindustrian dan Perdagangan didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin. Bagian Kedua Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal 9 (1) Besarnya tarif Retribusi Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan adalah sebagai berikut : a. Tanda Daftar Industri Dengan investasi : 7 a. 5 sampai dengan 50 juta Rp. 150.000,- b. di atas 50 juta sampai dengan 100 juta Rp. 300.000,- c. di atas 100 juta sampai dengan 200 juta Rp. 500.000,- d. di atas 200 juta sampai dengan 300 juta Rp. 750.000,- e. di atas 300 sampai dengan 400 juta Rp. 1.000.000,- f. di atas 400 juta sampai dengan 500 juta Rp. 1.250.000,- g. di atas 500 jutas Rp. 2.500.000,- b. Usaha Perdagangan 1. Untuk SIUP Kecil dengan modal kurang dari 200 juta : a. Perorangan Rp. 100.000,- b. Koperasi Rp. 50.000,- c. BUMN/BUMD Rp. 200.000,- d. CV, Fa Rp. 200.000,- e. PT Rp. 250.000,- 2. Untuk SIUP Menengah dengan modal di atas 200 juta sampai dengan 500 juta : a. Perorangan Rp. 125.000,- b. Koperasi Rp. 75.000,- c. BUMN/BUMD Rp. 225.000,- d. CV, Fa Rp. 225.000,- e. PT Rp. 275.000.- 3. Untuk SIUP Besar dengan modal di atas 500 juta : a. Perorangan Rp. 150.000,- b.Koperasi Rp. 100.000,- c. BUMN / BUMD Rp. 250.000,- d. CV, Fa Rp. 250.000,- e. PT Rp. 300.000,- 4. Setiap tahun harus dilakukan pendaftaran ulang dan dikenakan biaya administrasi sebesar 25% dari SIUP yang berlaku. 5. Setiap perusahaan yang akan membuka cabang, perwakilan, agen, distributor dan sub distributor dikenakan biaya administrasi : a. Cabang Rp. 300.000,- b. Perwakilan Rp. 150.000,- c. Distibutor Rp. 250.000,- d. Sub Distributor Rp. 200.000,- e. Agen Rp. 100.000,- f. Usaha lain yang sesuai Rp. 250.000,- (2) Besarnya tarif retribusi setiap perusahaan yang didaftarkan dalam daftar perusahaan adalah sebagai berikut : a. Perseroan Terbatas (PT) Rp. 300.000,- b. Koperasi (KOP) Rp. 100.000,- c. Persekutuan Komanditer (CV) Rp. 200.000,- d. Persekutuan Firma (Fa) Rp. 200.000,- e. Perusahaan Perorangan (PO) Rp. 100.000,- f. Bentuk Perusahaan Lain (BUL) Rp. 250.000,- 8 (3) Setiap perusahaan asing yang mendirikan cabang, kantor perusahaan, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 500.000,- (4) TDP wajib dilakukan pendaftaran ulang setiap 5 (lima) tahun dan dikenakan biaya administrasi sebesar biaya yang ditetapkan pada ayat (2) tersebut di atas; (5) TDG berlaku selama 5 (lima) tahun dan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp. 300.000,-; (6) TDG setiap tahunnya dilakukan pendaftaraan ulang dan dikenakan biaya administrasi sebesar 25 % dari biaya yang ditetapkan pada ayat (5) tersebut di atas. BAB VII PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI Pasal 10 (1) Apabila terjadi perubahan perusahaan khususnya perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) yang berakibat perubahan klasifikasi Surat Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan atau Golongan Usaha, maka akan diadakan penyesuaian tarif retribusi. (2) Besarnya penyesuaian tarif retribusi yang dibayarkan adalah selisih perbedaan tarif retribusi Surat Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan awal dengan Surat Izin Perindustrian dan Perdagangan yang akan diterbitkan. (3) Penyesuaian Tarif tidak berlaku bagi perusahaan yang memperkecil (penurunan) klasifikasi Surat Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan / Golongan Usaha sebagai akibat adanya perubahan modal dan kekayaan bersih (netto) namun dibebaskan dari kewajiban pembayaran atas SIUP yang akan diterbitkan. BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG Pasal 11 Saat Retribusi Terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan. BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN DAN MASA RETRIBUSI Pasal 12 (1) Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat tersedianya pelayanan pemberian izin usaha. (2) Masa Retribusi untuk Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan : a. penerbitan TDI dan SIUP adalah sekali selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan kegiatan usahanya; b. penerbitan TDP dan TDG adalah sekali selama 5 (lima) tahun; c. pendaftaran ulang TDP adalah sekali dalam 5 (lima) tahun; d. Pendaftaran ulang TDG adalah sekali dalam satu tahun. 9 BAB X TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN Pasal 13 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut oleh SKPD dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pasal 14 (1) Pembayaran retribusi harus dilunasi sekaligus. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dengan menggunakan STRD. (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. Pasal 15 (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo. (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang. (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk. BAB XI PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI Pasal 16 (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi. (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi. (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. BAB XII KADALUARSA PENAGIHAN Pasal 17 (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi. 10 (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertangguh apabila : a. diterbitkan surat teguran atau; b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung. BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI Pasal 18 (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD. (2) Dalam hal Aparat Lembaga Pelaksana yang diserahi tugas untuk melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor, dikenakan sanksi administrasi berupa hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Perundangundangan lainnya. BAB XIV PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENYIDIKAN Bagian Kesatu Penyelesaian sengketa Pasal 19 (1) Penyelesaian sengketa dapat melalui SKPD yang menangani urusan Perindustrian dan Perdagangan dengan koordinasi instansi-instansi terkait (2) Penyelesaian sengketa dapat pula melalui Pengadilan Negeri. Bagian Kedua Penyidikan Pasal 20 (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah, agar keterangan atau laporan tersebut lebih lengkap dan jelas; b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan, mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut; 11 c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah; e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah; g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah; i. Memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. Menghentikan Penyidikan; k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. BAB XV KETENTUAN PIDANA Pasal 21 (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah). (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran. BAB XVI PEMBIAYAAN Pasal 22 Segala biaya yang berkaitan dengan penegakan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Selayar. 12 BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati. Pasal 24 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Selayar.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2008.
13

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2008

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2008.