Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 39, LEMBARAN DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2019 NOMOR 39
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PEHGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 112 Tahun 2018 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh terdapat beberapa ketentuan yang mesti disempurnakan sehingga perlu dirubah
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PEHGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2019.
PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH NOMOR 112 TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PEHGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
a. bahwa arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara,
pemerintahan daerah dan kegiatan yang menggunakan
sumber dana negara merupakan memori, acuan, dan
bahan pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan
pemerintahan negara sehingga perlu dilakukan usaha
penyelamatan secara terpadu, sistemik dan
komprehensif;
b. bahwa dalam upaya untuk menyelamatkan arsip perlu
mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk
menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip,
kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangundangan
c. bahwa untuk melaksanakan penyelamatan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, diperlukan suatu
Pedoman Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Utara tentang
Pedoman Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara.
1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 6 Tahun 2019 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor
14 Tahun 2016 10. Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 59 Tahun
2016
MENGATUR TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN KEARSIPAN, DIATUR JUGA TERKAIT PENDANAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 November 2019.
31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa sejalan dengan peringatan hari jadi Kabupaten Tabalong, dan upaya peningkatan partisipasi wajib pajak
dalam membayar pajak daerah, perlu kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak daerah berupa
bunga dan denda pajak terutang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tabalong;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kahupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kahupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01 Tahun 2011; . Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 06 Tahun 2011; . Peraturan Daerah Kabupaten-TabalongNomor 07 Tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 18 Tahun 2011; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 19 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 20 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor61 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Daerah Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Kabupaten Tabalong, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum, hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini:
2. Pendelegasian Kewenangan;
3. Penghapusan Sanksi Administratif;
4. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
ABSTRAK:
Bahwa sumber daya hutan dan lahan merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa yang sangat bermanfaat bagi lingkungan hidup manusia dan sebagai penyangga ekosistem yang kondisinya saat ini sudah mulai menurun akibat terjadinya pencemaran dan kerusakan sehingga harus dijaga kelestariannya demi pembangunan lingkungan yang berkelanjutan;
-Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No.25 Tahun 1956, UU No.5 Tahun 1990, UU No.41 Tahun 1999, UU No.24 Tahun 2007, UU No.32 Tahun 2009, UU No.41 Tahun 2009, UU No.18 Tahun 2013, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.39 Tahun 2014, PP No.4 Tahun 2001, PP No.41 Tahun 1999, PP No.71 Tahun 2014, Inpres No.11 Tahun 2015, Permendagri No.33 Tahun 2006, PermenLH No.10 Tahun 2010, Permentan No.5 Tahun 2018, Perda No.3 Tahun 2014, Perda No.1 Tahun 2018
-Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Ketentuan Umum; maksud, tujuan dan ruang lingkup; pencegahan kebakaran hutan dan lahan; penanggulangan kebakran hutan dan lahan; penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan; kesadaran masyarakat, pembinaan dan pengawasan; Sanksi Administrasi; Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Agustus 2019.
Peraturan ini memiliki 10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotabaru Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 ayat (4) dan Pasal 162 ayat (11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keungan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kotabaru Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 30 Tahun 2017
Peraturan Bupati Kotabaru Tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud, Tujuan Dan Ruang Lingkup
3. Kriteria
4. Penganggaran Belanja Tidak Terduga
5. Pelaksanan Belanja Tidak Terduga
6. Pernyataan Tanggap Darurat
7. Prosedur Pengajuan Belanja Tidak Terduga
8. Pertanggungjawan Dan Laporan
9. Pengawasan
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2019.
19 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Komunitas Relawan Penanggulangan Bencana Dan Komunitas Relawan Bencana Kecamatan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung efektivitas dan
efisiensi dalam pelaksanaan penanggulangan bencana
di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara, perlu
membentuk Komunitas Relawan Penanggulangan
Bencana dan Komunitas Relawan Bencana Kecamatan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Hulu Sungai Utara tentang Pembentukan
Komunitas Relawan Penanggulangan Bencana dan
Komunitas Relawan Bencana Kecamatan;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun
2011; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun
2017;
Peraturan Bupati Tentang Pembentukan Komunitas Relawan Penanggulangan Bencana Dan Komunitas Relawan Bencana Kecamatan, yang berisi :
1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan;
3. Tugas, Kewenangan Dan Fungsi ;
4. Kegiatan Pra Bencana, Saat Bencana, Dan Pasca Bencana;
5. Organisasi ;
6. Tata Kerja;
7. Biaya;
8. Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2019.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 39 Tahun 2019
TATA CARA-PEMBAGIAN-DAN-PENETAPAN-ALOKASI DANA-DESA-SETIAP DESA-DI KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA-TAHUN ANGGARAN-2019
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2019/NO.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Musi Rawas Utara Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07/2018
Dasar hukum peraturan ini adalah : UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 16 Tahun 2013; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; Perpres No. 129 Tahun 2018; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 11 Tahun 2018; Perbup No. 67 Tahun 2016; Perbup No. 82 Tahun 2018
Dalam peraturan ini diatur ketentuan mengenai penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, pelaporan dana desa dan sanksi dalam kegiatan penyaluran dana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2019.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tomohon Nomor 39 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tomohon Tahun 2020
ABSTRAK:
Ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011;
- Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013;
- Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang rincian rencana kerja pemerintah daerah Kota Tomohon Tahun Anggaran 2020 serta pengendalian dan evaluasi RKPD.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2019.
6 halaman terdiri dari 4 halaman batang tubuh (7 pasal)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
