Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 20.524 peraturan dalam 0,09 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rokan Hilir Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Untuk Akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran 2017

Abstrak

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Perbup No. 16 Tahun 2017.pdf

PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BIDANG KESEHATAN UNTUK AKREDITASI PUSKESMAS TAHUN ANGGARAN 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2017 NOMOR 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Untuk Akreditasi Puskesmas Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 20 17, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan untuk Akreditasi Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017, agar penyelenggaraan Akreditasi Puskesnias dapat berjalan dengan efektif dan efisien perlu dibentuk Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Untuk Akreditasi Puskesmas sebagai acuan bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rokan Hilir
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam : Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-Undang Nomor 1, Tahun - 2004 tentang Perbendahai'aan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438]; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 20 16 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 16 Nomor 253); Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187 / PMK.07 / 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesi Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus NonFisik Bidang Kesehatan untuk Akreditasi Puskesmas Kabupaten Rokan Hilir Tahun Anggaran 2017 memberikan pemahaman yang sama tentang konsep dasar, arah dan prinsip penelolaan teknis, serta dilakukan secara benar, tepat waktu , tepat sasaran , tepat manfaat dan tepat pertaggung jawaban.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Road Map Reformasi Birokrasi Kab. Situbondo Tahun 2017-2021

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PERBUP NOMOR 16 TAHUN 2017.pdf

PERBUP NOMOR 16 TAHUN 2017 LAMPIRAN.pdf

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD No 16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kab. Situbondo Tahun 2017-2021

ABSTRAK:

- a. bahwa guna mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan neporisme (KKN), akuntabel, netral, profesional, dan mampu melayani publik secara prima untuk mendukung Kabupaten Situbondo yang unggul, mandiri, sejahtera dan bermartabat maka diperlukan suatu pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dna Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupateh Situbondo Tahun 2017-2021;
- Undang-Undang No 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur; Undang-Undang No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme; Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang No 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Presiden No 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi No 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah; Peraturan daerah Kabupaten Situbondo No 6 Tahun 2012 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Situbondo Tahun 2005-2025; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo No 10 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016-2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentangRoad Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Situbondo Tahun 2017-2021. Road Map Reformasi Birokrasi digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo periode Tahun 2017-2021. Road Map Reformasi Birokrasi disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut; Pendahuluan; Gambaran birokrasi pemerintah daerah; Agenda reformasi birokrasi pemerintah daerah; Monitoring dan Evaluasi; Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2017.
6 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bojonegoro No. 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro

Abstrak

Badan Layanan Umum Kesehatan Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

No. 16.pdf

Badan Layanan Umum; Kesehatan; Perizinan, Pelayanan Publik

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2017 Nomor 50

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro

ABSTRAK:

-bahwa kesehatan merupakan urusan wajib yang menuntut Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan pelayanan kesehatan di berbagai fasilitas kesehatan dalam rangka mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal; bahwa rumah sakit sebagai salah satu fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan, memiliki peran strategis dalam membantu percepatan peningkatan derajat kesehatan, sesuai standar yang ditetapkan; bahwa standar pelayanan rumah sakit perlu memuat jenis dan mutu layanan minimal, sebagai alat ukur mutu pelayanan yang dapat mendukung pencapaian indikator kinerja rumah sakit;
-Undang-Undang Nomor 12 Pembentukan Daerah-Daerah Tahun 1950 tentang Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 lenlang Rumah Sakit; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal; Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 228/ Menkes/SK/II1/2002 tentang Pedoman Penyusunan Standar PeIayanan Minimal Rumah Sakit yang Wajib Dilaksanakan Daerah; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Padangan Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro; Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit PeIaksa Teknis Pada Dinas dan Badan Kabupaten Bojonegoro;
-Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar pelayanan minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D Padangan Kabupaten Bojonegoro. Standar pelayanan minimal yang diatur dalam Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan bagi RSUD dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal RSUD. Jenis pelayanan RSUD meliputi pelayanan gawat darurat, rawat jalan, rawat inap, kamar operasi, kebidanan, intensif, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medik, farmasi, gizi, transfusi darah, rekam medik, keluarga miskin (gakin), pengelolahan limbah, administrasi dan manajemen, ambulance/mobil jenazah, pemulasaraan jenazah, laundri, pemeliharaan sarana rumah sakit, dan pengendalian infeksi. Direktur RSUD menyusun target dan upaya pencapaian serta pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit yang dipimpinnya berdasarkan Standar Pelayanan Minimal. Setiap unit kerja pelayanan dan administrasi manajemen RSUD menyusun rencana kegiatan anggaran, target, dan upaya yang dilakukan, serta pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan rumah sakit berdasarkan Standar Pelayanan Minimal. Pembinaan RSUD dilakukan oleh Kepala Dinas sedangkan pengawasan operasional dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Maret 2017.
57 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karang Asem No. 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pemberian Makanan Bagi Penunggu Pasien Rawat Inap Kelas III Miskin Pada Rumah Sakit Umum Daerah

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup 16 Th 2017.pdf

TENTANG-PEMBERIAN-MAKANAN-BAGI-PENUNGGU-PASIEN-RAWAT-INAP-KELAS-III-MISKIN-PADA-RUMAH-SAKIT-UMUM-DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, LD.2017/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Makanan Bagi Penunggu Pasien Rawat Inap Kelas III Miskin Pada Rumah Sakit Umum Daerah

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan bagi pasien rawat inap kelas III dalam upaya mempercepat penyembuhan pasien dan membantu meringankan beban keluarga, khususnya keluarga pasien miskin yang sedang menunggu di ruangan rawat nap Kelas III di RSUD·Kabupaten Karangasem perlu iberikan bantuan berupa makanan b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Makanan Bagi Penunggu Pasien Rawat Inap Kelas III Miskin pada Rumah Sakit Umum Daerah.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Peraturan Bupati Karangasem Nomor 11 Tahun 201 0
BAB I Tentang Ketentuan Umum BAB II Tentang Tujuan dan Sasaran BAB III JENIS MAKANAN, PROSEDUR PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
10 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah

PERBUP Kab. Purworejo No. 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo
PERBUP Kab. Purworejo No. 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo

Download file:

PERBUP 16 TAHUN 2017.pdf

PEDOMAN-PEMBERIAN-HADIAH-PERCEPATAN-PELUNASAN-PAJAK-BUMI-DAN-BANGUNAN-PERDESAAN-DAN-PERKOTAAN-KABUPATEN-PURWOREJO

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/No. 16 Seri E Nomor 14

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa dalam rangka memberikan motivasi percepatan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Pajak Bumi dan Bangunan Kabupaten Purworejo, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2016; b. bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah · Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 13.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 6),

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2017.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2013 Nomor 13.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 13.1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Hadiah Percepatan Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 6),
4 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Pekalongan

Abstrak

Kependudukan dan Perkawinan Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana Satu Data Indonesia

Download file:

PB2017-16.pdf

SANTUNAN KEMATIAN

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Pekalongan

ABSTRAK:

bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, dan dalam rangka mengurangi beban pembiayaan pengurusan jenazah bagi penduduk fakir miskin di Kabupaten Pekalongan, maka di pandang perlu memberikan santunan kematian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Santunan Kematian Bagi Penduduk Fakir Miskin Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 5 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Santunan Kematian Bab III Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bab IV Monitoring dan Evaluasi Bab V Pengecualian Bab VI Ketentuan Lain-lain Bab VII Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2017.
20 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunung Mas Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

PERBUP Kab Gumas No 16 Th...Umum Skala Kecil.pdf

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk. Kepentingan Umum Skala Kecil di Kabupaten Gunung Mas dipandang perlu disusun Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012;Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012;eraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014;
BAB I :KETENTUAN UMUM; BAB II :PERENCANAAN PENGADAANTANAH; BAB III :PELAKSANAAN; BAB IV : PENGADAAN; BAB V : KETENTUAN PENUTUP;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
14 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tebo Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

TATA CARA PEMBERIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017

Abstrak

Desa

Download file:

1026. Perbub no 16 Tahun 2017.pdf

TATA CARA - PEMBERIAN - PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA - KABUPATEN TEBO - TA 2017

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMBERIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK:

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) PP No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP No. 43 Tahun 2014 tentang Perppu No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tata cara pengalokasian, tata cara pembagian dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tebo; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa (ADD) Setiap Desa dalam Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 111 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 113 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 114 Tahun 2014; Permendes No. 1 Tahun 2015; Permendes No. 5 Tahun 2015; PERDA No. 1 Tahun 2014
PERBUP ini Mengatur Mengenai Tata Cara Pemberian dan Penetapan Rincian ADD setiap Desa dalam Kabupaten Tebo TA 2017; Meliputi Penetapan Rincian ADD; Penyaluran ADD; Penggunaan ADD; Pelaporan ADD; Sanksi; Ketentuan Lain-Lain

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017.
Pada saat Perbup ini mulai berlaku, maka Perbup Tebo No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Transfer ke Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
11 hlmn; 1 lmprn

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

PERATURAN BUPATI NOMOR 16 TAHUN 2017.pdf

MEKANISllE DAN TATA CARA PELAYAJfAN PERIZINAN DAJf NON PERIZIN'AJf PADA DIN'AS PENAJfAMAN MODAL DAN PELAYAJfAJf TERPADU SATU PIN'TU KABUPATEN BONE

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MEKANISME DAN TATA CARA PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

Menimbang; a. bahwa da\am rangka meningkatkan kualitas layanan publik dibidang perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan o\eh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone agar pelayanannya menjadi cepat, mudah, sederhana, bertanggung jawab, maka transparan dan diperlukan adanya Mengingat pengaturan mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone
Mengingat pengaturan mekanisme dan tata cara pelayanan perizinan dan non perizinan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone; 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-dacrah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); . 2. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 3. Undang·Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tam bah an Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 4. Undang·Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang·Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Pera tu ran Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 215); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 40); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan • Terpadu Satu Pintu: 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pin tu; 12. Peraturan Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perubahan ata , Peraturan Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 ten tang Pedoman dan Tata cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn Bone Nomor 9); 14. Peraturan Daerah Kabupatcn Bone Nomor 1 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6): 16. Peraturan Bupati Bone Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 20J5 Nomor 13); 17. Peraturan Bupati Bone Nomo; 42 Tahun 2015 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 46); 18. Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kecludukan, Susunan Organisasi Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13); 19.Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015 Nomor 15).
Menetapkan ; PERATURAJf BUPATI TENTAJfG MEKANISME DAN TATA CARA PELAYAJIIAN PERIZIRAN DAJf NON PERIZl1'A!I" PADA DIRAS PEil"A!l"AMAJI" MODAL DAN PELAYA!l"Alf TERPADU BATU PIRTU KABUPATEN BONE. BAB I KETENTUAlf UMUM PaAI 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan I. Daerah adalah Kabupaten Bone. 2. Bupati adalah Bupati Bone. 3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tuga.s pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip tiegara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksUd dalam UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; 4. Pemerintah Daerah adalah kepa.la daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah se\anjutnya disingkat SKPD ada1ah unsur pembantu kepada Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahaan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan serta Jembaga. Jainnya yang dibentuk berdasarkan peraturan perundangundangan. 6. Fungsi Penanaman Modal adalah perencanaan penanaman modal, pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, serta data dan infonnasi penanaman modal. 7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat PTSP ada1ah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap pennohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pe!ayanan melalui satu pintu. 8. Dinas Penanaman Moda1 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah merupakan Saruan Kerja Perangkat Daerah yang memilil<l tugas pokok dan fungsi scbagai penyelenggara PTSP serta fungsi penanaman modal. 9. SKPD Teknis Terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tuga.s untuk melakukan pembinaan, penga.wasan serta pengendalian perizinan dan non perizinan. 10. Tim Teknis adalah kelompok kerja dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan SKPD Teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan / aiau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 11. lzin adalah dokumen yang dike\uarkan' oleh Pemerintah daerah ben:lasa.rkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang berlaku yang merupakan bukti legalitas yang menyatakan sah dan / atau di perbolehkannya seseorang atau Dinas untuk melakukan usaha dan / atau kegiatan tertentu. 12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan yang diberikan o\eh Pemerintah Daerah yang memilild kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang·undangan sebagai bukti yang menyatakan sah dan/atau diperbolehkannya seseorang atau Dinas untuk melakukan usaha dan/atau kegiatan tertentu. 13. Non perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha dalam bentuk tanda daftar, rekomendasi, fatwa atau lainnya untuk melakukan kegiatan atau kegiatan tertentu. 14. Jenis perizinan dan non perizinan adalah segalajenis izin dan non izin yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang·undangan. 15. Perizinan Paralel adalah penyelengaraan Perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari aatu jenis izin yang diproses secara terpadu dan bersa.maan atau berurutan. 16. Pelayanan Secara Elektronik selanjutnya disingkat PSE adalah merupakan pelayanan peri.%:inan dan non perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik. 17. Biaya pelayanan adalah retribusi / biaya yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh izin atau non izin/dokumen yang besamya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang·Undangan lainnya. 18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribuai yang menentukan besamya jumlah pokok retribusi terutang. 19. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modai Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha diwilayah negara Republik Indonesia. 20. Penanam Modal adalah perora.ngan atau Oinas usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing. 21. Penanaman Modal Dalam Negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Repubhk Indonesia yang dilakukan oleh Penanam ModaJ DaJam Negeri dengan menggunakan modal DaJam Negeri. 22. Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal DaJam Negeri. 23. Pembinaan adalah upaya pengembangan, pemantapan, pemantauan, evaluasi, penilaian dan pemberian penghargaan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Aparat Pelayanan oleh Bupati. 24. Pengawasan Fungsional adalah penertiban atau pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas-Dinas pemeriksa teknis terhadap Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai Peraturan Perundang-Undagan. 25. Pengawasan Masyarakat adalah kontrol sosial yang dilakukan oleh publik terhadap Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. BABil JIAKSUD DAJf TO'JVAJ'f Pua! 2 (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman ModaJ dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; d= (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah memberikan pedoman bagi aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu . Satu Pintu da.lam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan tepat sasaran. BAB fl MEKAlflSIIE DAN TATA CARA PELA.YANAN PERIZINAN DAN NON PERIZI1'AK Bagian Keu.tu Mekaabme Pa..t3 (I) Proses penyelenggaraan administrasi pelayanan perizinan dan non perizinan mulai dari tahap pendaftaran pennohonan sampai pada penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. (2) Proses pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paralel / simultan. (3) Dokumen perizinan dan non perizinan hanya dapat diterbitkan dan / atau ditolak penerbitannya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah memperoleh rekomendasi persetujuan / penolakan penerbitan izin dari Tim Teknis. (4) Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) ditetapkan oleh Tim Teknis dan / atau Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berdasarkan Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPL) dan rekomendasi persetujuan penerbitan izin. (5) Penandatanganan surat izin dan non i%in ditandatangani oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu · Pintu sesuai dengan urusan kewenangan yang menjadi tugas dan fungsinya. (61 Penandatanganan izin dan non izin sebagaimana dimaksud pada ayat (SJ dapat dilakukan secara elektronik. (7) Penyelenggaraa.n pelayanan perizinan pada Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu pengelolaannya wajib menggunakan sistem Pelayanan Secara Elektronik (PSE). (8) Proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang terkait penanaman modal dilaksanakan dengan Sistem Pelayanan lnformasi dan Perizinan lnvestasi Secara Elektronik (SPIPlSE) dan / atau secara manual oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya. (9) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan SKPD teknis terkait yang berkompeten dibidangnya dan mempunyai kewenangan untuk memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin. (IO)Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dikoordinir oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (I l)Pembentukan Tim Teknis pada Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ditetapkan melalui Keputusan Bupati. Bagi.an Kedua Tata Can PaA14 (1) Prosedur Pengelolaan Pelayanan untuk jems izin beretribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi : a. Pemohon mengambil formulir pennohonan melalui Loket lnformasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Kecamatan, Kantor Lurah / Desa, Website, dan / atau ditempat lain yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. b. Pemohon melakukan pendaftaran di Loket Pendaftaran pada Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau ditempat yang telah ditetapkan den'gan menyerahkan formulir permohonan disertai berkas kelengkapannya sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. c. Petugas Loket Pendaftaran memverifikasi, menerima berkas pennohonan beserta kelengkapannya dan memberikan bukti penerimaan berkas permohonan kepada pemohon. d. Tim Teknis melakukan kajian teknis dan kunjungan lapangan bila diperlukan, membuat Serita Acara Peninjauan Lapangan (BAPLj, dan memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penola.kan penerbitan iein kepada Kepala Oinas Penanaman Moda1 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan informasi kepada Pemohon mengenai persetujuen dan / atau penolakan izin maksima1 7 hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap f. lnformasi persetujuan dan / atau penolakan izin disampaikan melalui petugas loket infonnasi, telepon dan / atau SMS Gateway. g. Apabila penerbitan izin ditolak, maka surat penolakan dan berkas permohonan akan dikembalikan ke pemohon melalui petugas Lokct lnformasi disertai dengan a1asan penolakan penerbitan izin. h. Apabila pencrbitan izin disetujui, Tim Tcknis dan / atau Kepala Bidang pada Oinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu melakukan penghitungan retribusi sesuai dengan Serita Acara Pemeriksaan Lapangan Tim Teknis. t. Pemohon melakukan pembayaran / pelunasan retribusi pada Loket Pembayaran berdasarkan SKRD yang telah ditetapkan. j. Apabila retribusi terutang telah dibayar / dllunasi, petugas Loket Pembayaran mencetak Surat Setoran Retnbusi Oaerah (SSRD) dan menyerahkannya ke wajib retribusi / pemohon. k. Operator komputer mencetak aurat izin setelah retribusi terutang lunas. I. Kepa]a Dinas menandatangani surat izin setelah diparaf oleh Kepa]a Bidang. m. Petugas pengarsipan memberikan stempel 'ke surat izin dan melakukan pengarsipan secara manual dan elektronik. n. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan surat izin ke pemohon. (2) Prosedur pengelolaan pelayanan bagi jenis izin non retribusi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu meliputi : a. Pemohon mengambil formulir pennohonan melalui Loket lnfonnasi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kantor Kecarnatan, Kantor Lurah / Desa, Website, dan / atau ditempat lain yang telah ditentukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. b. Pemohon melakukan pendaftaran di Loket Pendaftaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau ditempat yang telah ditetapkan dengan menyerahkan formulir permohonan disertai berkas kelengkapannya sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan. c. Petugas Loket Pendaftaran memverifikasi, menerirna berkas permohonan beserta kelengkapannya dan memberikan bukti penerimaan berkas permohonan kepada pemohon. d. Tim Teknis melakukan kajian teknis dan kunjungan lapangan bila diperlukan, membuat Berita Acara Peninjauan Lapangan (BAPLj, dan memberikan rekomendasi persetujuan dan / atau penolakan penerbitan izin kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. e. Dinas Penanaman Modal da.n Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan inronnasi kepada Pemohon mengenai persetujuan dan / atau penolakan izin maksimal 7 hari kerja sejak berkas permohonan diterima dengan lengkap f. lnfonnasi persetujuan dan / atau penolakan izin disampaikan melalui petugas loket informasi, telepon dan / atau SMS Gateway. g. Apabila penerbitan irin ditolak, maka surat penolakan dan berkas pennohonan akan dikcmbalikan kc pemohon mclalui . petugas Lokct lnfonnasi disertai dengan 'alasan penolakan pencrbitan lain. h. Operator komputer mencetak surat izm setelah disetujui penerbitannya oleh Tim Teknis. i. Kepala Dinas mcnandatangani surat izin setelah diparaf oleh Kepala Bidang. j. Petugas pengarsipan memberikan stempel kc surat irin dan melakukan penga.rsipan secara manual dan elektronik. k. Petugas Loket Penyerahan menyerahkan surat izin ke pemohon. (31 Tahapan proses tata cara pemberian ii:in penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pa.saJ 3 ayat (8) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerapkan Kartu Kontrol Dokumen Pennohonan Perizinan sebagai alat monitoring pelayanan perizinan. (SJ Kartu Kontrol Dokumen Pennohonan Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam larnpiran peraturan bupati ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini. (6) Proses pengelolaan pelayanan perizinan pada Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang akan di tetapkan sesuai dengan peraturan perundangundangan. BAB IV PEROLAKAN PEIIERBITAN DAN PENCABVTAN IZtN Ba&lanKeatu Penolalu.n Penerbltan bin """' 5 (1) lzin dapat ditolak penerbitannya oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu apabila ; a. Jenis kegiatan yang akan dilakukan tidak sesuai dengan berkas pennohonan yang diajukan oleh pemchcn; b. Kelengkapan persyaratan administrasi yang' diajukan terbukti tidak Jengkap dan / atau tidak benar; dan c. Tidak memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang·undangan; (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menolak penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis; (3) Penolakan penerbitan izin disertai alasan penolakan dari Tim Teknis disampajkan secara tertulis kepada pemohon melalui loket infonnasi dan / atau SMS Gateway pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selambat·lambatnya 2 hari sejak rekomendasi penolakan diterbitkan. Ba1t..n K•dua Pencabutan lztn Paaal. (I) Izin dapat dicabut apabila: a. Pennintaan dari pemilik lzin; b. Dasar yang menjadi persyaratan adminisuasi lzin terbukti tidak benar; c. lzin yang dimiliki tidak sesuai dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan; d Terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan Peraturan Perundang·undangan; (2) Pencabutan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d terlebih dahulu dikaji oleh tim teknis selanjutnya disampaika.n kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (3) Pencabutan lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, huruf c, dan huruf d dilakukan setelah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terlebih dahulu memberikan Surat Peringatan kepada Pemilik lzin sebanyak 3 (tiga) ka1i yang masing-masing berjangka waktu 7 (tujuh) hari kalender terhitung . sejak tanggal terkirimnya surat dimaksud. (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan belum ada tinda.kan nyata. dari Pemilik l:dn, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menerbitkan Keputusan Pencabutan Izin. BABV MA.SA BERLAKU DAlf DAFTAR ULANG jHerregtstnu() Pau.17 (I) Masa berlaku izin dan non izin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. (2) Pemilik lzin wajib melakukan daftar ulang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Oaftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku habis. (4) Pemilik izin wajib mengembalikan surat izin lama ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diterbitkan perpanjangannya. (5) Apabila surat izin telah jatuh tempo dan / atau habis masa berlakunya, badan usaha / perorangan mengajukan permohonan penerbitan izin baru. (6) Penerbitan dan penolakan dafta.r ulang perizinan dan non perizinan dilaksana.kan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ben:lasarkan pertimbangan dan rekomendasi dari Tim Teknis. (7) Persyaratan adm.inistrasi, biaya, dan waktu penerbita.n izin yang didaftar ulang akan diatur dalam Sta.ndar Pelayanan yang akan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BABVI PERUBAHAK DAN PEN'GGAlfTIAN PERIZilfAft' DAit NON PERIZilfAN BaJ:lan K•satu Perllbahan """' 8 (1) Badan usaha dan / atau perorangan yang telah mendapatkan h:in melakukan perubahan kegiatan usaha, nama pemilik, nama perusahaan, alamat, dan / atau penanggung jawab, wajib melakukan perubahan surat iz:m yang diajukan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2) Perubahan nama pemilik / penanggung jawab yang tercantum dalam surat izin tidak dipungut biaya retribusi. Bagla� Kedua Penuantlan Paul • (1) Apabila aurat Jzin yang bersangkutan hilang atau rusak, dapat diajukan pennohonan penggantian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangannya. (2) Persyaratan administrasi, yuridis, teknis, dan waktu atas pennohonan penggantian surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penggantian surat izin yang hilang atau rusak tidak dikenakan biaya retribusi. Paaal 10 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerbitkan surat irin yang baru sebagar pengganti surat izin scbagaimana dimaksud pada Pasal 8 dan Pasal 9, setelah memenuhi segala ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB VII . FORMULIR, REKOICEJfDASI, FORMAT lZilf DU PERSYARATAlf IZl1' P11.Al 11 Bentuk fonnulir permohonan, rekomendasi, format surat izin dan persyaratan izin ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan / atau Kepala Dinas Penanarnan Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan peraturan penlndang-undangan. BABVID PEMBlA. Y AAlf PaAl 12 Segala biaya yang diperlukan dalarn penyelenggaraan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah Kabupaten Bone. BAB IX PEIIBll'l'AAlf, PEJ'JGAWASAK, DAN EVALVASI Pual13 (I) Bupati akan melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2) Dalam hal ditemukan dan / atau terdapat kekeliruan berdasarkan basil pengawasan dalam pengelolaan pelayanan yang dikelola akan ditinjau kembali. (3) Evaluasi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilakukan dengan metode Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala setiap tahun. BABX KETEJIITUAlf PERALIHA1' Paa.114 (1) Peraturan Bupati yang ada selama ini dan mengatur hal yang sama yang menjadi dasar pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bone, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya, akan diatur kemudtan o\eh Bupati dan / atau Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. BABXI KETElfTUAft' PElfUTUP PaaalUS Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Maret 2017.
17

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERTAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH

Abstrak

Kesehatan

Download file:

Perbup Lutim Nomor 16 Tahun 2017.pdf

KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERTAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, BD.2017/NO.16

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEWAJIBAN KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DALAM PEMBERTAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU OLEH PEMERINTAH DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan jaminan sosial Kesehatan, Pemerintah Daerah berwenang tidak memberikan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c dan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, perlu mengatur kewajiban kepesertaan jaminan sosial kesehatan dalam pemberian pelayanan publik tertentu; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kewajiban Kepesertaan Jaminan Sosial Kesehatan Dalaro Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Oleh Pemerintah Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918); 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakaerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279); 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, Dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481); 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42); 10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. \. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas• luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Luwu Timur. 5. Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Sadan Usaha Milik Negara, atau Sadan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik, organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 6. Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara adalah a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri; b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; c. orang, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. 7. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya. 8. Izin adalah izin yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada setiap orang atau perusahaan sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan. 9. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau perusahaan yang disediakan oleh pemerintah daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya. 10. Perizinan terkait usaha adalah pelayanan publik tertentu yang diterbitkan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah terkait, meliputi: Izin Optik, Izin Pelataran Parkir, Izin Reklame, Izin Usaha Industri, Izin Usaha Jasa Konstruksi, Izin Usaha Perdagangan, Izin Klinik, Izin Apotek, Izin Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Izin Praktik Dokter, Izin Industri Rumah Tangga, Izin Operasional Sekolah, Izin Operasional Bimbingan Belajar, Izin Kursus, Izin Warung Internet, Izin Penyelenggaran Pelatihan, Izin Usaha Perikanan, Izin Penangkapan Ikan, Izin Kapal Pengangkutan Ikan, Izin Trayek, Tanda Daftar Perusahaan, Tanda Daftar Usaha Pariwisata, dan Pelayanan publik tertentu lainnya yang terkait dengan usaha. 11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. 12. Sadan Penyelenggara Jaminan Sosial, yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. 13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan. 14. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. 15. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau penyelenggara negara dan/atau Pemerintah. 16. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 17. Surat Permintaan Pembayaran Langsung, yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran Iangsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja Iainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan. f BAB II STATUS DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2 (1) (2) BPJS Kesehatan merupakan badan hukum publik yang bertanggung jawab kepada Presiden dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. BPJS Kesehatan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah BPJS Kesehatan Cabang Palopo. BAB III TUJUAN Pasal 3 Peraturan Bupati ini bertu iuan t k kepesertaan jaminan sosial k�sehat�nd� mendukun� terselenggaranya hidup yang layak bagi pemberi k . d am. memenuh1 kebutuhan dasar erja an pekerja. BAB IV KEPESERTAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN �eti�p pemberi kerja dan Pasal 4 Janunan sosial Kesehatan. pekerja wajib ikut sert dal a am kepesertaan KEWAJIBAN KEPESERTAAN JA�t:N PEMBERIAN PELAYANAN PUSBOSIAL KESEHATAN DALAM LIK TERTENTU Pasal 5 (1) Setiap pemberi kerja dan pek . t:�::�a��!mi�emerint� ed!e�:Jiamw��:pe:�: pelay�an publik iuran terakhi� k an sosrai Kesehatan dan bukti 1 punyaj sertifikat epesertaan jaminan sosial K h i unas pembayaran ese atan. (2) Sertifikat kepesertaan jaminan sosial Kesehatan dan bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan syarat tambahan dalam pemberian pelayanan publik tertentu oleh pemerintah daerah. (3) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a. fotokopi sertifikat kepesertaan jaminan sosial Kesehatan; dan b. bukti lunas pembayaran iuran terakhir kepesertaan jaminan sosial Kesehatan yang dilegalisir oleh pejabat BPJS Kesehatan. (4) Syarat tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberlakukan terhadap pemberian pelayanan publik tertentu, meliputi: a. perizinan terkait usaha; b. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; c. izin perpanjangan memperkerjakan tenaga kerja asing; d. izin operasional perusahaan penyediajasa pekerja/buruh; dan e. izin mendirikan bangunan untuk kegiatan usaha. BAB VI PELAKSANA PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK TERTENTU Pasal 6 (1) Pemberian pelayanan publik tertentu dilaksanakan oleh unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah. (2) Unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Dinas Kesehatan Kabupaten Luwu Timur; b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur; c. Dinas Transmigrasi, Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Luwu Timur; d. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Luwu Timur; e. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Luwu Timur; dan f. perangkat daerah lainnya yang memberikan pelayanan publik. Pasal 7 Pemberi kerja yang bergerak di bidang pekerjaan jasa konstruksi yang melakukan pengurusan SPP-LS yang disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah wajib melampirkan syarat tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3). BAB VII HUBUNGAN KERJA SAMA Pasal 8 (1) Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pemberian pelayanan publik tertentu melakukan hubungan kerjasama dengan BPJS Kesehatan yang diatur tersendiri dalam kesepakatan bersama. (2) Kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) bertujuan untuk meningkatkan kepesertaan jaminan sosial Kesehatan bagi pemberi kerja dan pekerja. (3) Tindak lanjut kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 1ebih 1anjut diatur tersendiri dengan perjanjian kerjasama antara unit pelayanan publik pada instansi pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik tertentu dengan BPJS Kesehatan. .. BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 9 (1) Pemberi Kerja dan Pekerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 7 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Pasal 10 (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dilakukan oleh unit pclayanan publik pada instansi pcmcrintah dacrah atas permintaan BPJS Kesehatan. (2) Permintaan BPJS Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti olch unit pclayanan publik pada instansi pemcrintah daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan. BAB IX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 11 Pemberian atau perpanjangan pelayanan publik tertentu yang telah diterbitkan oleh pemerintah daerah sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini. BABX KETENTUAN PENUTUP Pasal 12 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengelahuinya, memerinlahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
6

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT