RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR BERKALA UNTUK ANGKUTAN UMUM PEDESAAN PERBATASAN - PEMBEBASAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2020/NO.88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Berkala untuk Angkutan Umum Pedesaan Perbatasan
ABSTRAK:
bahwa COVID -19 telah ditetapkan menjadi pandemi global, yang berdampak pada sektor transportasi umum, khususnya angkutan umum pedesaan dan perbatasan dari 692 (enam ratus sembilan puluh dua) armada hanya 40% yang beroperasi dengan Load Factor 25-30%; bahwa Dewan Pimpinan Cabang Organda Kab Tegal telah mengajukan surat permohonan pembebasan biaya retribusi No 24/Org?IX/2020 tanggal 27 September tahun 2020; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimakud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang pembebasan retribusi pengujian kendaraan bermotor berkala untuk angkutan umum perdesaan dan perbatasan;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 22 Tahun 2009; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 4 Tahun 1984; PP No 55 Tahun2 012; PP No 74 Tahun 2014; PP No 12 Tahun 2019; Permenhub No 133 Tahun 2015; Perda Kab Tegal No 3 Tahun 2014; Perda Kab tegal No 17 Tahun 2020; Perbup Tegal No 76 Tahun 2020; Perbup Tegal No 82 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang landasan hukum pembebasan retribusi pengujian kendaraan bermotor berkala untuk angkutan umum perdesaan dan perbatasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 88 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Fasilitasi Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan di Desa
ABSTRAK:
bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta
perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan
Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, yang
salah satunya diwujudkan dalam kepemilikan dokumen
kependudukan; bahwa dalam pengurusan dokumen kependudukan,
guna pendekatan pelayanan perlu fasilitasi pelayanan
penerbitan dokumen kependudukan sampai di tingkat
desa; bahwa dalam rangka fasiitasi pelayanan perlu
penyusunan pedoman fasilitasi layanan penerbitan
dokumen kependudukan di desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Fasilitasi Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan
Di Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 72 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Maksud dan Tujuan
Bab IV Prinsip Penyelenggaraan Fasilitasi
Bab V Penyelenggaraan Fasilitasi
Bab VI Prosedur Pelaksanaan Fasilitasi
Bab VII Pembiayaan
Bab VIII PKS
Bab IX Pengawasan dan Evaluasi
Bab X Ketentuan Lain-Lain
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 dicabut.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 88 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa TA 2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerinta.h Nomor 60
Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana
Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa
untuk setiap Desa;
b. bahwa berdasarkart pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun
Anggaran 2020;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 juncto Undang• Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Keuangan 193/PMK.07 /2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 86 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 81 Tahun 2019;
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan Umum;
2. Penetapan Rincian Dana Desa;
3. Penyaluran Dana Desa;
4. Penggunaan Dana Desa;
5. Sanksi;
6. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau No. 88 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata cara Pembagian Dan penetapan Rincian Dana Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, bupati menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, Perpres no.97 Tahun 2016, Permendagri No.113 Tahun 2014, PMK No.49/PMK.07/2016, Perda No.4 Tahun 2015, Perda No.11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; penetapan rincian dana desa; penyaluran dana desa; penggunaan dana desa; pelaporan dana desa; sanksi administratif; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.
8 Halaman dan 5 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 88 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Pasirjengkol Kecamatan Majalaya
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; Perda Kabupaten Karawang No. 4 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Batas Wilayah, Peta Batas Desa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 88 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 No 88; https://jdih.pasuruankab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati-pasuruan-nomor-88-tahun-2023-tentang-batas-desa-ketegan-kecamatan-rejoso.html
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA KETEGAN KECAMATAN REJOSO
ABSTRAK:
a. bahwa guna tertib administrasi dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya, perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas desa;
b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Batas Desa Ketegan Kecamatan Rejoso dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (1) UUD 1945 ;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 6 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019;
Permendagri No 45 Tahun 2016;
Permendagri No 141 Tahun 2017.
Penetapan Batas Desa ini bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan clan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.
Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Ketegan seluas 80.542 Ha.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 88 Tahun 2016
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
susunan organisasi-dinas pemberdayaan masyarakat dan desa
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2016/NO.88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga, serta untuk menunjang pelaksanaan tugas maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purbalingga;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang kedudukan dan susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, tugas dan fungsi, tata kerja, kepegawaian, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2016.
Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 16 Tahun 2011 dicabut
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Kepala Desa Sebagaimana Telah diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun 2014
ABSTRAK:
a. bahwa dalam kondisi pandemi Corona Virus Disease 2019,
pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu
melakukan penegakan protokol kesehatan untuk
mencegah aktivitas yang menimbulkan
penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang
membahayakan kesehatan masyarakat;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan
ketertiban dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa
serta melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, maka Peraturan
Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor
11 Tahun 2014 tentang Kepala Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 65 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati
Nomor 52 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 11 Tahun
2014 tentang Kepala Desa perlu ditinjau kembali.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 tahun 2015; UU No 11 Tahun 2020; PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 11 Tahun 2019; Permendagri No 112 Tahun 2015; sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 72 tahun 2020; Permendagri No 20 Tahun 2018; Perda Kab Pati No 11 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Pati No 9 Tahun 2018; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016,
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Peraturan Pelaksanaan Perda Kab Pati No 11 Tahun 2014
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Desember 2020.
108 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 88 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kuningan No. 32 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 88 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penetapan, Penyaluran, Penggunaan Dan Pelaporan Alokasi Dana Desa Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2021/NO.89, LL KAB. KAPUAS HULU : 13 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA, DESA KENSURAY KECAMATAN KALIS KABUPATEN KAPUAS HULU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kensuray Kecamatan Kalis Kabupaten Kapuas Hulu;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 tahun 2014, Permendagri No.141 Tahun 2017, Permendagri No.45 Tahun 2016, Perda Kapuas Hulu No.4 Tahun 2009.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang; Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Penetapan Penegasan dan Pengesahan Batas Desa, Peta Batas Wilayah, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2021.
Perbup ini terdapat 11 halaman dan 2 halaman lampiran.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
