Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 88 Tahun 2022

Pedoman Fasilitasi Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan di Desa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Maksud dan Tujuan Bab IV Prinsip Penyelenggaraan Fasilitasi Bab V Penyelenggaraan Fasilitasi Bab VI Prosedur Pelaksanaan Fasilitasi Bab VII Pembiayaan Bab VIII PKS Bab IX Pengawasan dan Evaluasi Bab X Ketentuan Lain-Lain Bab XI Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 88 Tahun 2022 tentang Pedoman Fasilitasi Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan di Desa

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pekalongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2022

Tempat Penetapan

Kajen

Tanggal Penetapan

06 Desember 2022

Tanggal Pengundangan

06 Desember 2022

Tanggal Berlaku

06 Desember 2022

Sumber

BD.2022/NO.88

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - DESA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pekalongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 213 kali

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Pkl 88_2022.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Layanan Administrasi Kependudukan Berbasis Kewenangan Desa

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

dokumen kependudukan desa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2022/NO.88

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Fasilitasi Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan di Desa

ABSTRAK:

bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar 1945, yang salah satunya diwujudkan dalam kepemilikan dokumen kependudukan; bahwa dalam pengurusan dokumen kependudukan, guna pendekatan pelayanan perlu fasilitasi pelayanan penerbitan dokumen kependudukan sampai di tingkat desa; bahwa dalam rangka fasiitasi pelayanan perlu penyusunan pedoman fasilitasi layanan penerbitan dokumen kependudukan di desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Fasilitasi Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan Di Desa;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 72 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Bab III Maksud dan Tujuan Bab IV Prinsip Penyelenggaraan Fasilitasi Bab V Penyelenggaraan Fasilitasi Bab VI Prosedur Pelaksanaan Fasilitasi Bab VII Pembiayaan Bab VIII PKS Bab IX Pengawasan dan Evaluasi Bab X Ketentuan Lain-Lain Bab XI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 7 Tahun 2021 dicabut.
15 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 88 Tahun 2022

Pedoman Fasilitasi Layanan Penerbitan Dokumen Kependudukan di Desa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT