insentif pemungutan retribusi daerah-dinas kependudukan dan pencatatan sipil
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2012/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa lnstansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi lnsentif apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai lnstansi Pelaksana Pemungut Retribusi, apabila mencapai kinerja tertentu perlu diberi insentif; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Und.ang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2011;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang insentif pemungutan Retribusi Daerah, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pemberian insentif. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2012.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surakarta Nomor 24 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Kartu Identitas Anak
ABSTRAK:
Penyelenggaraan KIA merupakan tanggung jawab pemerintah daerah untuk meningkatkan pendataan, perlindungan, dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. KIA merupakan identitas resmi anak dan sebagai bukti diri yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan belanja pada mitra usaha guna mendapatkan potongan harga, maka diperlukjan adanya keterlibatan masyarakat meliputi orang tua anak atau wali, dunia usaha, perbankan, dan OJK. Perwal Surakarta No 3 Tahun 2017 tidka sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan Kota Surakarta
Dasar Hukum dari Peraturan Walikota ini adalah : UU No 16 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan UU No 24 Tahun 2013; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 37 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan PP No 102 Tahun 2012; Perda Kota Surakarta No 1 Tahun 2015
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang : Jenis KIA, Masa Berlaku, Persyaratan, Pemanfaatan,Mekanisme Transaksi menggunakan Sila KIA,Kemitraan, Perjanjian Kemitraan
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
Perwal Kota Surakarta No 3 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak di Kabupaten Kotawaringin Timur
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tingginya nilai-nilai
kemanusiaan, anak merupakan amanah dan
Karunia Tuhan Yang Maha Esa, dalam pemenuhan
hak hidup tumbuh kembang, perlindungan
merupakan tanggung jawab orangtua, pemerintah
dan masyarakat. Kasus perkawinan pada usia anak di
Kabupaten Kotawaringin Timur masih tinggi,
berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi (Susenas)
bulan Maret Tahun 2017 bahwa Kalimantan Tengah
masih menempati urutan kedua prevalensi tertinggi
pernikahan usia anak setelah Provinsi Kalimantan
Selatan (45 persen) dan Kalimantan Tengah (41,59
persen). Perkawinan pada usia anak dapat
mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak,
terjadinya kekerasan dalam rumah tangga,
kemiskinan serta rendahnya kualitas sumber daya
manusia sehingga perlu upaya pencegahan
terjadinya perkawinan pada usia anak dalam rangka
perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 32
Tahun 2017
BAB I
KETENTUAN;
BAB II
ASAS DAN TUJUAN;
BAB III
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK;
BAB IV
PENGUATAN KELEMBAGAAN;
BAB V
UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN;
BAB VI
PENGADUAN;
BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI;
BAB VIII
PEMBIAYAAN;
BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 24 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Santunan Duka Cita Bagi Masyarakat Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meringankan beban penduduk, perlu
memberikan bantuan santunan duka cita bagi keluarga
penduduk Kabupaten Sukamara yang meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Bantuan Santunan Duka Cita Bagi Masyarakat Kabupaten
Sukamara
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2
Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6
Tahun 2016
Pemerintah Daerah memberikan bantuan sosial uang duka,
dimaksudkan sebagai wujud kepedulian kepada keluarga
penduduk yang anggota keluarganya meninggal dunia.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 Nomor 24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Di Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa setiap anak dijamin dan dilindungi serta berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945; dan
b. bahwa perkawinan pada usia anak dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak bahkan sampai kematian, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang pencegahan perkawinan pada usia anak di Kabupaten Bengkulu Selatan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak di Kabupaten Bengkulu Selatan.
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1956;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
10. Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010; dan
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 33 Tahun 2018.
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN PADA USIA ANAK; PEMANTAUAN DAN EVALUASI; PENGUATAN KELEMBAGAAN; UPAYA PENDAMPINGAN DAN PEMBERDAYAAN; PENGADUAN; PEMBIAYAAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2021.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 24 Tahun 2017
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE - pelayanan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 24, BD.2017/NO.24
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan secara Online di Rumah Sakit, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan di Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa guna efisiensi dan efektivitas pelayanan dalam rangka percepatan pelayanan administrasi kependudukan di Kab Tegal perlu dilakukan kerja sama antara DInas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab Tegal dengan RS, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan di Kab Tegal; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Perbup tentang Pelayanan Administrasi Kepdndudukan secara Online di RS, Puskesmas dan Unit Pelayanan Persalinan di Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2006; UU No 11 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 37 Tahun 2007; PP No 82 Tahun 2012; PP No 96 Tahun 2012; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 25 Tahun 2008; Perpres No 87 Tahun 2014; Permendagri No 19 Tahun 2010; Permendagri No 25 Tahun 2011; Permendagri No 61 Tahun 2015; Permendagri No 9 tahun 2016; Perda Kab tegal No 3 Tahun 2010; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, porgram layanan, mekanisme dan prosedur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Februari 2017.
6 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palu Nomor 24 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang JENIS, PROSEDUR DAN METODE PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH YANG BERSIFAT INOVATIF PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan untuk percepatan dan penerbitan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, perlu dilakukan inovasi daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan; bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah serta pelayanan publik yang optimal dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 388 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017;
Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang: jenis inovasi; prosedur pelayanan; metode penyelenggaraan; evaluasi dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2021.
13 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa sesuai Pasal 79 Peraturan Oaerah Kabupaten
Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten
Temanggung, maka hal-hal yang belum diatur sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya perlu diatur lebih lanjut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Oaerah Kabupaten
Temanggung Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten
Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Unda!lg-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah lingket II Temanggung Nomor 7 Tahun 1989; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008; Peraturan Daerah KabupatenTemanggung Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2009;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan, dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk, pencatatan sipil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2011.
48 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gorontalo Nomor 25 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Layanan Paripurna Tanda Aman Calon Pengantin Yang Akan Menikah Di Kota Gorontalo
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatanmasyarakat khususya Kesehatan ibu dan anak sertamendukung terlaksananya bimbingan pranikah yang baikperlu dilaksanakan upaya kesehatan secara promotif,preventif, kuratif dan rehabilitatif melalui layanan paripurna Tanda Aman Calon Pengantin yang akan menikah; bahwa agar layanan paripurna Tanda Aman CalonPengantin yang Akan Menikah terlaksana secaramenyeluruh dan efektif perlu diatur pedoman pelaksanaanya.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 di Sulawesi; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 T2CT4 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pedayanan K e s e h a t a n Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil , Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggareian Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan
seksual ; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
Dalam peraturan ini mengatur mengenai : KETENTUAN UMUM; MAKSUD DAN TUJUAN; TEMPAT PELAYANAN DAN PELAKSANAAN LAYANAN; PROSEDUR LAYANAN; TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 September 2017.
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 25, LLSETKAB : 99 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2008.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
