Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; . Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 43 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (PERBUP) Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong, berisi tentang:
1. Ketentuan Umum, hal-hal yang dimaksud dalam peraturan ini:
2. Pembentukan dan klasifikasi UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
3. Kedudukan UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
4. Tugas dan Fungsi UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
5. Susunan Organisasi UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
6. Kepegawain dan Jabatan pada UPTD pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
7. Tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong;
8. Pembiayaan:
9. Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Ketiga Belas Dan Pembayaran Gaji Bulan Juni Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun atau
Tunjangan Ketiga Belas kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit
Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia, Pejabat Negara dan Penerima Pensiun
atau Tunjangan dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Hari
Raya kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional
Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Negara, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan,
serta melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Teknis Pemberian
Tunjangan Hari Raya, Gaji Ketiga Belas dan Pembayaran Gaji
Bulan Juni bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran
2019;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun
2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun
2018; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tanah
Laut Nomor 34 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2019;
Peraturan Bupati Tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya, Gaji Ketiga Belas dan Pembayaran Gaji Bulan Juni Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pejabat Negara dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2019, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
3. Pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas;
4. Pembayaran Gaji Bulan Juni;
5. Pengendalian Internal;
6. Anggaran;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2019.
9 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Mataram Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYELENGGARAAN PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK INTEGRATIF KOTA MATARAM
ABSTRAK:
Pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial secara integratif terhadap anak harus dipenuhi sebagai perwujudan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak anak. Dalam rangka pemenuhan dan perlindungan kesejahteraan sosial anak diperlukan upaya yang terstruktur, sistematis dan terpadu agar lebih efektif dan efisien, sehingga perlu dibentuk pusat kesejahteraan sosial anak integratif kota mataram. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan peraturan walikota tentang penyelenggaraan pusat kesejahteraan sosial anak integratif kota mataram.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015, Peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017, peraturan daerah provinis nusa tenggara barat nomor 8 tahun 2015, peraturan daerah nomor 4 tahun 2012, peraturan daerah nomor 1 tahun 2013,
Ketentuan Umum, Pembentukan, Struktur organisasi, Tugas dan tanggungjawab, Jenis layanan, Alur layanan, Tata kerja dan standar operasional prosedur, pembiayaan, penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2019.
-
-
12
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Tengah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 6 Perda Kab. Sumba Tengah No. 4 Tahun 2016, Dinas/ Badan Daerah dapat memebentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Sumba Tengah tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pembibitan Ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumba Tengah
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Sumba Tengah No. 4 Tahun 2016
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum; II. Pembentukan dan Kedudukan; III. Susunan Organisasi; IV. Tugas Pokok dan Fungsi; V. Jabatan; VI. Tata Kerja; VII. Pembiayaan; VIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 38 Tahun 2019
PERBUP Kab. Landak No. 58 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK
Mencabut :
Perbup Kabupaten Landak Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Landak
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Landak yang mengamanatkan bahwa penetapan perubahan nomenklatur perangkat daerah Kabupaten Landak.
Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945, UU No. 8 Tahun 1974, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, Perda Kab. Landak No. 1 Tahun 2019.
Dalam Perbup ini diatur tentang Ketentuan Umum; Kedudukan; Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi; Jabatan Perangkat Daerah; Kepegawaian; Pembiayaan; Tata Kerja dan Laporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PP No. 44 Tahun 2020 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2020 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan
Mengubah :
PP No. 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan dan Pegawai Nonpegawai Negeri Sipil pada Lembaga Nonstruktural
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 38 Tahun 2019
PERBUP Kab. Nunukan No. 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nunukan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2020
ABSTRAK:
Pasal 26 ayat (5) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka Perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan Tahun 2020; Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah merupakan pedoman untuk penyusunan APBD yang bersifat menyeluruh dalam menyusun kegiatan tahun 2020 oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Nunukan
UU No. 47 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 32 Tahun 2011; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Provinsi Kaltara No. 1 Tahun 2016; Perda Provinsi Kaltara No. 11 Tahun 2018; Perda Nunukan No. 19 Tahun 2011; Perda Nunukan No. 19 Tahun 2013; Perda Nunukan No. 10 Tahun 2018; Perda Nunukan No. 11 tahun 2018; Perbup Nunukan No. 19 Tahun 2019
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan daerah yang berisi program dan kegiatan yang merupakan hasil pelaksanaan musrenbang. Substansi dan cakupan RKPD dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dibiayai oleh APBD dan digunakan sebagai pedoman penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan akhir tahun masa jabatan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2019.
7 hlm.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Utara Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 38, BD TAHUN 2019/ NO.38
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pemungutan Pajak Air Permukaan
ABSTRAK:
Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanan Pemungutan Pajak Air Permukaan, telah diatur mengenai mekanisme pemungutan pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan sehingga dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
Untuk lebih memaksimalkan penerimaan pendapatan melalui Pemungutan Pajak Air Permukaan, maka Nilai Perolehan Air Permukaan yang tercantum pada Lampiran I Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dilakukan penyesuaian
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 S A L I N A N Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 Tentang Tata Cara Perhitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan
Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah
Lampiran I Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan diubah menjadi sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Gubernur ini
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 52 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan, Pemungutan Pajak Air Permukaan
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 38 Tahun 2019
penetapan rencan kerja prangkat daerah di lingkuangan pemerintah kabupaten pohuwato tahun 2020
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD.2019/No. 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentng Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Dasar hukum peraturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2006; PP No.8 Tahun 2008; Pemendagri No.86 Tahun 2017; Peraturan Menteri No.80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Pohuwato No.1 Tahun 2011; Perda Kabupaten Pohuwato No.6 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pohuwato No.8 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEDOMAN PEMELIHARAAN ARSIP DINAMIS
ABSTRAK:
BAHWA UNTUK MELAKSANAKAN KETENTUAN PASAL 22 PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAN UNTUK MEMBERIKAN ARAH, LANDASAN DAN KEPASTIAN HUKUM PELAKSANAAN ALIH MEDIA ARSIP, MAKA PERLU MEMBENTUK PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PEMELIHARAAN ARSIP DINAMIS;
PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 131-3-2017); PERATURAN DAERAH KOTA BLITAR NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 6).
KETENTUAN UMUM; MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP; PEMELIHARAAN ARSIP AKTIF; ALIH MEDIA ARSIP;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
41 HALAMAN
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
