Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah dan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Jo Pasal 7 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten
Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daeral . Kabupaten Bari to Selatan, Perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana
Teknis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Selatan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun
2016; Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 29 Tahun 2016.
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Barito Selatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
Peraturan Bupati Barito Selatan
Nomor 13 Tahun 2018
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Garut Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 13 Tahun 2018
Pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan uraian tugas serta tata kerja unit pelaksana teknis daerah pengairan pada dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten mukomuko
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, Lembaran Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2018 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengairan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko
ABSTRAK:
Untuk membuat peraturan tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Mukomuko.
1. UU Nomor 3 Tahun 2003
2. UU Nomor 23 Tahun 2014
3. PP Nomor 18 Tahun 2016
4. Permendagri Nomor 12 Tahun 2017
5. Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016
6. Perbup Mukomuko Nomor 25 tahun 2016
Pembentukan, Kedudukan, dan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas, Kepegawaian dan Jabatan, Tata Kerja dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2018.
Perbup Mukomuko Nomor 11 Tahun 2007
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Potong Hewan Pada Dinas Pertanian
ABSTRAK:
bahwa telah ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksanan Teknis Daerah dan Badan perlu diadakan penyesuaian. Sebagai pelaksana ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Kapus Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, pada Dinas Dan Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 1 tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 tahun 2004;Undang-undang Nomor 12 tahun 2011;Undang-undang Nomor 23 tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/Permentan/OT.010/8/2016;Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 10 tahun 2016;Peraturan Bupati Kapuas Nomor 49 Tahun 2016.
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
PEMBENTUKAN ;
BAB III
SUSUNAN ORGANISASI ;
BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI ;
BAB V
KELOMPOK JABATAN ;
BAB VI
TATA KERJA;
BAB VII
KEPEGAWAlAN DAN ESELON ;
BAB VIII
PEMBIAYAAN ;
BAB IX PEMBIAYAAN;
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN;
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Kapuas Nomor 25 Tahun 2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Rumah Potong Hewan
Pada Dinas Peternakan Kabupaten Kapuas (Berita Daerah
Kabupaten Kapuas Tahun 2014 Nomor 25), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Utara Nomor 13 Tahun 2018
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KONAWE UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2018/No. 213
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembenbakan dan Susunan Perangkat Daerah menyebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Unit Kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati; berdasarkan pertimbangan tersebut perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Konawe Utara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 ; Undang-Undang Nomor 5 Teihun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016;
PERATURAN BUPATI INI BERISIKAN TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KONAWE UTARA DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETETNUAN UMUM 2. BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH 3. KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 4. TUGAS DAN FUNGSI 5. TATA KERJA 6. KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, ESELONISASI DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2018.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Nomor 13 Tahun 2018
pembentukan unit pelaksana teknis daerah metrologi legal pada dinas perindustrian dan perdagangan kabupaten gorontalo
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 13, BD.2018/No.13
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk berdasarkan ketentuan Pasal 6, ayat 4 Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo serta untuk melaksanakan tugas teknis operasional dalam pengelolaan metrologi legal.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 30 Tahun 1979; PP No. 18 Tahun 2016; Permendagri RI No. 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perdagangan No. 78/M-DAG/PER/11/2016; Perda No. 9 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang pembentuka Unit Pelaksana Teknis Daerah Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan dan kedudukan, klasifikasi, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi, kepegawaian, tata kerja, serta pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 13 Tahun 2018
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERSAMPAHAN PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN SAMBAS
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 58 Peraturan Bupati Sambas Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, kawsaan permukiman dan lingkungan hidup Kabupaten Sambas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Persampahan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004, UU No.18 Tahun 2008, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.81 Tahun 2012, PP No.18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, PermenPU No.03/PRT/M/2013, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.2 Tahun 2010;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan, Tugas dan Fungsi; Organisasi; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Eselon; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2018.
Peraturan Bupati ini memiliki 10 halaman dan 1 halaman penjelasan;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 13 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 dan pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor 04 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis dalam lingkup Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2018.
(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka:
1.Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Bina Sekolah Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Berita Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat Tahun 2013 Nomor 93).
2.Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai
Benih Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Maluku Tenggara
Barat (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016
Nomor 175).
3.Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Berita Daerah Kabupaten
Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 177).
4.Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan
Penyeberangan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika (Berita
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 178).
5.Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 15 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak
Kerbau Yamdena (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat
Tahun 2016 Nomor 179).
6.Peraturan Bupati Maluku Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Ternak
Ruminansia Dinas Pertanian Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Berita
Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 180).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
(2) Semua ketentuan yang mengatur tentang Organisasi dan Tata Keija Unit
Pelaksana Teknis wajib berdasarkan dan menyesuaikan pengaturannya
dengan Peraturan Bupati ini.
Lampiran 9 Hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
