PERBUP Kab. Temanggung No. 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Temanggung
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/ 3065/2021 tentang Batas Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen (RDT-Ag), maka tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes /104/2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 10, serta Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 diubah.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 74 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, Berita Daerah Tahun 2021 No. 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Tahun 2021-2023
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto Tahun 2021-2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, sistematika, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
.
78 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 74 Tahun 2021
SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU - PENYELENGGARAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 74, BD.2021/NO.74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Masyarakat harus terarah, terpadu dan berkelanjutan; bahwa dalam rangka meningkatkan aksesbilitas Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial terhadap program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan, perlu dikembangkan Sistem Layanan Sosial dan rujukan Terpadu; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2019; Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012; Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan SLRT, pelayanan SLRT, koordinasi dan kemitraan, pemantauan dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
19 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Tahun 2021 No. 74
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto
ABSTRAK:
bahwa Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto sebagai Badan Layanan Umum Daerah mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat;
bahwa penyusunan tarif layanan Rumah Sakit Khusus (RSK) Mata Purwokerto dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka Pemerintah Daerah dapat menyusun tarif layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD):
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Pelayanan Kesehatan dan Pelayanan Lainnya pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, ruang lingkup, kebijakan tarif, subyek, obyek dan wajib tarif, pola tarif, kegiatan pelayanan kesehatan, tempat dan jenis pelayanan kesehatan, kelas pelayanan kesehatan, kegiatan pelayanan lainnya, komponen tarif, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, masa tarif dan tarif terutang, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
.
.
26 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 73 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 73, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kelas D Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk unit organisasi bersifat khusus di bidang Kesehatan berupa Rumah Sakit Umum Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Simo Kelas D Kabupaten Boyolali.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya, dalam hal ini institusi pelayanan kesehatan yang
menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripuma yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2021.
23 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 73 Tahun 2021
PERBUP Kab. Temanggung No. 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten Temanggung Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa untuk meringankan beban masyarakat dalam pemeriksaaan virologi untuk identifikasi cepat Covid-19 dan dengan adanya perubahan harga yang berlaku di pasaran terutama pelayanan pemeriksaan virologi untuk identifikasi cepat pada pasien Covid-19, maka tarif pelayanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Temanggung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes /104/2020; Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 10 dan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
Peraturan Bupati Temanggung Nomor 23 Tahun 2019 diubah.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 72, Berita Daerah Tahun 2021 No. 73
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto
ABSTRAK:
bahwa untuk mewujudkan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto yang berkualitas sebagai upaya dalam meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, perlu didukung dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan profesional sesuai standar pelayanan rumah sakit;
bahwa dalam rangka mendorong terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas perlu adanya pengaturan mengenai pemberian remunerasi bagi pejabat pengelola dan seluruh pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan serta menumbuhkan rasa
saling percaya antar unit dengan adanya keterbukaan dan dapat dipertanggungjawabkan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pemberian Remunerasi bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, tujuan dan ruang lingkup, remunerasi, Indikator Penilaian, gaji, Tunjangan Tetap, insentif, Bonus atas Prestasi, pesangon, pensiun, Honorarium Dewan Pengawas, pembiayaan remunerasi, pendapatan, pembiayaan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
12 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 72 Tahun 2021
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Mengingat Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, perlu diperbaharui dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERBUP No. 36 Tahun 2018; PERBUP No. 83 Tahun 2019.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan pembentukan dewan pengawas RSUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Dewan Pengawas dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Pengawas pada Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 71 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, Berita Daerah Tahun 2021 No. 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto
ABSTRAK:
bahwa pelayanan kesehatan mata merupakan salah satu upaya yang perlu diwujudkan dalam rangka menjamin hak setiap orang di bidang kesehatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945;
bahwa Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto merupakan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan mata secara paripurna dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepagawaian;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, rumah sakit memiliki kewajiban untuk mengatur hubungan, hak dan kewajiban, menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Khusus Mata Purwokerto;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2018; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 87 Tahun 2020; Peraturan Bupati Banyumas Nomor 91 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, materi peraturan internal, peraturan internal organisasi, identitas, visi, misi, moto dan strategi, tujuan dan nilai dasar rumah sakit, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Kedudukan Pemerintah Daerah, Susunan Organisasi Pengelola RSK Mata Purwokerto, Sumber Daya Manusia, Pejabat Pengelola dan Pegawai, Jenis Pejabat Pengelola, Pengangkatan Pejabat Pengelola, Evaluasi Pejabat Pengelola dan Pegawai, Pembina dan Pengawas Badan Layanan Umum Daerah, Organisasi Pelaksana, instalasi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana, Kelompok Staf Medis, Kelompok Fungsional Keperawatan, Organisasi Pendukung, Komite Medis, Komite Medis, tata kerja dan rapat, pengelolaan sumber daya manusia, Pengangkatan Pegawai, Penghargaan dan Sanksi, Disiplin Pegawai, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai, remunerasi, standar pelayanan minimal, pola pengelolaan keuangan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan anggaran, pengelolaan belanja, pengelolaan barang, Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Layanan Umum Daerah, Pengelolaan Barang, tarif layanan, piutang dan utang/pinjaman, kerja sama, investasi, sisa lebih perhitungan anggaran dan defisit anggaran, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, Defisit Anggaran, penyelesaian kerugian, akuntansi, pelapporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, peraturan internal staf medis, peraturan internal staf keperawatan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.
.
.
72 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 71 Tahun 2021
Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 35 Tahun 2018 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 35 Tahun 2018 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi
Banyuasin. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 77 Tahun 2020; PERBUP No. 35 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan jenjang nilai pengadaan barang/jasa, metode pendadaan barang/jasa BLUD RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2018 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sekayu Kabupaten Musi
Banyuasin
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
