Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 14.995 peraturan dalam 0,052 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 81 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Pengadaan Barang/Jasa Desa

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Sumedang No. 60 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa

Download :
PERBUP Nomor 81 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 81 Tahun 2020

Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021

Desa

Status Peraturan

Diubah dengan :

PERBUP Kab. Brebes No. 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 81 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan RIncian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021

Download :
PERBUP_81 2020 brebes.pdf

Abstrak

dana desa - pembagian - penetapan rincian

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BD.2020/NO.81

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019; Peraturan Bupati Brebes Nomor 76 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penetapan rincian dana desa, penyaluran dana desa, penggunaan dana desa, sanksi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2020.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 35 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
11 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 82 Tahun 2022

Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Desa

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Tanah Bumbu No. 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

Abstrak

Desa

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2022/No.82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa Dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;bahwa untuk mendukung kinerja Kepala Desa perlu dipertimbangka kenaikan besaran tunjangan Kepala Desa;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 65 Tahun 2018;Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019;Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019;Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020;. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2019 Tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
6 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 82 Tahun 2020

PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEBAYAN KECAMATAN SAMBAS DENGAN DESA PARIT RAJA KECAMATAN SEJANGKUNG

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sambas No. 17 Tahun 2023 tentang Peta Penetapan Batas Desa Sebayan Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas

Download :
Perbup_82_2020.pdf

Abstrak

Agraria, Pertanahan - Desa

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2020/NO.83 LL Kab. Sambas : 7 Hal

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA ANTARA DESA SEBAYAN KECAMATAN SAMBAS DENGAN DESA PARIT RAJA KECAMATAN SEJANGKUNG

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Sebayan Kecamatan Sambas dengan Desa Parit Raja Kecamatan Sejangkung.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No. 4 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 17 Tahun 2018; Permendagri No.45 Tahun 2016; Permendagri No. 137 Tahun 2017; Permendagri No. 141 Tahun 2017; Perda Kab.Sambas No. 1 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Batas Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
5 Halaman dan 2 Halaman Lampiran

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 82 Tahun 2015

Pedoman Umum Pemberian Bantuan Dana Kewirausahaan bagi Kepala Desa yang Habis Masa Jabatannya, Pemberian Uang Duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Meninggal Dunia, dan Pemberian Kompensasi Bagi Sekretaris Desa yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil

Desa Standar/Pedoman

Download :
PERBUP_NO__82_TAHUN_2015.pdf

Abstrak

BANTUAN DANA KEWIRAUSAHAAN BAGI KEPALA DESA

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2015/No.82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Dana Kewirausahaan bagi Kepala Desa yang Habis Masa Jabatannya, Pemberian Uang Duka bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Meninggal Dunia, dan Pemberian Kompensasi Bagi Sekretaris Desa yang Tidak Memenuhi Syarat untuk Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1), dan ayat (2) serta Pasal 1 7 ayat ( 1) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan untuk menghargai jasa-jasa serta pengabdian Mantan Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat dari jabatannya diberi bantuan dana kewirausahaan, serta kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia dalam melaksanakan tugas perlu diberi bantuan uang duka; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintahan Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pegawai Negeri Sipil, maka kepada Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari Jabatan Sekretaris Desa oleh Bupati diberi kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa dengan besaran kompensasi disesuaikan kemampuan daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemberian Bantuan Dana Kewirausahaan Bagi Kepala Desa yang Habis Masa Jabatannya, Pemberian Uang Duka Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Meninggal Dunia, dan Pemberian Kompensasi Bagi Sekretaris Desa yang tidak Memenuhi Syarat untuk Diangkat Menjadi Pegawai Negeri Sipil;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nornor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nornor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nornor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nornor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 06 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 07 Tahun 2006 ;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Dana Kewirausahaan Bab III Uang Duka Bab IV Pemberian Kompensasi pada Sekretaris Desa Yang Tidak Memenuhi Syarat Diangkat Menjadi PNS Bab V Besaran Bantuan Dana Kewirausahaan, Uang Duka dan Uang Kompensasi Bab VI Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2015.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 82 Tahun 2023

Peta Batas Desa Cimahi Kecamatan Klari

Desa

Download :
Perbup Nomor 82 Tahun 2023.pdf

Abstrak

PETA - BATAS - DESA - CIMAHI - KECAMATAN - KLARI

2023

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD 2023/Nomor 82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Cimahi Kecamatan Klari

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cimahi Kecamatan Klari
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; Perda Kabupaten Karawang No. 4 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Batas Wilayah, Peta Batas Desa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
12 Hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 82 Tahun 2020

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

Desa

Download :
Salinan_PERBUP_No_82_Tahun_2020.PDF

Abstrak

DESA

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD TAHUN 2020 NOMOR 82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KECAMATAN JETIS KABUPATEN PONOROGO

ABSTRAK:

bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas suatu desa, diperlukan pedoman penetapan dan penegasan batas desa; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
KETENTUAN UMUM; TUJUAN; BATAS DESA; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2020.
37 HALAMAN

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 82 Tahun 2017

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Desa

Download :
Perbup Musi Rawas Utara No 82 Tahun2017.pdf

Abstrak

PELAKSANAAN - PEMILIHAN - KEPALA DESA

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, BD.2017/NO.82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 27 ayat (4), Pasa1 28 D ayat (6) dan Pasal 44 A ayat 3 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, dipandang perlu untuk menyusun Peraturan Bupati tentang pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 16 Tahun 2013;UU No 6 Tahun 2014;Uu No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No 47 Tahun 2015 ;Permendagri No 112 Tahun 2014;Permendagri No 110 Tahun 2016;Perda No 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 6 Tahun 2017
Materi pokok dalam peraturabn ini ialah :Ketentuan Umum,Pemilihan kepala desa secara serentak,Pelaksanaan pemilihan kepala desa,Kepala desa perangkat desa dan BPD sebagai calon kepala desa,Dokumen dan perlengkapan pemilihan kepala desa serta pengadaan,Musyawarah desa untuk pemilihan kepala desa antar waktu ,ketentua penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2017.
79 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 82 Tahun 2022

Peran Desa/Kelurahan Dalam Pencegahan Dan Penularan Stunting Terintegrasi

Desa Kesejahteraan Rakyat, Kesejahteraan Sosial

Download :
PERBUP NO.82 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

peran

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 82, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 82

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa/Kelurahan Dalam Pencegahan Dan Penularan Stunting Terintegrasi

ABSTRAK:

a bahwa stunting merupakan kondisi gagal tumbuh anak balita karena kekurangan gyzi kronis terutama pada seribu hari pertama kehidupan sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan otak anak, dan berisiko lebih tinggi menderita penyakit kronis di masa dewasanya; b. bahwa pencegahan stunting memerlukan intervensi yang terpadu, mencakup intervensi gizi spesifik dan gSzi sensitif melalui Konvergensi Stunting terintegrasi, termasuk mendorong Peran Desa/kelurahan di Kabupaten Konawe Selatan; c. bahwa untuk menanggulangi kondisi gagal tumbuh pada d" anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 1.OO0 (seribu) hari pertama kehidupan di tingkat Desa/kelurahan, perlu disusun pedoman bagt Desa/kelurahan dalam pencegahan dan penurunan Stunting terintegrasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, hurtrf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Peran Desa/Kelurahan dalam Pencegahan dan Penurunan Stunting Terintegrasi;
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 20O3 tentang pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42671; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 20O9 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s063); Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2Ol2 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360); Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Talrun 2014 Nomor 244, Tarlrbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2074 tentar.g Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321); Peratural Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 6178); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 20 18 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206); Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2Ol7 tentatg Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188); Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2O2l tentang percepatan penurunan stanting ( Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2O2l Nonor 1721; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288); 12. Peratural Menteri Kesehatan Nomor 2269IMENKES/PER/XI/2011 Tahun 2OlL tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755); 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 Tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1524); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094); 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223); 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 20 16 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 19. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 149); n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keualgan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611); 27. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2Ol9 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 159); D" Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 /PMK.O7 12019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaal Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530); '8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayan Masyarakat Bidang Kesehatan ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 2721; 'A. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 tahun 2O2l tentang rencana aksi Nasional Percepatan Penurunan angka Stunting Indonesia Tahun 2O2I Tahun 2021) - -4 2024 (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2OO7 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10); 'b. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor I Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor ll Tahun 2Ol7 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 1 1); n. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 202l-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2O2l Nomor 15);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III STRATEGI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BAB IV KEWENANGAN DESA/KELURAHAN DALAM INTERVENSI PENCEGAHAN STUNTING BAB V PELAKU DAN PERAN PELAKU KONVERGEN PENURUNAN STUNTING BAB VI TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING BAB VII KOORDINASI, SOSIALISASI DAN PENGORGANISASIAN BAB VIII PELAKSANAAN PENCEGAHAN STUNTING BAB IX PENGAWASAN DAN PELAPORAN HASIL PENGAWASAN BAB X PEMBIAYAAN BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2022.
36 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 82 Tahun 2009

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

APBD Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERBUP Kab. Sleman No. 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2009.