Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupate Tegal Nomor ... Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Tegal TA 2018, Bupati menetapkan peraturan Bupati tentang Penjabaran Petanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2018;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 24 Tahun 2004; PP No 23 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 65 Tahun 2005; PP No 79 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 30 Tahun 2011; PP No 2 Tahun 2012; PP No 27 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Perpres No 54 Tahun 2010; Permendagri No 13 Tahun 2006; Perda Kab Tegal No 13 Tahun 2007; Perda Kab Tegal No 1 Tahun 2012; Perda Kab Tegal No 2 Tahun 2012; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016; Perda Kab tegal No 8 Tahun 2018; Perda Kab Tegal No ... Tahun 2019; Perbup Tegal No 65 Tahun 2018; Perbup tegal No 72 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Laporan Realisasi Anggaran TA 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2019.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 38 Tahun 2019
TATA CARA PEMBAGIAN , PENYALURAN, PENGGUNAAN, PELAPORAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA DI KABUPATEN LOMBOK TENGAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, LD Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2019 Nomor
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian , Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa dan dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Lombok Tengah
ABSTRAK:
-bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan rincian Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk setiap Desa;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I, Bali, Nusa Tenggar Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Desa Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2020
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pembagian , Penyaluran, Penggunaan, Pelaporan Dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Dan Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kabupaten Lombok Tengah, yang terdiri dari VII Bab dan 20 Pasal, dengan rincian sebagai beriku:
- BAB I Ketentuan Umun;
- BAB II Perhitunagn ADD dan Dana Bagi hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- BAB III Penyaluran Alokasi DD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah;
- BAB IV Penggunaan ADD dan DBH Pajak dan Retibusi Daerah;
- BAB V Pertanggung Jawaban dan Pelaporan ADD dan DBH Pajak dan Retribusi Daerah;
- BAB VI Pembinaan Pegawai; dan
- BAB VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2019.
tidak ada
tidak ada
19
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Mojokerto Tahun 2019 No 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efekti.f, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, diperlukan suatu budaya etis dalam proses pengelolaan pengadaan barang danjasa;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Nomor 14 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto;
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Mojokerto , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 ;
Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto;
Peraturan Lembaga Kabijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
Peraturan Lembaga Kabijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa.
Ketentuan Umum;
Nilai Dasar, Maksud dan Tujuan;
Prinsip dan Etika Pengadaan;
Majelis Pertimbangan Kode Etik;
Penanganan Pelanggaran Kode Etik;
Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan Terlapor;
Sanksi Pelanggaran Kode Etik;
Rehabilitasi;
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2019.
Peraturan Menag No. 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
Peraturan Menteri Agama NO. 38, BN.2019/NO.1566, Peraturan.go.id: 11 hlm.
Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Agama ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 38 Tahun 2019
PERBUP Kab. Kuningan No. 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 38 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (7) Peratruan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, serta untuk menunjang kelancaran pengelolaan uang daerah yang akuntabael maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulungagung tentang Pedoman Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Bank Umum;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2017
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 14 Tahun 2007
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; mekanisme pembukaan rekening penerimaan SKPD; mekanisme pembukaan rekening pengeluaran SKPD; mekanisme pembukaan rekening pengeluaran pembantu; mekanisme penutupan rekening penerimaan, rekening pengeluaran dan rekening pengeluaran pembantu; dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2019.
7 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik Dengan Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan harus didukung oleh kecepatan pelayanan melalui implementasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik (e-Goverment) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang; bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a dan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan, perlu menerapkan tanda tangan elektronik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik dengan Penggunaan Tanda Tangan Elektonik pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1996; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 91 Tahun 2017; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Perda Kota Kupang No. 13 Tahun 2016; Perwali No. 42 Tahun 2018; dan Perwali No. 43 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tentang I. Pendahuluan; II. Tujuan dan Ruang Lingkup Pelayanan Secara Elektronik; III. Pengelompokan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik; IV. Pelaksanaan Pelayanan Secara Elektronik Melalui Aplikasi Sipintar; V. Survey Kepuasan Masyarakat; VI. Layanan Pengaduan; VII. Hak Akses; VIII. Tanda Tangan Elektronik; IX. Dokumen Elektronik: X. Ketentuan Peralihan; XI. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Tengah Nomor 38 Tahun 2019
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD No. 746/2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018 sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 7 (drt) Tahun 1956; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 21 Tahun 2011; PP No. 3 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 2 Tahun 2012; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Permendagri No. 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No, 39 Tahun 2012; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Permendagri No. 1 Tahun 2014; Qanun Bupati Aceh Tengah No. 18 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Aceh Tengah No. 5 Tahun 2017; Peraturan Bupati Aceh Tengah No. 21 Tahun 2014; Peraturan Bupati Aceh Tengah No. 44; Peraturan Bupati Aceh Tengah No. 102 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Aceh Tengah No. 55 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 38 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Peraturan Presiden No 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyatakan bahwa Kementrian/Lembaga/ Pemerintah Daerah menyelenggarakan fungsi layananpengadaan secara elektronik;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hasil pengadaan barang/jasa yang lebih kredibel dan memudahkan proses pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, khususnya metode pemilihan penyedia untuk pengadaan langsung, perlu dilakukan secara elektronik;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan;
UU No 28 Tahun 1999; UU No 38 Tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; UU No 2 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 16 Tahun 2018; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 112 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 9 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 14 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 15 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 19 Tahun 2018; Perbup Solok Selatan No 12 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini memuat 8 Bab dan 14 Pasal, yaitu Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1; Bab II Maksud dan Tujuan, Pasal 2; Bab III Pengadaan Langsung Elektronik, Pasal 3; Bab IV Pelaku Pengadaan Langsung Elektronik, Pasal 4; Bab V Wewenang Pelaku Pengadaan, Pasal 5-Pasal 7; Bab VI Pemilihan Penyedia, Pasal 8-Pasal 9; Bab VII Pelaksanaan Kontrak, Pasal 10-Pasal 13; Bab VIII Penutup, Pasal 14.
Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan menggunakan metode Pengadaan Langsung yang berbasis elektronik/teknologi informasi melalui SPSE. Tujuan Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; memudahkan dalam memperoleh data dan informasi tentang pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah; menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat; dan menjamin persamaan kesempatan, akses, dan hak yang sama bagi para pelaku pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
Peraturan yang akan diatur yaitu Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pengadaan Langsung Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan
12 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
