Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 37, BD Kota Batu Tahun 2018 No 37/A
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Tunjangan Hari raya kepada PNS Dari Komponen Tambahan Penghasilan TA 2018
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) huruf a
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran
2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan dan menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 903/3387/SJ tanggal 30
Mei 2018 perihal Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari APBD, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Negeri Sipil dari Komponen Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2018;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Nomor 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan;
12. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Batu Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Batu Nomor 99 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
15. Peraturan Walikota Batu Nomor 14 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil;
Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan sebesar jumlah tambahan penghasilan yang diterima oleh PNS pada bulan Mei sesuai dengan kelas dan nilai jabatan masing-masing secara penuh tanpa dikenakan pengurangan/potongan iuran/potongan lain.
Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibebankan pada APBD
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2018.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PENGADAAN BARANG DAN ATAU JASA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengadaan Barang dan/atau jasa Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat;
UU No.25 Tahun 1956, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.36 Tahun 2009, UU No.44 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.23 Tahun 2005, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2006, Perpres No.54 Tahun 2010, PMK No.08/PMK.02/2006, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.61 Tahun 2007, Keputusan Menkes No.703/MENKES/SK/IX/2005
Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 37 Tahun 2018
POLA PENDANAAN PENDIDIKAN PADA SATUAN PENDIDIKAN MELALUI SUMBANGAN ATAU PUNGUTAN PADA PESERTA DIDIK DAN ORANG TUA/ WALI PESERTA DIDIK
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR 37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Pendanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Melalui Sumbangan Atau Pungutan Pada Peserta Didik Dan Orang Tua/Wali Peserta Didik
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas Sumbangan atau Pungutan oleh satuan pendidikan, dalam rangka memenuhi tanggung jawab peserta didik dan orang tua/wali peserta didik sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan perlu disusun pedoman Tata Cara Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Sumbangan atau Pungutan oleh Satuan Pendidikan
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 48 Tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010; Permendikbud No. 44 Tahun 2012; Permendikbud No. 75 Tahun 2016; Permendikbud No. 30 Tahun 2017; Perda No. 1 Tahun 2017
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pola Pendanaan Pendidikan Pada Satuan Pendidikan Melalui Sumbangan Atau Pungutan Pada Peserta Didik Dan Orang Tua/Wali Peserta Didik dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
Peraturan Menteri Perdagangan NO. 37, BN 2018/No. 339; https://peraturan.go.id/ : 10 HLM.
Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Atas Penerbitan Surat Keterangan Asal Untuk Barang Asal Indonesia Secara Elektronik
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 37 Tahun 2018
PERBUP Kab. Katingan No. 36 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemeritah Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2019
ABSTRAK:
a. Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah
dokumen perencanaan tahunan yang merupakan
penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD);
b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri dalam
Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menegah
Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah, agar
memuat arah kebijakan daerah satu tahun yang
merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan
untuk memberikan kepastian kebijakan dalam
melaksanakan pembangunan daerah yang
berkesinambungan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Katingan Tahun 2019.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018; Peraturan Bupati Katingan Nomor 9 Tahun 2016;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
RUANG LINGKUP;
BAB III
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH;
BAB IV
SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH;
BAB V
PENGENDALIAN DAN EVALUASI RKPD;
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN;
BAB VII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASER
ABSTRAK:
bahwa klasifikasi arsip sangat diperlukan sebagi intrumen dalam pengelolaan arsip dinamis untuk mefasilitasi penciptaan,akses dan pengunaan,serta penyusutan; bahwa Peraturan Bupati Pasir Nomor 24 Tahun 2006 sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi saat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksudpada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Paser.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang–undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 3 darurat Tahun 1953 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); Undang-undang Nomor 7 tahun 1971 tentang ketentuanketentuan pokok Kearsipan(Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara nomor 296); Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentangPenyusutan Arsip (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 51, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3151); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentangPelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2012 Tentang Tata Kearsipan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip
Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Di Kabupaten Banyumas;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 43 Tahun 2014; Permendagri No 111 Tahun 2014; Permendagri No 44 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kewenangan desa berdasarkan hak asal usul yang merupakan warisan sepanjang masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, sesuai prinsip NKRI.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2018.
9 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 37, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 37 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN SUNGAI
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah
Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pengelolaan
Sungai, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18
Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sungai;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan -Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah bberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2016
tentang Pengelolaan Sungai (Lembaran Daerah provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 12 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 68;
peraturan ini mengenai peraturan pelaksanaan perda provinsi Jatim no. 18 tahun 2016 tentang pengelolaan sungai. peraturan ini meliputi : pedoman atau arahan bagi Perangkat Daerah dan instansi yang terkait dengan pengelolaan sungai atau bagi para fasilitator/pendamping masyarakat yang memiliki keahlian dalam bidang teknis dan
kelembagaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
jumlah 3 halaman + lampiran 18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Selatan Nomor 37 Tahun 2018
PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRASI SAPI DAN KELAPA SAWIT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, BD.2018/NO.37
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGEMBANGAN SISTEM INTEGRASI SAPI DAN KELAPA SAWIT DI KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
105/Permentan/PD.300/8/2014 tentang Integrasi Usaha
Perkebunan Kelapa Sawit dengan Usaha Budi Daya Sapi Potong
dan dalam rangka mendorong pengembangan sistem integrasi
sapi dan kelapa sawit, perlu diatur pengembangan sistem
integrasi sapi dan kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu
Selatan;
UU No. 12 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 2008; UU No. 192013; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 39 Tahun 2014; PP No. 24 Tahun 2009; PP No. 6 Tahun 2013; PP No. 17 2013; PP No. 18 Tahun 2016; KEPRES No. 97 Tahun 1993; PERMENTAN No. 105/Permentan/PD.300/8/2014; KEPMENTAN No. 511/kpts/PD.310/2006; KEPMENTAN No. 46/kpts/PD.300/1/2015; PERDA No. 9 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit, Kemitraan, Tata Cara Permohonan Surat Tanda Daftar Integrasi Sapi dan Kelapa Sawit, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2018.
6 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
