Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.778 peraturan dalam 0,01 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 33 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Status Peraturan
Menetapkan
  1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Pemberlakuan Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
    Dinyatakan berlaku sepenuhnya untuk seluruh wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
Download file:
KEPPRES NO 33 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Organisasi Dan Tata Kerja Penyelenggaraan Landreform
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keppres No. 263 Tahun 1964 tentang penyempurnaan Panitia Landreform
Download file:
Keppres No 55 TH 1980.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 23 Tahun 1980
• Berlaku mulai 44 tahun yang lalu
Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Penanaman Modal dan Investasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 34 Tahun 1992 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Guna Usaha Dan Hak Guna Bangunan Untuk Usaha Patungan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing
Download file:
Keppres No 23 TH 1980.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 51 Tahun 1979
• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu
Team Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 2 Tahun 1989 tentang Pembubaran Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 4 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 51 Tahun 1979 Tentang Tim Koordinasi Penanganan Masalah Pertanahan
Download file:
Keppres No. 51 Tahun 1979.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 32 Tahun 1979
• Berlaku mulai 45 tahun yang lalu
Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Download file:
Keppres no. 32 Tahun 1979.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 56 Tahun 1966
• Berlaku mulai 58 tahun yang lalu
Perintah Kepada Menteri/Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Untuk Menguasai Bidang Tanah Guna Pembangunan Gedung Balai Ibukota
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Download file:
Kepres No.56 Tahun 1966.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 80 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
Penetapan Waktu Dimaksud Dalam Pasal 2 Ajat (1) “Rijstordon Nantie 1948” ( Staatsdlad 1948 No.253 ) Untuk Djawa dan Madura dan Karesidenan Lampung
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Download file:
Keppres No 80 Tahun 1961.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 354 Tahun 1960
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
Perintah Kepada Gubernur Kepala Daerah Jakarta Raya Untuk Mencabut Hak Atas Tanah-Tanah Dan Bangunan
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Download file:
Keppres No 354 Tahun 1960.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 310 Tahun 1960
Pengesahan Peraturan Daerah Swatantra Tingkat II Jawa Tengah Untuk Perubahan Peraturan Daerah Tentang Pemakaian Tanah Dalam Penguasaan/Milik Propinsi Jawa Tengah
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Download file:
Keppres No 310 Tahun 1960.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 152 Tahun 1957
Penunjukan Menteri Agraria Mr. Sunaryo Sebagai Menteri Agama Ad Interim
Abstrak
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Download file:
Keppres No.152 Tahun 1957.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan