Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Gratifikasi Bagi Penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu adanya pedoman
pengendalian gratifikasi bagi penyelenggara Pemerintahan di Kabupaten Timer Tengah Selatan; Bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Bagi Penyelenggara Pemerintahan di
Kabupaten Timor Tengah Selatan
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2014
Materi Pokok: I Ketentuan Umum; II Maksud, Tujuan dan Prinsip; III Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi; IV Unit Pengendalian Gratifikasi; V Pengawasan; VI Perlindungan dan Penghargaan; VII Sanksi; VIII Pembiayaan; IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Maret 2019.
Terdiri dari 11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BAGIAN HUKUM KAB. BIMA
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SONDOSIA KABUPATEN BIMA
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Sondosia Kabupaten Bima;
UU Nomor 69 Tahun 1958
UU Nomor 29 Tahun 2004
UU Nomor 36 Tahun 2009
UU Nomor 44 Tahun 2009
UU Nomor 23 Tahun 2014
Permenkes Nomor 340/MENKES/PER/IV/2011
Permenkes Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011
Permenkes Nomor 56 Tahun 2014
Perda Nomor 4 Tahun 2016
Perbub Bima Nomor 60 Tahun 2017
Peraturan Internal rumah sakit (hospital bylaws) dimaksudkan sebagai pedoman yang mengatur antara pemilik, manajemen, tenaga medis, paramedis, tenaga kesehatan lain, serta seluruh komponen di rumah sakit agar dapat berjalan secara selaras, seimbang dalam menyusun kebijakan operasional rumah sakit.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Mei 2019.
-
-
28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, dipandang perlu untuk
mengatur pedoman penilaian risiko di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Penilaian Risiko di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4440); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Per-1326/K/LB/2009 tentang
Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah; 12. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor PER-688/K/D4/2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan
Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pati (Lembaran
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98);
14. Peraturan Bupati Pati Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita Daerah
Kabupaten Pati Tahun 2011 Nomor 31).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Dalam rangka menyelenggarakan SPIP, Kepala Perangkat
Daerah wajib melakukan penilaian resiko di lingkungan
Perangkat Daerah masing-masing sesuai tahapan yang telah
ditetapkan dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2019.
42 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2019
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 40 TAHUN 2016 TENTANG PIAGAM AUDIT INTERNAL (INTERNAL AUDIT CHARTER) DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2019/NO.20, LL Kab. Kubu Raya : 7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang perubahan atas peraturan bupati kubu raya nomor 40 tahun 2016 tentang piagam audit internal (internal audit charter) dilingkungan pemerintah kabupaten Kubu Raya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan nomenklatur Inpekstorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dan dalam rangka mengoptimalkan Peningkatan Kapasitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terkait Peran Layanan, Pengelolaan Sumber Daya manusia, Praktik Profesional, akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi dan Struktur Tata Kelola; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2016 tentang Piagam Audit Internal (internal Audit Chater) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945, UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.60 Tahun 2008, PPNo.12 Tahun 2017, Perkep BPKP No.16 Tahun 2015, Perbup Kubu Raya No. 50 Tahun 2016, Perbup Kubu Raya No.40 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 40 Tahun 2016 Tentang Piagam Audit Internal (internal Audit Charter) Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
28 halaman dan 2 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jembrana Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik.
ABSTRAK:
a.bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya diperlukan sistem pemantauan data transaksi secara elektronik; b.bahwa pelaksanaan sistem pajak hotel dan restoran pemantauan data transaksi yang konvensional denganmemperhatikan perkembangan teknologi informasi saat ini dan tuntutan sistem pemerintahan berbasis elektronik perlu ditingkatkan melalui Sistem Elektronik yang merupakan perwujudan dari e-government; c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Integrasi Sistem Pajak Hotel dan Pajak Restoran Kabupaten/Kota Secara Elektronik di Provinsi Bali; d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pemantauan Data Transaksi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Secara Elektronik.
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2011.
Ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; kerjasama pemerintah daerah dengan bank persepsi; sub sistem online perekaman dan monitoring data transaksi; sub sistem online elektronik surat pemberitahuan pajak daerah; sub sistem online pembayaran dan penyetoran pajak; sub sistem online perbandingan data transaksi; sub sistem online perizinan terintegrasi dengan pajak; sub sistem online dashboard data transaksi; integrasi dashboard data transaksi ke dashboard monitoring di provinsi bali dengan sistem online; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Murung Raya Nomor 20 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Murung Raya
ABSTRAK:
bahwa salah satu upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja
pemerintah daerah Kabupaten Murung Raya adalah dengan
ditetapkannya Indikator Kinerja Utama sebagai dasar
pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan
sasaran strategis yang telah ditetapkan. Berdasarkan ketentuan pasal 4 ayat (3) Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah,
Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk
Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun
2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 10 Tahun
2008; Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 4 Tahun
2019
Ruang Lingkup IKU terdiri dari :
a. IKU Pemerintah Daerah; dan
b. IKU Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2019/NO. 19, TBD 2019, LL SETDA KAB. MALUKU TENGGARA : 10 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara
ABSTRAK:
Bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/
03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan,
kewenangan dan tanggung jawab APIP harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi. Agar APIP memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi ketugasannya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Maluku Tenggara tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1952; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008; Peraturan Menteri Negera Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 3 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Februari 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
ABSTRAK:
bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan
Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Pemerintahan
Kabupaten Seruyan yang telah diatur dengan Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 46 Tahun 2017 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan sebagaimana yang telah
diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Seruyan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Seruyan, masih terdapat
permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga perlu
ditinjau kembali pengaturannya. pembiayaan untuk Perjalanan Dinas harus
sesuai dengan kebutuhan nyata dan memenuhi kaidah-kaidah
pengelolaan keuangan negara/daerah, agar
Perjalanan Dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan
secara lebih tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan
dan bertanggung jawab
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun
2006; Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun
2016
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN;
BAB III
RUANG LINGKUP;
BAB IV
PRINSIP PERJALANAN DINAS;
BAB V
PERJALANAN DINAS JABATAN;
BAB VI
TATA CARA PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS;
BAB VII
KEWENANGAN PENETAPAN SURAT TUGAS DAN
SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS;
BAB VIII
PENGGOLONGAN;
BAB IX
BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB X
WAKTU PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN;
BAB XI
PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS PEMERIKSAAN;
BAB XII
PERJALANAN DINAS TETAP;
BAB XIII
PELAKSANAAN DAN PROSEDUR
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB XIV
PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB XV
STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS;
BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN;
BAB XVII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019.
Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan
Bupati Seruyan Nomor 46 Tahun 2017 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Seruyan
(Berita Daerah Kabupaten Seruyan
Tahun 2017 Nomor 46) sebagaimana yang telah diubah
dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 15 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 46
Tahun 2017 tentang Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan
Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan
(Berita
Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 15) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
34 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 18 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2019, perlu diatur petunjuk teknis pemberian Gaji Ketiga belas bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah, Bupati dan Wakil Bupati serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.15 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.11 Tahun 2008, UU No.23 Tahun 2014, PP No.56 Tahun 2005, PP No.71 Tahun 2010, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, PP No.35 Tahun 2019, Permendagri No.13 Tahun 2006, Perda No.4 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2008, Perda No.12 Tahun 2018, Perbup No.60 Tahun 2018;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pemberian Gaji Ketiga Belas; Pembayaran Gaji Ketiga Belas; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juni 2019.
Peraturan Bupati ini memiliki 6 halaman;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat