Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD Tahun 2019/ No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyajian Laporan Serapan Anggaran Secara Real Time (E-Laser) Bagi Pengampu Kebijakan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memantau serapan anggaran
Perangkat Daerah pada periode tertentu di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Rembang untuk pengambilan
kebijakan–kebijakan strategis, membutuhkan aplikasi
bagi pengampu kebijakan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penyajian Laporan Serapan Anggaran
Secara Real Time (E-Laser) Bagi Pengampu Kebijakan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 11 tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No 19 tahun 2016; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 71 Tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 tahun 2006 sebagaimana beberapa kaloi terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri 120 Tahun 2018; Perda Kab Rembang No 13 Tahun 2006; Perda Kab Rembang No 5 tahun 2016; Perbup Rembang No 28 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : penyajian laporan serapan anggaran secara real time ( e-laser ) sebagai aplikasi yang digunakan bagi pengampu kebijakan dalam pengambilan keputusan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Aplikasi berbasis web dengan alamat http://e-laser.Rembangkab.go.id.
Ruang lingkup penggunaan aplikasi ini meliputi penyajian data :
a. anggaran kas dan realisasi serapan anggaran tiap Perangkat Daerah;
b. pagu anggaran dan realisasi belanja tiap kegiatan dalam Perangkat Daerah;
c. notifikasi penyajian data kepada Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mesuji Nomor 35 Tahun 2021
informasi-ppid-dokumentasi-keterbukaan informasi publik
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Bagian Hukum Pemkab Mesuji
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka, dan akuntabel
diperlukan keterbukaan informasi publik sebagai sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan, sehingga perlu adanya Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
b. bahwa untuk menjamin tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman untuk mengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mesuji.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Mesuji.
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu; Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi, selanjutnya disingkat PLID adalah susunan pengelola layanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Daerah; Pengguna lnformasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan dalam penyediaan pelayanan informasi yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, penyajian dan pendokumentasian serta penetapan PPID.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
-
-
19
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Panjang Nomor 35 Tahun 2022
Telekomunikasi, Informatika, dan Internet - Standar/Pedoman
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2022 Nomor 35
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Standar Siklus Pengembangan Aplikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dal-B.ffi,r:angka pe.ningkatan kualitas pelayanan publik, perlu dilakukan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
bahwa sebagai panduan bagi Pemerintah Daerah khususnya Organisasi Perangkat Daerah pengguna aplikasi, perlu adanya pedoman standardisasi proses pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Standar Siklus Pengembangan Aplikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016
Pedoman pengembangan aplikasi di lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2022.
15 Halaman
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2012
Permenkominfo No. 9 Tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penerima Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial - Second Generation
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 35, BN.2012/No.1161, jdih.kominfo.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Persyaratan Teknis Alat dan Perangkat Penerima (Set Top Box) Televisi Siaran Digital Berbasis Standar Digital Video Broadcasting Terrestrial – Second Generation
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2012.
Telekomunikasi, Informatika, dan InternetPertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Mencabut :
Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: KEP/763/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Ketentuan Penggunaan Jasa Telekomunikasi di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah Berbasis Online Di Kabupaten Buru
ABSTRAK:
Bahwa guna efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas dalam rangka mewujudkan good governance khususnya terkait pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Buru, perlu memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi dalam penyelenggaraan Pembangunan Daerah Berbasis Online di Kabupaten Buru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; KEPMENKOMINFO No. 69A Tahun 2004; PERMENKOMINFO No. 41 Tahun 2007; PERDAKABBURU No. 17 Tahun 2016; PERDAKABBURU No. 1 Tahun 2015; PERBUPBURU No. 90 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, penyelenggaraan, pengembangan aplikasi monev, pendanaan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik melalui Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis (SAKPORE) di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik khususnya dalam bidang pelayanan perizinan dan non perizinan yang efektif, efisien dan transparan kepada masyarakat, maka perlu pengembangan sistem pelayanan perizinan dan non perizinan secara elektronik; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Elektronik melalui Sistem Aplikasi Perizinan Online Ringkas dan Ekonomis (Sakpore) di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 16 Tahun 1950; UU No 25 Tahun 2007; UU No 26 Tahun 2007; UU No 40 Tahun 2007; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 20 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 36 Tahun 2009; UU No 7 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 82 Tahun 2012; PP No 96 Tahun 2012; Perpres N 97 Tahun 2014; Perpres No 91 Tahun 2017; Perda Kota Pekalongan No 6 Tahun 2010; Perda Kota Pekalongan No 8 Tahun 2012; Perda Kota Pekalongan No 2 Tahun 2012; Perda Kota Pekalongan No 15 Tahun 2015; Perda Kota Pekalongan No 16 Tahun 2015; Perda Kota Pekalongan No 5 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang pelayanan perizinan dan non erizinan secara elektronik melalui sistem SAKPORE yang meliputi pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan secara elktronik melalui sistem SAKPORE; penyelenggara sistem SAKPORE; jenis perizinan dan non periziann secara elektronik melalui sistem SAKPORE; mekanisme pelayanan perizianan dan non perizinan secara elektronik melalui sistem SAKPORE; pengadaan, pemeliharaan dan perawatan, gangguan jaringan komunikasi dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
14 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo Tahun 2015 Nomor 43)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi
ABSTRAK:
Bahwa telekomunikasi merupakan sarana publik yang dapat dimanfaatkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dalam penyelenggaraannnya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi, bahwa sehubungan perkembangan teknologi bidang telekomunikasi terkait dengan penggunaan basis data operator telekomunikasi, efektivitas dan efisiensi pembangunan menara telekomunikasi serta perkembangan teknologi komunikasi dan kebijakan pembangunan daerah maka perlu penataan pendirian menara komunikasi dengan memperhatikan tata ruang, titik cell plan (penataan jaringan telekomunikasi), dan estetika lingkungan, bahwa Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2015 dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu untuk ditinjau kembali.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 Tahun 2012.
Materi pokok : Penempatan menara bersama, perizinan, Pengawasan, pembinaan dan pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2021.
Mencabut Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2011 tentang Rencana Penempatan Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 42 Tahun 2015.
Jumlah Halaman : 16 HLM; Lampiran : 6 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
