Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 17.716 peraturan dalam 0,085 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Abstrak

APBD

Download file:

6 Perbup Jombang 6 Tahun 2023.pdf

perubahan APBD

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 6/A; https://jdih.jombangkab.go.id/

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 81 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 211/PMK.07/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212/PMK.07/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, Surat Sekretaris Jenderal kementerian Kesehatan Republik Indonesia Nomor PR.01.01/I/10217/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang pemetaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun Anggaran 2023, Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur Nomor 440/23829/102.1/2022 tanggal 29 Desember 2022 tentang Informasi Awal Pagu Definitif Belanja Keuangan Khusus Kesehatan Kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023 yang mengakibatkan perubahan Struktur Anggaran Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 412.2/304/112.3/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Penyampaian Pagu Definitif Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota pada APBD Prov. Jatim TA. 2023 (Program Pemberdayaan BUM Desa, Pemberdayaan Desa Mandiri Desa Mandiri (Desa Berdaya), dan Pemberdayaan Usaha Perempuan (JATIM PUSPA) Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2023). b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dalam Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2022
peraturan ini mengatur mengennai Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 semula sebesar Rp 2.936.822.752.220,- bertambah sebesar Rp 1.230.246.050,- sehingga menjadi Rp 2.938.052.998.270,-,

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2023.
mengubah Peraturan Bupati Jombang Nomor 81 Tahun 2022
jumlah 7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER

Abstrak

Struktur Organisasi

Download file:

2023pb3509006.pdf

struktur organisasi

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD Kab. Jember Tahun 2023 Nomor 6; https://jdih.jemberkab.go.id/

Peraturan Bupati (Perbup) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN JEMBER

ABSTRAK:

Menimbang: a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada lnstansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan Pasal 5 ayat (2) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember dengan mengimplementasikan penyesuaian struktur organisasi perangkat Daerah dalam rangka penyederhanaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember.
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nemer 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nemer 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nemer 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nemer 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96 Tahun 2017; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 ; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember; meliputi: ketentuan umum; kedudukan, uraian tugas dan fungsi; Unit Pelayanan Teknis Daerah; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan; Eselon Jabatan; ketentuan lain-lain; Ketentuan Peralihan, ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Jember Nomor 114 Tahun 2021 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember (Serita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 Nomor 114), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
jumlah 19 halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Buton

Abstrak

Pendidikan

Download file:

PERBUP NO 6 TAHUN 2023.pdf

pedoman

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2023 NOMOR 457

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Buton

ABSTRAK:

a. bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama memperoleh pendidikan yang bermutu dan mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat; b. bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan akses dan mutu pendidikan sesuai amanat undang-undang, Pemerintah Daerah Kabupaten Buton memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang memenuhi syarat; c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi; d. bahwa Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Beasiswa dan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Mahasiswa di Kabupaten Buton, sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan yang ada sehingga perlu diatur kembali; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Kabupaten Buton;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 11. . Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 112); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2022 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buton Nomor 57);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS, SASARAN, DAN JANGKA WAKTU BEASISWA BAB III PERSYARATAN PENERIMA BAB IV MEKANISME PENGAJUAN, SELEKSI DAN PENYALURAN BEASISWA BAB V PENGANGGARAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VIII PENGHENTIAN DAN PENGEMBALIAN BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2023.
17 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cilacap Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sidareja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2043

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download file:

Perbup Kab Cilacap Tahun 2023 No 6_ocr.pdf

Tata Ruang

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD.2023/NO.6

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sidareja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2043

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Pasal 6 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sidareja Tahun 2023 - 2043;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sidareja Kabupaten Cilacap Tahun 2023 - 2043 yang meliputi tujuan penataan WP, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, ketentuan pemanfatan ruang, peraturan zonasi dan kelembagaan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2023.
563 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sinjai Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

Abstrak

Dasar Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Download file:

PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2023.pdf

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2023 NOMOR 6

Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR 36 TAHUN 2021 TENTANG MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SINJAI

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menjamin obyektifitas dan transparansi proses mutasi Pegawai Negeri Sipil masuk atau mutasi Pegawai Negeri Sipil keluar dan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai, dan sesuai hasil evaluasi pelaksanaan mutasi, dipandang perlu melakukan perubahan kedua atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 36 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 9 Tahun 2015 ten tang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 647); 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi, dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034); 6. Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157); 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 ten tang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 391); 8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Ka bu paten Sinjai Nomor 45); 9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Kerja (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Unit Kerja ( Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152); 10. Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah daerah Kabupaten Sinjai (Serita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sinjai Nomor 36 Tahun 2021 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 Nomor 10);
PASAL I : Ketentuan dalam Peraturan 8upati Sinjai Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Mutasi Pegawai Negeri SipiI Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai PASAL15 A : Ketentuan dalam Peraturan 8upati Sinjai Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Mutasi Pegawai Negeri SipiI Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sinjai PASAL 15B : Mutasi keluar PNS sebagairnana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, Pasal 13 huruf b dan Pasal 15 huruf b berlaku terhadap PNS formasi pengangkatan mulai tahun 2019 PASAL II : Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
3

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023-2027

Abstrak

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Download file:

PERBUP NOMOR 6 TAHUN 2023_compressed.pdf

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023-2027

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 6

Peraturan Bupati (Perbup) tentang RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023-2027

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dan Pasal 16 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 3 Tahun 2021, untuk mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana, Perlu penyusunan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana sebagai upaya penguatan koordinasi dan kerjasama dalam hal Penanggulangan Bencana; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah .Tahun 2023-2027;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. U ndang-U ndang Nomor 24 Tahun 2007 ten tang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397); 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4988) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Intemasional Dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keunagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaha Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020- 2024) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204); 13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 07 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Data lnformasi Bencana Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 03 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaa, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menrengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541); J 17. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Entrekang Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 20008, Nomor 14); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 21); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 43); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Pertauran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menegah Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2020-2023;
BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : RUANG LINGKUP, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : PELAKSANAAN BAB IV : KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2023.
238

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banggai Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

Abstrak

APBD Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Dicabut dengan

Perbup Kab. Banggai No. 8 Tahun 2024 tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024

Download file:

Perbup Banggai Nomor 6 Tahun 2023.pdf

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD.2023/NO.2741

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 17 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882); Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6855);
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang: Pedoman dan Tata Cara pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas yang bersumber dari Angggaran Pendapatan dan Belanaja Daerah Tahun 2023.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2023.
5 Halaman

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Tambrauw Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata Kabupaten Tambrauw

Abstrak

Pariwisata dan Kebudayaan Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Peraturan Bupati Tambrauw...ta Kab. Tambrauw.pdf

penyesuaian tarif retribusi tempat rekreasi objek wisata kabupaten tambrauw

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD. No. 2023/6, LL Kab Tambrauw: 12 hal

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata Kabupaten Tambrauw

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka meningkatkan optimalisasi pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa usaha tempat rekreasi. Untuk efektivitas dan tertib administrasi dalam pelaksanaan pemungutan retribusi daerah, perlu diatur secara teknis pelaksanaan pemungutan retribusi usaha tempat rekreasi.
Dasar Hukum : Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.16/MEN/2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009; Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Barat Nomor 23 Tahun 2008; Peraturan Daerah Khusus Propinsi Papua Barat Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tambrauw Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tambrauw Nomor 20 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata Kabupaten Tambrauw. Setiap pengunjung, orang yang berjualan, mengadakan usaha, sarana angkutan yang memasuki obyek wisata baik yang berada di dalam maupun di luar obyek wisata dikenakan retribusi dengan besaran tarif retribusi Pengunjung diatur sebagai berikut: a) Pengunjung Mancanegara sebesar Rp.75.000,- untuk 12 bulan; b) Pengunjung Nusantara sebesar Rp.50.000,- untuk 12 bulan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2023.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023

Abstrak

Desa Dana Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERBUP Kab. Cirebon No. 20 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024

Diubah dengan

Perbup Kab. Cirebon No. 183 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pedoman Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023
Perbup Kab. Cirebon No. 15 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023

Mencabut

PERBUP Kab. Cirebon No. 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Alokasi Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022

Download file:

2023pb3209006.pdf

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan Bupati Bima Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022

Download file:

Perbup Kabupaten Bima Nomor 6 Tahun 2023.pdf

Tambahan Penghasilan - Pegawai Negeri Sipil - Pedoman Pemberian

2023

Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD 2023 (6) : 10 hlm

Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasai 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara ditetapkan dengan Peraturan Kepala; b. bahwa pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi Pegawai negeri Sipil Lingkup Pemerintah Kabupaten Bima sesuai Peraturan Bupati Bima Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bima Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bima Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima; c. bahwa pelaksanaan pemberian tambahan pengasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan penyesuaian dengan peraturan perundang undangan dan kemampuan keuangan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Bima No. 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Bupati Bima No. 44 Tahun 2021;
Dalam Perbup ini diatur tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima. Hal pokok yang diatur: 1. Kriteria pemberian TPP 2. Pelaksanaan Pemberian TPP 3. Pengecualian Pemberian dan Pengurangan TPP 4. Penganggaran, Pencairan dan Pembayaran

CATATAN:

Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2024.
Peraturan Bupati Bima Nomor 16 Tahun 2022 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2022
10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Februari 2023.