Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan
ABSTRAK:
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi, maka perlu melakukan penataan kelembagaan Dinas Perkebunan Kabupaten Berau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Atas Perbup Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda Nomor 7 Tahun 2016; Perbup Berau Nomor 72 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Perbup Nomor 72 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan diubah sebagai berikut: Ketentuan huruf f ayat (1) Pasal 3 diubah; Ketentuan Pasal 40 diubah; Ketentuan Pasal 41 diubah; Ketentuan Pasal 43 diubah; Ketentuan Pasal 44; Ketentuan Pasal 45 diubah; Ketentuan Pasal 46 diubah; Ketentuan Pasal 47 diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juli 2018.
Peraturan yang Diubah: Perbup Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa untuk memberikan pelayanan yang prima, perlu disusun Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KabupatenTanah Laut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkanPeraturan Bupati tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut memuat sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud dan Tujuan;
3. Ruang Lingkup;
4. Komponen Standar Pelayanan;
5. Maklumat Pelayanan;
6. Penanganan Pengaduan;
7. Ketentuan Peralihan; dan
8. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan Pada Dinas Perikanan
ABSTRAK:
Sebagai tindak lanjut Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menyusun tugas pokok, uraian tugas dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan dalam bentuk Peraturan Bupati, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 Tahun 2017; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 59 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Tugas Pokok, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Benih Ikan pada Dinas Perikanan, meliputi: Ketentuan Umum; Tugas Pokok Dan Uraian Tugas UPTD Balai Benih Ikan terdiri dari
UPTD Balai Benih Ikan, Sub Bagian Tata Usaha, Pelaksana Operasional, dan Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; b. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah hanya mengatur tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah maka perlu mengatur kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerjanya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 43 Tahun 2016.
Peraturan Ini Mengatur Tentang Edudukan, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Yang Terdiri Atas:
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan Dan Susunan Organisasi; 3. Tugas Dan Fungsi; 4. Unit Pelaksana Teknis; 5.Jabatan; 6. Tata Kerja; 7.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2018.
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 26 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Tengah
22 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi perangkat daerah di Pemerintah Kab Temanggung maka Peraturan Bupati Temanggung No 37 Tahun 2014 tentang No Kode Lokasi Organisasi Perangkat Daerah Kab Temanggung perlu diganti; bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang kode lokasi Organisasi Perangkat Daerah Kab Temanggung;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; PP No 27 Tahun 2014; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 21 Tahun 2017; Permendagri No 19 Tahun 2016; Kepmendagri No 7 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kodefikasi yang terdiri dari kode lokasi dan kode barang. Kode lokasi terdiri dari 14 digit dan seterusnya yang memiliki informasi tentang suatu lokasi organisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Temanggung No 37 Tahun 2014 tentang Nomor Kode Lokasi Organisasi Perangkat Daerah Kab Temanggung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
36 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2018
pembentukan - organisasi - dan - tata - kerja - unit - pelaksanaan - teknis - rumah - potong - hewan - kelas - a - pada - dinas - perikanan - dan - perternakan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD 2018/28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan Kelas A Pada Dinas Perikanan Dan Peternakan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan tugas teknis operasional pelayanan pemotongan hewan di Kab. Bogor berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Permendagri No. 12 Tahun 2017 untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b maka perlu membentuk Perbup tentang Pembentukan , Operasional dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Rumah Potong Hewan Kelas A Pada Dinas Perikanan dan Perternakan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahu 1968; UU No. 18 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 41 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 95 Tahun 2012; PP No. 27 tahun 2014; PP No. 18 tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Permen Pertanian No. 13/Permentan/OT.140/1/2010; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permen Kelautan Perikanan No. 26/Permen-KP/2016; Permen Pertanian No. 40/Permentan/OT.010/08/ 2016; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup No. 63 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Tata Keja, Kepegawaian, Pembiayaan Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2018.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan pasal 41 ayat (3) huruf a Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 34 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan tata Kerja Dinas Kesehatan dan keluarga berencana Kabupaten Bengkayang dipandang perlu menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja unit pelaksana teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah kabupaten bengkayang
UU no.10 tahun 1999; UU no.28 tahun 1999; UU no.1 Tahun 2004; UU no.33 Tahun 2004; UU no.43 Tahun 2008; UU no.25 tahun 2009; UU no36 tahun 2009; UU no,.44 tahun 2009; UU no.12 Tahun 2011; UU no5 tahun 2014; UU no.23 Tahun 2014; UU no.36 tahun 2014; PP no.18 tahun 2016; Perpres no.72 Tahun 2012; Permendagri no.80 tahun 2015; Permendagri no.49 tahun 2016; Permendagri no.12 Tahun 2017; Perda no.11 tahun 2016; Perbup no.34 tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pembentukan;Kedudukan, tugas Pokok, Fungsi dan Struktur organisasi; Pembiayaan; kepegawaian; ketentuan lain-lain; Ketentuan peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2018.
17 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi
Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Wonosobo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
49 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun
2016.
Peraturan ini mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas
Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Wonosobo
Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan
DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN - KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN DAN TATA KERJA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 28, BD.2018/No.28
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan
Unit Pelaksana Teknis Daerah. perlu merubah Peraturan
Bupan Grobogan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas
Jabatan dan Tata Kerja Dinas Petemakan dan Perikanan
Kabupaten Grobogan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor
68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisaai,
Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan dan Tata Kerja
Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tabun 2014; Undang-Undang Nomor 23. Tabun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, ayat (1) Pasal 25, penghapusan Paragraf 1 Bagian Kedua BAB V, Pasal 26, Pasal 27, perubahan Paragraf 2 Bagian Kedua BAB V, Pasal 28, Pasal 29, Paragraf 3 Bagian Kedua BAB V, Pasal 30, Pasal 31, Paragraf 4 Bagian Kedua BAB V, Pasal 32, Pasal 33, penyisipan BAB VA, Pasal 33A, Pasal 42A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 tahun 2016 diubah.
20 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 28 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9, Pasal
11 ayat (1) dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten
Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang, perlu
dilaksanakan penataan kelembagaan Rumah Sakit Umum
Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang dari
semula Satuan Kerja Perangkat Daerah menjadi Unit Pelaksana
Teknis Daerah pada DInas Kesehatan Kabupaten Karawang;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang
Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi
dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan Kabupaten Karawang
pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Bupati Karawang Nomor 43 Tahun 2016
Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi; Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas; Tata Kerja;Kepegawaian,; Pembiayaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN PADA DINAS KESEHATAN
40 halaman (termasuk 1 lampiran)
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
