Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
ABSTRAK:
a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2016, maka untuk tertibnya Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah
dalam pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah dipandang perlu mengadakan
pengaturan terhadap pelaksanaan perjalanan dinas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,
perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perjalanan Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992
Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003
undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011
Pasal 3 Perjalanan dinas jabatan seperti dimaksud pada ayat (1)
Pasal 4 Biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2016.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
38 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin No. 36 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PerubahanAtas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
bahwa telah ditetapkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 70 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin;bahwa dengan adanya perubahan susunan kelembagaan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 70 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin perlu dilakukan penyesuaian;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008;Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 70 Tahun 2014 Tentang Uraian Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2015.
5 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan No. 36 Tahun 2015
badan perencanaan pembangunan daerah-uraian tugas jabatan fungsional umum
2015
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 36, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 322
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan
ABSTRAK:
bahwa uraian tugas jabatan fungsional umum perlu ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehingga dapat mencapai hasil yang optimal, efisien dan efektif; maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas Jabatan Fungsional Umum Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tidore Kepulauan;
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 20 Tahun 2007.
Peraturan walikota ini mengatur tentang: a. kedudukan; c. maksud dan tujuan; d. uraian tugas; e. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari V Bab dan 5 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
34
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 36 Tahun 2015
PERWALI Kota Palembang No. 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Tahun Anggaran 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Palembang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD. Dikarenakan terdapat penyesuaian jadwal penetapan Perwali tentang Perubahan RKPD TA 2015 yang telah ditentukan oleh Walikota Palembang maka perlu mengganti Perwali No. 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perwali No. 29 Tahun 2014 tentang RKPD TA 2015. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 33 ayat (3) PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 33 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sejalan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan Asumsi RKPD Kota Palembang Tahun 2015 maka perlu mengubah Perwali No. 29 Tahun 2014 tentang RKPD TA 2015.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 13 Tahun 2010; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2008; Perwali No. 2 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan beberapa ketentuan mengenai ketentuan umum, sistematika RKPD, isi dan uraian perubahan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2015.
Mencabut Perwali No. 19 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Perwali No. 29 Tahun 2014 tentang RKPD TA 2015.
4 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 35 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang FASILITASI PENYELENGGARAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI KOTA BLITAR
ABSTRAK:
a. bahwa tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan
adalah kewajiban perusahaan untuk berperan-serta dalam
pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan
kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik
bagi perusahaan, komunitas setempat, maupun masyarakat ;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan tanggungjawab sosial dan
lingkungan perusahaan memperoleh hasil yang optimal,
kegiatan yang dilaksanakan harus bersinergi dengan program
Pemerintah Kota Blitar.
1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4756);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang
Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5305);
4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor
Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha
Milik Negara dengan Usaha Kecil dan Program Bina
Lingkungan;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011
tentang Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Seri D Tahun 2011,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi
Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Tanggungjawab
Sosial Perusahaan.
1. Maksud fasilitasi penyelenggaraan CSR adalah untuk mensinergikan
penyelenggaraan program tanggungjawab sosial dan lingkungan perusahaan
dalam rangka optimalisasi program pembangunan di Daerah;
2. Tim Fasilitasi CSR bertugas membantu Walikota dalam memfasilitasi perencanaan program, fasilitasi pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi CSR di Daerah;
3. Dalam rangka mengakselerasi Pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah
melibatkan perusahaan-perusahaan dalam pelaksanaan program CSR
sebagai Mitra CSR. Dalam melaksanakan kegiatan CSR, mitra CSR dapat bekerjasama dengan
lembaga masyarakat dan atau pihak ketiga;
4. Untuk kelancaran dan keberhasilan fasilitasi penyelenggaraan program CSR, Tim
Fasilitasi CSR melakukan pemantauan dan pengendalian kepada perusahaan
secara sinergis, terpadu dan berkesinambungan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Lomba Keberhasilan Lurah
ABSTRAK:
Lurah memegang peranan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat kelurahan. Untuk kelancaran, ketertiban dan keberhasilan Lomba Keberhasilan Lurah secara terarah, terkoordinasi, terpadu dan berkelanjutan, perlu mengatur Pedoman Penyelenggaraan Lomba Keberhasilan Lurah. Pedoman ini perlu diatur dengan perwali agar memiliki landasan dan kepastian hukum.
Dasar Hukum peraturan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 73 Tahun 2005; Perda No. 11 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, penyelenggaraan, penilaian, tim penilai, penetapan juara, penghargaan, pelaporan, pengawasan, pendanaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2015.
6 hlm, Lampiran : 1 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
