PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD. No. 2022/19, LL Kab Raja Ampat: 5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2020 TENTANG EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN RAJA AMPAT
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat sebagaimana
telah diubah beberpakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat, serta tertibnya administrasi dan kepastian nilai serta kelas jabatan dilingkungan Pemerintah
Kabupaten Raja Ampat, maka perlu ditetapkan perubahan atas lampiran Evaluasi Jabatan dalam Peraturan Bupati Raja Ampat untuk mendukung pencapaian tujuan instansi Pemerintah Daerah. Dengan Persetujuan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/118/M.SM.02.00/2022 tentang Persetujuan Penetapan Hasil Evaluasi Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Raja Ampat ini mengatur mengenai Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Evaluasi Jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Raja Ampat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bima Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang mekanisme Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang No 11 Tahun 2020, Peraturan pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 4 Tahun 2016
Materi Pokok : Ruang Lingkup, Pendelegasian Kewenangan, Mekanisme Perizinan Berusaha dan Non Perizinan, Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2022.
Jumlah Halaman : 5 HLM, 16 Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamasa Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengisian Jabatan Administrator Dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiapan Kader Potensial
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa serta memberikan kesempatan yang sama dalam menduduki
Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa, maka guna
mendapatkan pejabat yang memenuhi Kompetensi, Kualifikasi dan persyaratan yang dibutuhkan jabatan serta
memiliki integritas, perlu penyiapan Kader potensial untuk pengisian jabatan Administrator dan jabatan pengawas dengan menggunakan Talent Scouting sehingga didapatkan Kader yang Potensial (Talent Pool);
b. bahwa dalam penyiapan Kader potensial untuk pengisian jabatan Administrator dan jabatan pengawas dengan menggunakan Talent Scouting perlu adanya pedoman teknis pengisian jabatan administrator dan jabatan pengawas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Penyiapan Kader Potensial.
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.11 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.15 Tahun 2019; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; PP No.30 Tahun 2019; PP No.94 Tahun 2021; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman dalam rangka pelaksanaan promosi dan mutasi dalam jabatan administrator dan jabatan pengawas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mamasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Agustus 2022.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 19 Tahun 2022
TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI BAGI BURUH PABRIK ROKOK DAN BURUH TANI TEMBAKAU TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2022/NO.19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa sebagai usaha untuk memulihkan perekonomian di Kabupaten Blora khususnya untuk sektor pertanian tembakau, perlu adanya stimulus berupa bantuan langsung tunai untuk para buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau dimaksud;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan guna pemulihan perekonomian melalui bidang kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
c. bahwa untuk memberikan arah landasan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat pemberian bantuan kesejahteraan masyarakat, perlu dibentuk peraturan yang mengatur mengenai tata cara pemberian bantuan dimaksud;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Blora tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Bagi Buruh Pabrik Rokok dan Buruh Tani Tembakau Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 215/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2021
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Kriteria Penerima BLT DBHCT; Pendataan; Penyaluran dan Pelaporan; Monitoring dan evaluasi; serta ketentuan peuntup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2022.
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember Nomor 19 Tahun 2022
JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK NELAYAN DI KABUPATEN JEMBER
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2022 Nomor 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN UNTUK NELAYAN DI KABUPATEN JEMBER
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan skala kecil dan tradisonal yang juga merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan dan Petambak Garam, maka nelayan sebagai masyarakat dengan profesi resiko tinggi diberikan jaminan asuransi dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiamana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Nelayan di Kabupaten Jember.
Mengingat: 14. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021
tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan
Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2009
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2009 Nomor 1); 16. Peraturan Bupati Jember Nomor 53 Tahun 2017 tentang
pelaksanaan Kepesertaan Program BPJS Ketenagakerjaan
(Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2017 Nomor 53).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP, KEPESERTAAN DAN PERUBAHAN DATA PESERTA, PEMBAYARAN IUARAN, HAK, KEWAJIBAN, JANGKA WAKTU KEPESERTAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bandung No. 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika, Statistik Dan Persandian
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan tata kerja serta eselonisasi Perangkat Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; Dan berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Bupati Bandung Nomor 152 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022.
Ketentuan Umum, Tugas Pokok, Fungsi Dan Sub Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2022.
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan pengendalian intern yang efektif dan efisien, perlu adanya pedoman pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Daerah, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 2 Tahun 2013; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; Perbup Mahulu No.16 Tahun 2018; Perka BPKP No. 5 Tahun 2018
Perbup ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Prinsip Pengelolaan Risiko dan Ruang Lingkup; Penyelenggara Pengelolaan Risiko; Strategi Pelaksanaan Pengelolaan Risiko; Proses Pengelolaan Risiko; Evaluasi dan Pelaporan; Sanksi Administratif; serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2022.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kerinci Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
UU No.58 Tahun 1958; UU No.25 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 sebagairnana telah diubah dengan UU No.15 tahun 2019; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 tahun 2015; UU No. 2 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2020; UU No.1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan. Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021 sebagaimana telah beberapa kalidiubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 1 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 4 Tahun 2022.
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2022.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan belum teralokasikannya
Pendapatan dan Belanja yang bersumber dari DAK BOS
Reguler dan penyesuaian dengan Petujuk Teknis DAK
Fisik dan NonFisikTahun Anggaran2022, serta perlunya
melakukan penggeseran dana Belanja Tidak Terduga
untuk kegiatan penanganan Covid-19 pada Dinas
Kesehatan, maka perlu melakukan Perubahan kembali
atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30
Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran2022; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintab Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor18Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor
13 Tahun 2021; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 30 Tahun
2021.
Peraturan Daerah ini Mengatur Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 dengan sistematika; Pasal I Dan Pasal II.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2022.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 19 Tahun 2022
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 29 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Bone Bolango No. 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas peraturan Bupati Bone Bolango No. 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022
Mengubah
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022
PERBUP Kab. Bone Bolango No. 12 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun Anggaran 2022
perubahan ketiga atas peraturan bupati bone bolango nomor 1 tahun 2022 tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanda daerah kabupaten bone bolango tahun 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 19, BD.2022/No. 19
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2022
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk mengakomodir alokasi anggaran penyesuaian pinjaman PEN Daerah sebagaimana yang telah disepakati dalam kewajiban Pemerintah Daerah Perjanjian Pinjaman Daerah antara PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Nomor: PERJ-234/SMI/1221 tanggal 30 Desember 2021 termasuk juga mengakomodir kebutuhan anggaran penunjang dan pendukung kegiatan yang dibiayai dari sumber dana Pinjaman PEN.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.12 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 12 Tahun 1994; UU No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2000; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 30 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 2000; PP No. 104 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2001; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 109 Tahun 2000;
PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 30 Tahun 2011; PP No. 74 Tahun 2021; PP No. 17 Tahun 2017; PP No. 18 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Permendagri No. 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Keuangan No: 105/PMK.07/2020; Perda No. 7 Tahun 2021; Perda No. 12 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
Terdiri dari 9 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
