Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Kegiatan Yang Didanai Dari Dana Desa Dalam Kabupaten Aceh Besar
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Pp No. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN, Bupati dapat membuat Pedoman Teknis Kegiatan yang didanai dari Dana Desa sesuai pedoman umum kegiatan.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 7 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang No. 28 Tahun 1999; Undang-Undang No. 44 Tahun 1999; Undang-Undang No. 1 Tahun 2004; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 6 Tahun 2014; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015; Peraturan Presiden No. 137 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 21 Tahun 2015; Qanun Kabupaten Aceh Besar No. 11 Tahun 2009.
Peraturan ini mengatur tentang:Ketentuan Umum; Tujuan Dana Desa; Penggunaan Dana Desa dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2016.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gorontalo Utara No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Keuangan Desa
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 11 Tahun 2007; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 113 tahun 2014; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara, termasuk didalamnya mengatur tentang Asas Pengelolaan Keuangan Desa; Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa; APB Desa; Pengelolaan; Dana Desa besumber dari APBN; Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 21 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2015 Nomor 240) di cabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati ini terdiri atas 19 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bungo No. 9 Tahun 2016
Tata Cara Pembagian dan Penetapan - Rincian Alokasi Dana Dusun (ADD) - Bagian dari Hasil - Pajak Daerah - Retribusi Daerah - Penghasilan Tetap dan Tunjangan - Rio - Perangkat Dusun
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rio serta Perangkat Dusun
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tata cara den penetapan rincian Alokasi Dana Dusun (ADD), bagian dari hasil pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
Bahwa berdasarkan ketentuan Ayat (5) Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, besaran penghasilan tetap Rio dan Perangkat Dusun perlu diatur dengan Peraturan Bupati.
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Permendagri No. 111 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Perda No. 9 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 12 Tahun 2007.
Perbup ini mengatur mengenai Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Dusun (ADD), bagian dari Hasil Pajak Daerah dan RetribusiDaerah serta Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Rio serta Perangkat Dusun, melputi; Sumber Dana; Tata Cara Pengalokasian Dana; Besaran Pengahsilan Tetap dan Tunjangan;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2016.
Ketentuan pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2015 tentang Alokasi Dana Dusun (ADD), Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Tunjangan Aparatur Pemerintahan Dusun (TAPD) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
8 hlm.; Lampiran 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, LEMBARAN BERITA DAERAH KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2016
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5), Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2016;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan tersebut berisi tentang: Ketentuan Umum; Pengelolaan; Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kelurahan Kabupaten Pohuwato Tahun Anggaran 201602/2
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 73 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 08 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato No. 15 Tahun 2015.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Bantuan Keuangan Khusus Keluarahan Kabupaten Pohuwato TA. 2016, termasuk didalamnya mengatur tentang Sumber Dana dan Besaran Bantuan Keuangan; Mekanisme Pelaksanaan dan Transfer Dana; Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran; Penerbitan SPM dan SP2D; Transfer Dana ke Rekening Kas Umum Kelurahan; Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Dana Transfer; Pembinaan dan Evaluasi; Tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 20 Halaman dengan Lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 9 Tahun 2016
PEDOMAN UMUM DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA DAN DANA DESA DI KABUPATEN MUKOMUKO
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2016 Nomor 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa di Kabupaten Mukomuko
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 72 UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 95, Pasal 96 PP no. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah no. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU no. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 22 PP no. 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PP no. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa, untuk Desa di Kabupaten Mukomuko Tahun 2015
UU no. 3 Tahun 2003;
UU no. 6 Tahun 2014;
UU no. 23 Tahun 2014;
Peraturan Pemerintah no. 43 Tahun 2014;
Perda Kabupaten Mukomuko no. 5 Tahun 2012;
Peraturan Bupati Mukomuko no. 7 Tahun 2016
Memuat:
Maksud dan Tujuan;
Sumber Pendanaan;
Penentuan Besaran;
Tim Fasilitasi, Pendamping, dan Pelaksana;
Persyaratan Pengajuan;
Mekanisme Penyaluran;
Penggunaan APBDes;
Pengelolaan;
Pelaporan;
Pertanggung Jawaban;
Pengawasan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2001.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 9 Tahun 2016
PERANGKAT DESA - TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2016/No. 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 80 dan Pasal 82
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015
tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2015;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perangkat Desa, Biaya Pengangkatan Perangkat Desa, masa jabatan, kewajiban dan larangan, pembinaan perangkat desa, penataan perangkat desa, pemberhentian perangkat desa, kekosongan jabatan perangkat desa, unsur staf perangkat desa, kesejahteraan perangkat desa, peningkatan kapasitas aparatur desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2016.
Peraturan Bupati Batang Nomor 15 Tahun 2007 dicabut.
32 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seruyan No. 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016
ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka pelaksanaan Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di
Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016 telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015;
- bahwa dengan ditetapkannnya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07/2016
tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016 sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan diatasnya;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa Di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 57);
Perubahan tentang Penyaluran Dana Desa dan Penyampaian Laporan Realisasi Anggaran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 April 2016.
Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Untuk Setiap Desa di Kabupaten Seruyan Tahun Anggaran 2016
8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur No. 9 Tahun 2016
PEDOMAN - PELAKSANAAN - PEMBAGIAN - DAN - PENETAPAN - DANA DESA
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD.2016/NO.9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pembagian dan Penetapan Dana Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksaiiaan distribusi dana desa
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan da 1 Belanja.
Negara (APBN) sebagairnana diamanatkan dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Negara, maka demi terwujudnya
keadilan, pemerataan yang efektif dan pengelolaan yang
akun tabel Dana Desa di Kabupaten Ogan Komering Ulu
Timur perlu diatur tentang pembagian, penggunaan,
pengelolaan dan mekanisme pendistribiisian serta
mekanisme pelaporannya
Dasar Hukum dalam peraturan ini antara lain : UU No 17 Tahun 2003 ;UU No 37 Tahun 2003 ;UU No 1 Tahun 2004 ;UU No 15 Tahun 2004 ;UU No 33 Tahun 2004 ;UU No 12 Tahun 2011 ;UU No 6 Tahun 2014 ;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kali
dengan UU No 9 Tahun 2015 ;ebagaimana telah diubah kedua kali
dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 19 Tahun 2008;PP No 43 Tahun 2014;PP No 60 Tahun 2014 sebagaimana te!ah diubah
dengan PP No 22 Tahun 2015;Perpres No 87 Tahun 2014;Perpres No 137 Tahun 2015;Permendagri No 13 Tahun 2012;Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 3 Tahun 2001 ;Permendagri No 1 Tahun 2014;Permendagri No 111 Tahun 2014;Permendagri No 113 Tahun 2014;Permendagri No 114 Tahun 2014;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal.
Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun
2015 ;Perda No 37 tahun 2007;Perda No 3 Tahun 2015;
Materi Pokok dalam peraturan adalah : PELAKSANAAN DAN PEMBAGIAN DANA DESA,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
24 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, Berita Daerah 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
Dasar Hukum: UU Drt 4/1956; UU 6/2014; UU 23/2014; PP 43/2014; Permendagri 80/2015; Permendagri 12/2007 dan Permendagri 84/2015.
Materi Pokok: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa yang terdiri atas: Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2016.
7 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat