Peraturan Bupati (Perbup) NO. 99, BD Kab. Jombang Tahun 2023 Nomor 99/E; https://jdih.jombangkab.go.id/
Peraturan Bupati (Perbup) tentang DESA WISATA
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Pasal 19
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun
2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, maka
perlu menetapkan Desa Wisata dalam Peraturan Bupati;
Mengingat : Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 1996; Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 2 Tahun
2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun
2021 ; Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun
2021
Peraturan ini mengatur mengenai Desa
Wisata untuk memberikan dasar hukum dan pedoman
bagi penyelenggara Desa Wisata. meliputi: ketentuan umum; maksud, tujuan dan asas; Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Penyelenggaraan Desa Wisata;
b. Pengelolaan Desa Wisata;
c. Sasaran Pengembangan Desa Wisata;
d. Syarat Desa Wisata;
e. Klasifikasi Desa Wisata;
f. Jenis Destinasi Wisata;
g. Penetapan Desa Wisata;
h. Pembiayaan;
i. Hak, Kewajiban dan Larangan; dan
j. Pembinaan dan Pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023.
jumlah 22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 87 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 62 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dinas Pariwasata dan Kebudayaan Tahun 2023
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Enrekang Nomor 81 Tahun 2023
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 81, BERITA DAERAH KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2023 NOMOR 81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
ABSTRAK:
a. bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 183 Tahun 2021 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
b. bahwa Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 201 7 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Enrekang (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 22) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Enrekang Nomor 61);
BAB I : KETENTUAN UMUM
BAB II : KEDUDUKAN
BAB III : SUSUNAN ORGANISASI
BAB IV : TUGAS, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS
BAB V : KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN PELAKSANA
BAB VI : TATAKERJA
BAB VII : KETENTUAN PERALlHAN
BAB VIII : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2023.
Bupati Enrekang Nomor 183 Tahun 2021 tentang
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA (Berita Daerah Kabupaten
Enrekang Tahun 2021 Nomor 183), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
27
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 78 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pariwisata Inklusif
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah
dilaksanakan melalui kegiatan wisata yang didukung
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh
masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah
Daerah;
b. bahwa dalam upaya pengembangan dan pelayanan
kepariwisataan yang menjunjung tinggi hak asasi
manusia, perlu pelayanan yang mengedepankan nilainilai
kemanusian antara lain dengan memberikan
pelayanan pariwisata kepada para penyandang
disabilitas;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pariwisata
Inklusif;
Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun
1951;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang
Nomor 6 Tahun 2023;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Laku Wirasa, Kolaborasi Desa Wisata, Peran Serta Masyarakat, Peran Serta Pihak Lain, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
Jumlah Halaman: 9 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 71 Tahun 2023
PENYELENGGARAAN - PENDIDIKAN - BERBASIS - PARIWISATA
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 71, BD 2023/No.71
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Pariwisata
ABSTRAK:
Bahwa dalam upaya menjawab berbagai tantangan Peserta Didik perlu dibekali dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat lebih mengenal dan mencintai lingkungan alam, sosial, budaya dan spiritual, berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 28 Tahun 2016, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Pariwisata.
UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 14 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 28 Tahun 2016; Perda Kab. Pangandaran No. 4 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 9 Tahun 2021; Perbup Pangandaran No. 38 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Berbasis Pariwisata yang meliputi Ketentuan Umum, Prinsip dan Persyaratan Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata, Tim Pengembang Kurikulum Satuan Pendidikan Berbasis Pariwisata, Kerangka Kurikulum, Perencanaan dan Pelaksanaan, Penyiapan Guru, Sarana Prasaran dan Pendanaan, Peran Serta Masyarakat, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Mei 2023.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 67 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa kewajiban Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan kepariwisataan diantaranya
menyediakan informasi kepariwisataan, menciptakan
iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha
pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang
sama dalam berusaha, memfasilitasi, memberikan
kepastian hukum, memelihara, mengembangkan,
melestarikan aset daerah yang menjadi daya tarik
wisata, mengawasi, mengendalikan kegiatan
kepariwisataan dalam rangka mencegah dan
menanggulangi berbagai dampak negatif bagi
masyarakat luas; bahwa dalam rangka pencapaian kinerja promosi
pariwisata dan untuk meningkatkan kunjungan
wisatawan mancanegara maupun nusantara perlu
dibentuk Badan Promosi Pariwisata Daerah
Kabupaten Banyumas; bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten
Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Kepariwisataan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10
Tahun 2020 tentang Kepariwisataan, ketentuan lebih
lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi
Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan
Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten
Banyumas;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah, Unsur Penentu Kebijakan, Unsur Pelaksana, Pendanaan, Pelaporan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2023.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 67 Tahun 2023
KAWASAN - STRATEGIS - PARiWISATA - KABUPATEN - DAN - KAWASAN - PENGEMBANGAN - PARIWISATA - KABUPATEN - TAHUN - 2022 - 2025
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 67, BD Kab Bekasi Tahun 2023/ No 67
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tahun 2022-2025
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 huruf o dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2018 5 perlu menetapkan upaya pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) di Kabupaten Bekasi berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati Bekasi.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telha beberapa kali, terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 24 Tahun 2019; PP No. 50 Tahun 2011; Perpres RI No. 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres RI No. 76 Tahun 2021; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda Prov. Jabar No. 3 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Perda Prov. Jabar No. 4 Tahun 2015; Perda Prov. Jabar No. 15 Tahun 2015; Perda Kab. Bekasi No. 12 Tahun 2011; Perda Kab. Bekasi No. 3 Tahun 2016; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bekasi No. 2 Tahun 2018; Perbup Bekasi No. 58 Tahun 2023
Peraturan ini mengatur tentang Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Tahun 2022-2025, yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Maksud, Tujuan, Fungsi dan Sasaran; Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten Bekasi dan Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Bekasi, Usaha Destinasi Pariwisata; Fasilitas Pariwisata; Rute Pariwisata; Pemasaran Pariwisata; Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif; Kelembagaan Pariwisata; Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM); Kerja Sama; Pembinaan dan Pengawasan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juni 2023.
21 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 65 Tahun 2023
PEDOMAN - PELAKSANAAN - REGISTER - NASIONAL - CAGAR - BUDAYA - PELESTARIAN - CAGAR - BUDAYA - DAN - PENGELOLAAN - KAWASAN - CAGAR - BUDAYA
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 65, BD Kab Tasikmalaya Tahun 2023 No 65
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pedoman Pelaksanaan Registrasi Nasional Cagar Budaya, Pelestarian Cagar Budaya, dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya
ABSTRAK:
Bahwa perlu upaya untuk manjaga kelestarian menjadi tanggung jawab bersama, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (30) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 13 huruf a dan huruf f Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Register Nasional Cagar Budaya Pelestarian Cagar Budaya, dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 5 Tahun 2017; PP No. 66 Tahun 2015; PP No. 1 Tahun 2022; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2014; Perda Kab. Tasikmalaya No. 1 Tahun 2016; Perda Kab, Tasikmalaya No. 3 Tasikmalaya No. 3 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Register Nasional Cagar Budaya Pelestarian Cagar Budaya, dan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya yang meliputi Ketentuan Umum, Pelaksanaan Register Nasional, Pelestarian Cagar Budaya, Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, Tim Pendaftaran, Pelestarian, dan Pengelolaan, Insentif dan Kompensasi, Pengawasan, Pendanaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
36 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 62 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desa Wisata di Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 20 18 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2025, sehingga potensi pariwisata di Desa Perlu dikembangkan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 13 (tiga belas) bab dan 61 (enam puluh satu) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Desa Wisata; Klasifikasi Desa Wisata; Penetapan Desa Wisata; Pengembangan Desa Wisata; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Usaha Pariwisata; Sinergitas Program; Hak Dan Kewajiban; Kerjasama; Pembiayaan; Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
Lampiran: 8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 59 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Ayat (7)
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Promosi
Pariwisata Daerah Kabupaten Purbalingga;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Badan Promosi Pariwisata Daerah Kabupaten Purbalingga yang meliputi pembentukan BPPD, Unsur Penentu Kebijakan, Unsur Pelaksana, pendanaan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juni 2023.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
