mITRA KERTA RAHARJA-iNFRASTRUKTUR PENGOLAHAN SAMPAH-teMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH JATIWARINGIN
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 3, BD Tahun 2022 Nomor 3
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penugasan Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang Dalam Rangka Pemrakarsaan Penyediaan Infrastruktur Pengolahan Sampah Dan Pengelolaan Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Jatiwaringin
ABSTRAK:
a. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat seiring pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
bahwa dalam rangka optimalisasi, efisiensi, akuntabilitas, dan profesionalitas percepatan pemusnahan sampah serta peningkatan kualitas lingkungan hidup pada tempat pemrosesan akhir sampah Jatiwaringin, Pemerintah Kabupaten
Tangerang perlu menugaskan Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja untuk memprakarsai penyediaan infrastruktur dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Jatiwaringin; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1), Pasal 68 ayat (8), dan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Daerah
Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja Kabupaten Tangerang, Pemerintah Daerah dapat
memberikan penugasan kepada PT. Mitra Kerta Raharja (Perseroda) untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu serta untuk melaksanakan kerja sama
dengan pihak lain; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Pemrakarsaan Penyediaan Infrastruktur Pengolahan
Sampah dan Pengelolaan Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Jatiwaringin Kepada Perusahaan Perseroan Daerah Mitra Kerta Raharja
Kabupaten Tangerang;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang- Undang Nomor l4 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO8 Nomor 69, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2OO9 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan
lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara
Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan lembaran Negara Nomor 5347); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2Ol4 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523); 8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2Ol7 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah dan Lumpur Tinja (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2012 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0612); 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1116); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2018 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang 1112); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan DaerahMitra Kerta Rahaja Kabupaten Tangerang; 14. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 80 Tahun 2019 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Tangerang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 80);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENUGASAN DAN JANGKA WAKTU PENUGASAN
BAB III DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
BAB IV PEMRAKARSAAN
BAB V PELAPORAN
BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
BAB VII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Februari 2022.
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 210 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 167, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 167 Seri E Nomor 97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo
Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa penyusunan anggaran pendapatan dan
belanja daerah dilakukan secara tertib,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan
bcrtanggunB ja$ab dengan memperhatikan rasa
keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat,
serta taat pada ketentuan peraturan perundang
undangan; bahwa untuk melakukan penilaian ke\4'ajaran atas
beban ker;a dan biaya dalam rangka menvusun
rencana kerja dan anggaran kegratan konstruksi
dalam penyusunan rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Puru,orejo, perlu drsusun harga satuan
pokok kegiatan konstruksi; hukum dalam penilaian kewajaran atas beban kerja
dan biaya dalam rangka menyusun rencana kerja
dan anggaran kegiatan konstruksi di lingkungan
Pcmerintah Kabupaten Puru,orejo, diperlukan
pengaturan harga satuan pokok kegiatan konstruksi
yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serLa
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga
Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi di Lrngkungan
Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun l950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang fungsi HSPK, penerapan HSPK.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2021.
37 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 166 Tahun 2021
APBDKonstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturPiutang, Utang, dan Hibah Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Purworejo No. 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
PERBUP Kab. Purworejo No. 43 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo
HIBAH BIDANG PEKERJAAN UMUM - TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, SERTA MONITORING DAN EVALUASI
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 166, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 166 Seri E Nomor 96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pelaporan Dan Pertanggungjawaban, Serta Monitoring Dan Evaluasi Hibah Bidang Pekerjaan Umum Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa dalarn rangka menunjang pencapaian sasanart
program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah
Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan di bidang
peke{aan umum, Pemerintah Daerah dapat
memberikan hibah kepada pemerintah pusat dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,
dan manfaat untuk masyarakat serta sesuai
kemampuan keuangan daerah; bahwa untuk mer*rrjudkan pengelolaan keuangan
daerah yang e{isien, efektif, akuntabel, da.Ir transparan
dalam ralgka pemberian hibah bidang pekeSaan
umum dari arggaran pendapatan dan belanja daerah,
diperlukan mekanisme pemberian dan pengelolaan
hibah; bahwa untuk memberikan pedomar dan dasar hukum
dalam pemberian dan pengelolaan hibah bidang
pekedaan umum dari anggaran p€ndapatan dan
belanja daerah serta untuk melaksanakan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedomar Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, diperlukan pengaturan yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa untuk memberikan pedomar dan dasar hukum
dalam pemberian dan pengelolaan hibah bidang
pekedaan umum dari anggaran p€ndapatan dan
belanja daerah serta untuk melaksanakan ketentuan
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 tentang Pedomar Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah, diperlukan pengaturan yang
ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintal Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 15 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang bentuk dan kriteria penerima hibah, permohonan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban penerima hibah, pertanggungjawaban pemerintah daerah selaku pemberi hibah, tim evaluasi dan verifikasi hibah, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 108 Tahun 2013 dicabut.
21 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 123 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan InfrastrukturProgram, Rencana Pembangunan dan Rencana KerjaLalu Lintas, Jalan
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Purworejo No. 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 123 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - RENCANA STRATEGIS
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 123, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 123 Seri E Nomor 153
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2026
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Pasal 123 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kabupaten Purworejo Tahun 2021
2026;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Purworejo Tahun 2021-2026 dan sistematikanya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2021.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 122 Tahun 2021
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur-Pariwisata dan Kebudayaan-Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 122, BD 2021/122
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, telah ditetapkan Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bandung;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan dan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja serta
eselonisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 sampai dengan Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Bupati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan huruf b di atas perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang pedoman tugas, fungsi, dan tata
kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70
Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 8 Tahun 2021, Peraturan Bupati Bandung Nomor 97 Tahun 2021
Terdiri dari 28 pasal, 6 bab yaitu ketentuan umum, tugas pokok, fungsi dan sub tugas, tata kerja, kepegawaian, pembiayaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2021.
mengatur mengenai pedoman tugas, fungsi, dan tata kerja dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten bandung
34 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 118 Tahun 2021
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Wonogiri
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah perlu dilakukan penataan organisasi dan tata kerja Dinas Pekerjaan Umum; bahwa Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Susunan, Kedudukan dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Serita Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 58) sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang kedudukan, tugas dan fungsi Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, kepegawaian dan pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional. Rincian lebih lanjut terdapat dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 82 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 32 Tahun 2017 dicabut.
32 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 114 Tahun 2021
PENYEDIAAN - PENYERAHAN - DAN - PEMANFAATAN - PRASARANA - SARANA - DAN - UTILITAS - PERUMAHAN - DAN - PEMUKIMAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 113, BD 2021/No.113
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan, Penyerahan Dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Perumahan Dan Permukiman
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Perda Kab. Bogor No. 7 Tahun 2012 maka perlu membentuk Perbup tentang Penyediaan, Penyerahan dan Pemanfaatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman.
Dasar Hukum Dari Peraturan Bupati ini UU No.14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 5 Tahun 1960; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 40 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No.1 Tahun 2011; UU No. 20 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 24 Tahun 1997; . PP No. 16 Tahun 2004; PP No. 26 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2017; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 88 Tahun 2014; PP No. 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 13 Tahun 2021; PP No. 16 Tahun 2021; PP No. 21 Tahun 2021; Permen Negara Perumahan Rakyat No. 34/Permen/M/2006; Permendagri No. 9 Tahun 2009; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 7 Tahun 2012; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2015; Perda Kab. Bogor No. 11 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 4 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016 ) sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2020; Perda Kab. Bogor No. 3 Tahun 2018; Perbup Bogor No. 94 Tahun 2020; Perbup Bogor No. 58 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penyediaan Prasarana Sarana Dan Utilitas, Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas, Permintaan Penyerahan Prasarana Sarana Dan Utilitas Oleh Pemerintah Daerah, Prasarana Sarana Dan Utilitas Yang Terlantar, Tata Cara Penyediaan Tanah Pengganti, Pemanfaatan Dan/Atau Pemeliharaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Sanksi Administratif, Ketentuan Peralihan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 2021.
29 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
