Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 2.215 peraturan dalam 0,014 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 33 Tahun 2015

Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Grobogan

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
PERBUP 33 2015.pdf

Abstrak

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI - PENDAYAGUNAAN

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2015/No.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Grobogan

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik serta kinerja pemerintahan maka diperlukan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan; bahwa untuk meningkatkan kelancaran akses komunikasi dan informasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan komunitas bisnis perlu didukung dengan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam bentuk egovernment dalam rangka mewujudkan terselenggaranya pemerintahan yang baik dan efektif (good governance); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tujuan, sasaran dan asas, pokok-pokok penyelenggaraan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi, pengadaan perangkat teknologi informasi.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2015.
26 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jeneponto Nomor 33 Tahun 2017

SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download :
PERBUP_NOMOR_33_TAHUN_20171.pdf

Abstrak

SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, LD.2017/NO.33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional dan untuk memberikan kemudahan dalam pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, pengamanan dan penyebarluasan Data Geospasial (DG) dan Informasi Geospasial (IG), perlu diatur Pengelola Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah Kabupaten Jeneponto; b. bahwaberdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jeneponto
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meterologi, Klimatologi dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058); 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214); 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengamatan Dan Pengelolaan Data Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5304); 13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502); 14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78); 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 04 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 246).
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SIMPUL JARINGAN INFORMASI GEOSPASIAL DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Jeneponto. 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jeneponto. 3. Bupati adalah Bupati Jeneponto. 4. Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. 5. Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. 6. Data Geospasial, yang selanjutnya disingkat DG adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau diatas permukaan bumi. 7. Informasi Geospasial, yang selanjutnya disingkat IG adalah DG yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian. 8. Jaringan Informasi Geospasial Nasional, yang selanjutnya disebut Jaringan IGN adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna. 9. Jaringan Informasi Geospasial Daerah, yang selanjutnya disebut Jaringan IG Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan pengelolaan Informasi Geospasial secara bersama, tertib, terukur, terintegrasi dan berkesinambungan serta berdayaguna sesuai kewenangan daerah. 10. Simpul Jaringan Daerah adalah OPD dilingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pengumpulan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG tertentu. 11. Metadata adalah data yang menjelaskan riwayat dan karakteristik DG dan IG. 12. Unit Kerja adalah OPD yang memiliki metadata di bidangnya dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penggunaan DG dan IG. 13. Walidata adalah OPD yang melaksanakanpenyimpanan,pengamanan dan penyebarluasan DG dan IG 14. Penghubung Simpul Jaringan adalah Badan Informasi Geospasial, yaitu institusi yang menyelenggarakan pengintegrasian Simpul Jaringan secara Nasional. 15. Standar Nasional Indonesia adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional. 16. Spesifikasi DG adalah uraian yang berisi ketentuan teknis dalam mencapai tujuan khusus dan penjelasan rinci sesuai dengan kekhususan DG. 17. Setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang atau badan usaha. BAB II TUJUAN DAN SASARAN Pasal 2 Tujuan dibentuknya Jaringan IG Daerah adalah : a. Terwujudnya pemanfaatan DG dan IG guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berdayaguna dan berhasil guna; dan b. Tersedianya sarana pengumpul, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG antar Pemerintah, unit kerja Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Pasal 3 Sasaran dibentuknya Jaringan IG Daerah adalah : a. Terjaminnya ketersediaan data; b. Terwujudnya kemudahan akses bagi pemangku kepentingan; dan c. Terwujudnya DG dan IG yang akurat. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 4 Pemerintah Daerah selaku penyelenggara Simpul Jaringan IG Daerah memiliki kedudukan sebagai : a. Penanggungjawab penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan, pemeliharaan, pemutakhiran, pertukaran dan penyebarluasan DG dan IG Daerah; b. Bagian dari Jaringan IG Nasional; dan c. Pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah. Pasal 5 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto merupakan Walidata dalam simpul jaringan IG Daerah. (2) Seluruh OPD, BUMD dan Instansi Vertikal terkait merupakan unit kerja dalam Simpul Jaringan IG Daerah. Pasal 6 (1) Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto, selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), juga bertindak sebagai koordinator dan kerjasama pelaksanaan Jaringan IG Daerah. (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Kabupaten Jeneponto, selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2), juga bertindak dalam pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia untuk pengembagan jaringan IG Daerah. (3) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Jeneponto, selain bertindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), juga bertindak dalam pembangunan dan pemeliharaan jaringan pertukaran data. Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi Pasal 7 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a. Melakukan pengumpulan, penyimpanan dan pengamanan metadata serta penyebarluasan IG dan DG; b. Membangun, memelihara dan menjamin keberlangsungan simpul jaringan IG daerah; c. Melakukan koordinasi dengan unit kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 dalam penyimpanan, pengamanan dan penyebarluasan IG Daerah; dan d. Menyampaikan IG Daerah kepada Penghubung Simpul Jaringan. Pasal 8 Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 mempunyai fungsi sebagai : a. Koordinator pengelola dan pelaksana simpul jaringan; dan b. Fasilitator pengelola dan pelaksana simpul jaringan terkait metadata. Pasal 9 Unit kerja pelaksana simpul jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) mempunyai tugas pokok sebagai berikut : a. Melakukan kegiatan pengumpulan, pemeliharaan dan pemutakhiran DG; b. Melakukan pengolahan DG menjadi IG yang selalu akurat; c. Melakukan penyimpanan data hasil pengumpulan dan pengolahan DG dan IG; dan d. Melakukan koordinasi antar pelaku pengelola DG dan IG di bidangnya dan menyampaikan metadata kepada Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto. Pasal 10 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, unit kerja pelaksana Simpul Jaringan IG Daerah mempunyai fungsi sebagai: a. Sarana pengumpul DG dan IG; b. Sarana pengolahan DG dan IG; c. Pelaksana pembangunan dan pemanfaatan DG dan IG di Daerah; dan d. Penyelaras pengembangan kebijakan Jaringan IG Daerah. BAB IV STANDAR TEKNIS JARINGAN IG DAERAH Standar Teknis Jaringan IG Daerah Pasal 11 (1) Pengaturan Standar Teknis meliputi kriteria teknis yang diperlukan untuk pembangunan dan pertukaran DG dan IG. (2) Standar Teknis Data Geospasial sebagai kerangka dasar pemetaan wilayah meliputi pengaturan skala dan resolusi, sistem proyeksi, data pemetaan dan sistem penomoran lembar peta mengacu pada Standar Pemetaan Dasar Nasional. (3) Standar Teknis Data Geospasial dasar Jaringan IG Daerah mengacu kepada ketentuan Nasional yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan Jaringan IG Daerah. (4) Standar teknis pembangunan Metadata Jaringan IG Daerah memuat informasi tema, skala, penanggung jawab, tahun, format data, cakupan wilayah, kerangka pemetaan, sumber data dan metode perolehan atau konversi data. (5) Standar teknis pengumpulan, pengolahan, pertukaran data, penyebarluasan dan mekanismenya ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto. Pasal 12 (1) Pembangunan DG dasar dilakukan secara bertahap. (2) Pembangunan DG dasar meliputi pengaturan jenis data, penyajian data dan penanggung jawab data. (3) Pembangunan DG dasar terdiri dari berbagai jenis data spasial yang memuat informasi tentang kerangka dasar batas administrasi wilayah, unsur alam, unsur buatan, unsur sosial ekonomi dan data spasial lainnya yang mendukung pembangunan wilayah Kabupaten Jeneponto. (4) Penanggung jawab DG dasar yang menjadi unsur peta dasar dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), sedangkan pengadaan DG yang menjadi peta tematik dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2). BAB V PELAKSANAAN Pasal 13 (1) Pelaksanaan pengembangan Jaringan IG Daerah dikoordinasikan dalam forum Jaringan Informasi Geospasial Daerah yang difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Jeneponto. (2) Pelaksanaan pengembangan Jaringan IG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap dan dievaluasi setiap tahun serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Jeneponto. BAB VI PERAN SERTA Pasal 14 (1) Simpul Jaringan Informasi Geospasial Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat melibatkan setiap orang. (2) Peran serta sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat berupa : a. Pemanfaatan data dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IG Daerah; b. Penyampaian koreksi atau masukan terhadap dan/atau IG yang tersedia di Jaringan IG Daerah; dan/atau c. Penyebarluasan data/atau IG yang diselenggarakan melalui Jaringan IG Daerah BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 15 Biaya pelaksanaan pengembangan Jaringan IG Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 16 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jeneponto

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2017.
7

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buton Nomor 33 Tahun 2011

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Komunikasi Informatika Pengeolahan Data Elektronik Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buton

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Struktur Organisasi

Download :
Perbup Buton No.33 Tahun 2011.pdf

Abstrak

PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 33 TAHUN 2011 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA BADAN KOMUNIKASI INFORMATIKA, PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK, ARSIP, DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BUTON

2011

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD. 2011 /No. 33, LL 11 HLM

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Komunikasi Informatika Pengeolahan Data Elektronik Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Buton

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, maka dipandang perlu menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Badan Komunikasi Informatika Pengolahan Data Elektronik, Arsip, dan Perpustakaan Kabupaten Buton; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Komunikasi Informatika Pengolahan Data Elektronik, Arsip, dan Perpustakaan Kabupaten Buton;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Dilingkungan Pemerintah Daerah; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2011 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton sebagai Daerah Otonom; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI BAB III ORGANISASI BAB IV TATA KERJA BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN BAB VI PEMBIAYAAN BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN BAB VIII PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
- Dicabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
-
11 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2021

PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENERAPAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Download :
1209. Perbub No 33 Tahun 2021.pdf

Abstrak

PERSANDIAN UNTUK PENERAPAN KEAMANAN INFORMASI

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BERITA DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2021 NOMOR 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENERAPAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUARO JAMBI

ABSTRAK:

a. bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib mengelola informasi yang dimilikinya dan untuk melindungi informasi perlu dilakukan upaya pengamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian; b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (1) Peratuan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, menetapkan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilaksanakan melalui: a. penyusunan kebijakan Pengamanan Informasi; b. pengelolaan sumber daya Keamanan Informasi; c. pengamanan Sistem Elektronik dan pengamanan informasi nonelektronik; dan d. penyediaan layanan Keamanan Informasi. Dan dalam pasal 4 ayat (2) Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah, menetapkan Gubernur atau Bupati/Wali Kota sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab terhadap Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1). c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Muaro Jambi tentang Pelaksanaan Persandian untuk Penerapan Keamanan Informasi di Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi;
1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969); 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika; 11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika; 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah; 16. Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Komunikasi dan Informasi (Lembaran Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 10).
PERATURAN BUPATI MUARO JAMBI TENTANG PELAKSANAAN PERSANDIAN UNTUK PENERAPAN KEAMANAN INFORMASI DI PEMERINTAH DAERAN KABUPATEN MUARO JAMBI

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
52

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 33 Tahun 2019

Manajemen Pengamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma

Telekomunikasi, Informatika, dan Internet Kebijakan Pemerintah

Download :
Perbup Seluma 2019-33 Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.pdf

Abstrak

manajemen pengamanan informasi sistem pemerintahan berbasis elektronik

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 33

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Manajemen Pengamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma

ABSTRAK:

Penyusunan sebuah sistem manajemen pengamanan informasi untuk menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi tetap terjaga dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Yang Berbasis Elektronik (SPBE).
1. UU Nomor 3 Tahun 2003 2. UU Nomor 11 Tahun 2008 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 4. PP Nomor 82 Tahun 2012 5. PP Nomor 82 Tahun 2012 6. PP Nomor 95 Tahun 2018 7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 9. Perbup Seluma Nomor 31 Tahun 2016
Manajemen Pengamanan Informasi SPBE oleh Pengguna SPBE untuk Pelayanan Publik berdasarkan asas Risiko yang bertujuan menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE. Pertanggungjawaban, keamanan informasi, penanganan media penyimpanan data, pertukaran informasi dan standar diatur dalam Perbup Seluma Nomor 33 Tahun 2019.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2019.
23

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2022

Pengelolaan Konten Portal Web dan Situs Web di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download :
2022permenkp033.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 33 Tahun 2009

Pembentukan Studio Penyiaran Televisi Kota Banjar Sebagai Lembaga Penyiaran Publik Lokal

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
2009pw3228033.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2021

Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik

Administrasi dan Tata Usaha Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sertifikat

Download :
2021perwal3375033.pdf

Abstrak

sertifikat elektronik

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.2021/NO.33

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mencegah pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan arida' melalui penggunaan Sertifikat Elektronik; bahwa Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota yang baru; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wall Kota tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Bab V Tata Cara Permohonan, Penerbitan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik Bab VI Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bab VII Tanda Tangan Elektronik Bab VIII Penyelenggaraan Operasional Dukungan Sertifikat Elektronik Bab IX Bab X Bab XI Pembiayaan Bab XII Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2018 dicabut.
18 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 33 Tahun 2020

Pencatatan Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

Administrasi dan Tata Usaha Negara Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download :
PERBUP NO. 33 TAHUN 2020.pdf

Abstrak

PENCATATAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencatatan Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, setiap Pegawai Negeri Sipil wajib masuk kerja; b. bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin kerja dan meningkatkan kinerja serta untuk akurasi pecatatan kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi harus dibuktikan dengan alat pencatan secara elektronik dengan menggunakan finger print; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencatatan Kehadiran Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2010 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 1); 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II TUJUAN BAB III PELAKSANAAN BAB IV PENGELOLAAN BAB V MEKANISME PENARIKAN DAN PENCETAKAN DATA KEHADIRAN BAB VI SANKSI BAB VII MONITORING DAN EVALUASI BAB VIII UPAYA ADMINISTRATIF PENYELESAIAN PERSELISIHAN BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN BAB X KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2020.
25 halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 33 Tahun 2011

Pendayagunaan Website Resmi Pemerintah Kota Bekasi (www.bekasikota.go.id) dan Website SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi

Telekomunikasi, Informatika, Siber, dan Internet

Download :
BD Perwal Nomor 33 Tahun 2011.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 14 November 2022.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2009.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011.