Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2021

Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Bab V Tata Cara Permohonan, Penerbitan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik Bab VI Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bab VII Tanda Tangan Elektronik Bab VIII Penyelenggaraan Operasional Dukungan Sertifikat Elektronik Bab IX Bab X Bab XI Pembiayaan Bab XII Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik

T.E.U.

Indonesia, Kota Pekalongan

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (PERWALI)

Bentuk Singkat

PERWALI

Tahun

2021

Tempat Penetapan

Pekalongan

Tanggal Penetapan

13 Juli 2021

Tanggal Pengundangan

13 Juli 2021

Tanggal Berlaku

13 Juli 2021

Sumber

BD.2021/NO.33

Subjek

ADMINISTRASI DAN TATA USAHA NEGARA - TELEKOMUNIKASI, INFORMATIKA, SIBER, DAN INTERNET

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Pekalongan

Bidang

Halaman ini telah diakses 340 kali

FILE-FILE PERATURAN

2021perwal3375033.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sertifikat

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

sertifikat elektronik

2021

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, BD.2021/NO.33

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mencegah pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan terhadap data yang ditransaksikan diperlukan upaya pengamanan yang memadai dan arida' melalui penggunaan Sertifikat Elektronik; bahwa Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota yang baru; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Ayat (2) dan Pasal 37 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Wall Kota tentang Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 4 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Ruang Lingkup Bab IV Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik Bab V Tata Cara Permohonan, Penerbitan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik Bab VI Pemanfaatan Layanan Sertifikat Elektronik pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Bab VII Tanda Tangan Elektronik Bab VIII Penyelenggaraan Operasional Dukungan Sertifikat Elektronik Bab IX Bab X Bab XI Pembiayaan Bab XII Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2021.
Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 98 Tahun 2018 dicabut.
18 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pekalongan Nomor 33 Tahun 2021

Penggunaan Sertifikat Elektronik dan Tanda Tangan Elektronik

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT