PERBUP Kab. Pohuwato No. 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
PERBUP Kab. Pohuwato No. 82 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 Tentang Kedudukan , Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang
Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 47)
Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraa Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar Dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 49)
Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor
51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 34)
ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2022 (39)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan susunan organisasi dan tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 38 Tahun 2000, UU No. 6 Tahun 2003, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020, UU No. 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019, PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020, PP No. 12 Tahun 2017, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 94 Tahun 2021, PermenPANRB No. 34 Tahun 2011, PermenPANRB No. 63 Tahun 2011, Permendagri No. 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018, PermenPANRB No. 20 Tahun 2018, Permendagri No. 77 Tahun 2020, PERDA Kab. Pohuwato No. 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PERDA Kab. Pohuwato No.2 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2022.
Pada saat peraturan Bupati mulai berlaku maka:
1. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 47);
2. Peraturan Bupati Pohuhwato Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggaraa Urusan Pem erintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Dengan Pelayanan Dasar Dan Urusan Pemerintahan Pilihan (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 49);
3. P eraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 51);
4. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 82 Tahun 2018 tentang Perubahan atas peraturan bupati nomor 51 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 82);
5. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 34 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2020 Nomor 34);
dan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Terdiri dari 340 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 39 Tahun 2021
tugas - fungsi - dan - rincian - tugas - dinas - lingkungan - hidup
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD 2021/39 SERI D
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Perbup Bandung Barat No. 67 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kab. Bandung Barat maka perlu menetapkan Perbup Tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Lingkungan Hidup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; Permenlhk No. P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016; Perda Kab. Bandung Barat No. 9 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Bandung Barat No. 8 Tahun 2020; Perbup Bandung Barat No. 67 Tahun 2020.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Tugas Fungsi Dan Rincian Tugas, Tata Kerja, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2021.
21 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 39 Tahun 2016
PERBUP Kab. Nunukan No. 3 Tahun 2019 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN NUNUKAN
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN NUNUKAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 39 Tahun 2016
PERBUP Kab. Ciamis No. 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Inspektorat
PERBUP Kab. Ciamis No. 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur Organisasi Inspektorat
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Buton Utara, menyebutkan bahwa Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Perangkat Daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Buton
Utara.
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Buton Utara di Provinsi Sulawesi
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4690);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang
Nornor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Utara Nomor 6
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Buton Utara (Lembaran
Daerah Kabupaten Buton Utara Tahun 2016 Nomor 6).
Bab I Ketentuan Umum;
Bab II Bentuk, Nomenklatur Dan Tipe Perangkat Daerah;
Bab III Kedudukan dan Susunan Organisasi;
Bab IV Tugas dan Fungsi;
Bab V Tata Kerja;
Bab VI Kepangkatan, Pengangkatan, Eselonisasi Dan Pemberhentian Dalam Jabatan;
Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2016.
13
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 39 Tahun 2022
PERBUP Kab. Kotawaringin Barat No. 87 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat
Mencabut :
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta tata kerja
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2022/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2020 tentang Peru bahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah yang pelaksanaan tugas dan fungsinya telah dapat dilaksanakan oleh kelompok jabatan fungsional, menghapus unit organisasi yang tugas dan fungsinya telah digantikan secara penuh oleh kelompok jabatan fungsional;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Daerah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
1. Ketentuan Umum; 2. Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Susunan Organisasi; 3. Rincian Tugas Dan Fungsi; 4. Kelompok Jabatan; 5. Kepegawaian Dan Eselon; 6. Tata kerja; dan 7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2022.
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat
16
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 39 Tahun 2017
tugas, fungsi dan tata kerja kecamatan dan kelurahan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor. 508 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah kabupaten Kaur Nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah perlu ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati;
1.UU No. 9 Tahun 1967
2.UU No. 3 Tahun 2003
3.UU No. 5 Tahun 2014
4.UU No.23 Tahun 2014
5.PP No. 18 Tahun 2016
6.PEMENDAGRI No. 80 Tahun 2015
7.PERDA No. 14 Tahun 2016
8.PERBUP No. 69 Tahun 2016
(1) dalam hal camat berhalangan , Camat diwakili oleh Sekretaris, apabila camat dan Sekretaris berhalangan dapat diwakili oleh Kepala Seksi dengan memperhatikan seneoritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.
(2) Dalam hal Lurah berhalangan, Lurah diwakili oleh sekretaris, apabila Lurah dan Sekretaris berhalangan dapat diwakili oleh kepala seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatan dan atau bidang tugasnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Februari 2017.
Dengan berlakunya peraturan Bupati ini, maka Peraturan yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
14
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 39 Tahun 2017
PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN/PEKERJAAN BAGI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, BD.2017/No.39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan/Pekerjaan bagi Organisasi Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan ketertiban clan
kelancaran pelaksanaan keg.iatan/ pekerjaan di
Kabupaten Karanganyar make Peraturan Bupati
Karanganyar Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan/ Pekerjaan Bagi Organisasi
Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2017 perlu diubah; bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan atas Peraruran Bupati
Karanganyar Nomor 91 Tahun 2016 lentang Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan / Pekerjaan bagi Organisasi
Perangkat Dacrah Tahun Anggaran 2017;
Undang-Undang Nomor 1.3 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pernerintah Nomor 28 Tahun 2000; Peraturan Pernerintah Nomor 29 Tahun 2000; Peraturan Pemeriruah Nomor 30 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pernerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M 2007; Peraturan Menter: Pckerjaan Umum Nomor 4 Tahun 2011; Peraturan Mcnteri Pekerjaan Umum Nomor 7 / PRT /M/2011; Peraturan Menteri Pekerjaan Unum Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 19 Tahun 2016; Peraruran Daerah Kabupaten Karanganyar Nornor 16 Tahun 2016; Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 91 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan / Pekerjaan bagi Organisasi
Perangkat Dacrah Tahun Anggaran 2017 Kabupaten Karanganyar.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Mei 2017.
68 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
