PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BANDUNG
2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 740, BD 2017/740
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA KOTA BANDUNG TAHUN 2018
ABSTRAK:
Untuk terselenggaranya pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung Tahun 2018, Pemerintah Kota Bandung telah mengalokasikan dana kegiatan pemilihan Wali Kota Bandung Tahun 2018 dalam APBD 2017 dan akan mengusulkan dalam APBD 2018. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pengelolaan keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asan keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perwali tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota Bandung Tahun 2018.
UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 44 Tahun 2015; Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2006; Perwali Bandung No. 891 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota bandung Tahun 2018, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Ruang Lingkup;
3. Penganggaran;
4. Pelaksanaan dan Penatausahaan;
5. Laporan dan Pertanggungjawaban;
6. Ketentuan Ketentuan Lain-Lain;
7. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2017.
12 halaman (lampiran 2 halaman)
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 783 Tahun 2016
PERWALI Kota Bandung No. 1226 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 783 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2019
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan< Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No. 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah, perlu menetapkan Perwali tentang Rencana Kerja Pemda Kota Bandung Tahun 2019.
UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 40 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 74 Tahun 2016; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2006; Perda Kota Bandung No. 8 Tahun 2008; Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2014; Perda Kota Bandung No. 8 Tahun 2016; Perwali Bandung No. 121 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2019, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. RKPD;
3. Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung No. 863 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2017
ABSTRAK:
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun 2017 telah ditetapkan dengan Perwali Bandung No. 783 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perwali Bandung No. 1226 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perwali Bandung No. 783 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017, namun dalam perkembangannya terdapat asumsi kerangka ekonomi daerah, kerangka pendanaan, rencana program, kegiatan prioritas sasaran pembnagunan serta perubahan kebijakan nasional yang perlu dilakukan penyesuaian, sehingga perlu diganti. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Perwali tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bandung.
UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 27 Tahun 2014; Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2006; Perda Kota Bandung No. 7 Tahun 2008; Perda Kota Bandung No. 8 Tahun 2008; Perda Kota Bandung No. 3 Tahun 2014; Perwali Bandung No. 121 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum;
2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2017.
Perwali Bandung No. 783 Tahun 2016; Perwali Bandung No. 1226 Tahun 2017 dicabut dan dinyatakan tidka berlaku
6 halaman (lampiran 2 halaman)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 936 Tahun 2007
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 936, BD.2007/No.37 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada-PPDT) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2009
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan pembangunan di daerah, dibutuhkan perencanaan terpadu, menyeluruh dan partisipatif yang dituangkan dalam bentuk Dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada-PPDT) dan Rencana Aksi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD- PPDT); bahwa untuk mengatasi ketertinggalan suatu daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah itu sendiri, namun Pemerintah lebih berperan untuk melakukan fasilitasi dan koordinasi; bahwa guna mewujudkan program/kegiatan pembangun- an yang komprehensif, terkoordinasi, terintegrasi, sinergis, efektif dan efisien, perlu disusun Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal sebagai landasan bagi semua pihak, bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan daerah tertinggal;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a s.d. c, agar dapat berdayaguna dan berhasilguna, perlu diatur Peraturan Bupati tentang Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Strada-PPDT) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007-2009.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Presiden RI Nomor 7 Tahun 2005;Keputusan Menteri Negara Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 04/PER/M-PDT/II/2007;Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1
Tahun 2007;. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 33 Tahun 2007
peraturan ini memuat penjabaran strategi percepatan pembangunan daerah tertinggal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2007.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 960 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 385 Tahun 2014 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2015
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2015.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung No. 978 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2016
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
