Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan)
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja
guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit
pelaksana teknis daerah pada Dinas Kebudayaan
(Kundha Kabudayan) perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1
Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sleman, pembentukan, susunan organisasi, tugas,
fungsi, dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah
pada Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) diatur
dengan Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020.
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 2.6 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Museum Gunungapi Merapi.
Jumlah Halaman: 7 hlm. Lampiran: 1 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 18 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 18, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2024 NOMOR 18
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PENYELENGGARAAN SEMARA RATIH
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan maka dipandang perlu dilakukan percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dan konseling pranikah bagi calon pengantin;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pelayanan Dokumen Kependudukan Semara Ratih sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Semara Ratih;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Ketentuan Umum,Konseking Pranikah Bagi Calon pengatin,penghargaan,Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2024.
-
-
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Dewan Kebudayaan
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan: bahwa Kebudayaan merupakan perwujudan cipta, rasa,
karsa, dan karya yang tumbuh dan berkembang
berdasarkan nilai kearifan lokal yang selaras dengan
budaya nasional sekaligus sebagai kekayaan dan
identitas bangsa, sehingga perlu dipelihara dan
dikembangkan untuk memperkuat karakter, identitas
bangsa, dan menjadi investasi dalam membangun masa
depan dan peradaban bangsa;
bahwa dalam rangka memelihara dan mengembangkan
Kebudayaan di Daerah, Pemerintah Daerah perlu
didukung oleh Dewan Kebudayaan yang memberikan
arah dan kebijakan di bidang pemeliharaan dan
Pengembangan Kebudayaan;
bahwa untuk memberikan pedoman dan kepastian
hukum dalam pembentukan Dewan Kebudayaan dan
pelaksanaan pemeliharaan serta pengembangan
kebudayaan di Daerah, diperlukan pengaturan mengenai
Dewan Kebudayaan yang diatur dalam Peraturan Bupati;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor
13 Tahun 2022;
Materi Pokok: Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, dan Unsur Keanggotaan; Tugas dan Fungsi; Kriteria, Seleksi, Penetapan, dan masa Jabatan Anggota; Kode Etik dan Mekanisme Kerja; Hak dan Kewajiban Anggota; Pemberhentian dan Penggantian Anggota;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2024.
Jumlah Halaman : 10 HLM; Lampiran : 2 halaman
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Parigi Moutong Nomor 3 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil
ABSTRAK:
bahwa komunitas adat terpencil diakui keberadaannya dalam sistem pemerintahan negara Indonesia yang harus dilindungi dan diberdayakan oleh pemerintah pada semua jenjang pemerintahan;
bahwa dalam rangka meningkatkan kemandirian, kualitas dan sumber daya komunitas adat terpencil, perlu dilakukan upaya Pemberdayaan secara efektif danefisien oleh pemerintah daerah;
bahwa untuk memberikan landasan kepastian hukum terhadap pemberdayaan komunitas adat terpencil, perlu diatur dalam Peraturan Bupati;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah:
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 10 Tahun 2002; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 186 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial menyelenggarakan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang bertujuan untuk perlindungan hak sebagai warga negara, pemenuhan kebutuhan dasar, integrasi KAT dengan sistem sosial yang lebih luas, dan kemandirian sebagai warga negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2024.
11 Halaman.
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lebak Nomor 2 Tahun 2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 2, BD Tahun 2024 Nomor 2
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Situs Warisan Geologi di Kawasan Geopark Bayah Dome
ABSTRAK:
bahwa Kabupaten Lebak Provinsi Banten memiliki Warisan Geologi (Geoheritage) yang memenuhi kriteria untuk dilindungi, dilestarikan dan dimanfaatkan sebagai objek penelitian, pendidikan kebumian, dan geowisata berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya
Mineral Republik Indonesia Nomor: 164.K/HK.02/MEM.G/2022 tentang Penetapan Warisan Geologi (Geoheritage) Kabupaten Lebak Provinsi Banten; bahwa sebagai bentuk komitmen daerah dalam melindungi, melestarikan sekaligus memanfaatkan Situs Warisan Geologi (Geosite) secara bijak untuk menumbuhkan pemahaman dan kepedulian masyarakat terhadap bumi dan lingkungan sekitarnya serta membangun perekonomian masyarakat secara berkelanjutan perlu dilakukan upaya pengelolaan terhadap Situs Warisan Geologi (Geosite) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten yang bernilai tinggi; bahwa Situs Warisan Geologi (Geosite) di Kabupaten Lebak Provinsi Banten tersebar di dalam kawasan Geopark Bayah Dome dan menjadi dasar pengembangan Geopark.
UU No. 5 Tahun 1990; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perpres No. 9 tahun 2019; Permen ESDM No.1 Tahun 2020; Permenarkef No. 2 Tahun 2020; Permen Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPPN No. 15 Tahun 2020;
Permen ESDM No. 31 Tahun 2021; Perda Kabupaten Lebak No. 1 Tahun 2016; Perda Kabupaten Lebak No. 5 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Lebak No. 1 Tahun 2022; Perda Kabupaten Lebak No, 7 Tahun 2023; Perbup Lebak No. 133 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup Lebak No. 1 Tahun 2023.
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pengelolaan Bab III Kebijakan dan Strategi Bab IV Kelembagaan Bab V Peran Serta Masyarakat Bab VI Pengawasan dan Pembinaan Bab VII Pendanaan Bab VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2024.
23 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 107/11/HK/2023 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 107/11/HK/2023, KEPUTUSAN BUPATI KLUNGKUNG
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN TIM MONITORING DAN EVALUASI PEMBERIAN HIBAH UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG KEBUDAYAAN
ABSTRAK:
a. bahwa pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah sesuai urgensi dan kepentingan Daerah dalam mendukung
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat;
b. bahwa untuk memastikan penggunaan bantuan hibah yang telah diterima oleh penerima hibah telah sesuai dengan proposal, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi;
c. bahwa untuk tertib dan lancarnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perl u membentuk tim;
d. bahwa Keputusan Bupati Nomor 88/11/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Pengawasan Atas Pemberian Hibah Kabupaten Klungkung Untuk Urusan Kebudayaan
sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Montoi ring dan
Evaluasi Pemberian Hibah Untuk Menunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Kebudayaan;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021
Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku maka Keputusan Bupati Nomor 88/11/HK/2022 tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Pengawasan Atas
Pemberian Hibah Kabupaten Kungkung Untuk Urusan Kebudayaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2023.
-
-
7 Halaman dan Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 326 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Seniman dan Kebudayaan Daerah di Kabupaten Karawang
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melestarikan dan memajukan kebudayaan Daerah Karawang dalam rangka pembinaan pengembangan dan prestasinya berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a peraturan Dacrah No. 2 Tahun 2918 maka perlu menetapkan Perbup tentang pedoman pemberian penghargaan seniman dan kebudayaan daerah Di Kabupaten Karawang.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 5 Tahun 2017; Pp No. 87 Tahun 2021; Permen Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi No. 47 Tahun 2022; Perdaprov jabar No. 6 Tahun 2003 sebagaiamana telah diubah dengan Perdaprov Jabar No. 15 tahun 2014; Perda kab. Karawang No. 2 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Penerimaan Penghargaan kategori Kriteria Dan Persyaratan, Tahapan Pemberian Penghargaan, Pembiayaan, Dan Ktentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
23 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 301 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Cagar Budaya
ABSTRAK:
Bahwa cagar budaya bangsa perlu dilestarikan, sesuai dengan Pasal 95 dan Pasal 96 Undang-Undang
Nomor 11 tahun 2010, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cagar Budaya.
UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 22 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 5 Tahun 2017; PP No. 66 Tahun 2015; Perpres No. 78 Tahun 2007; Perpres no. 65 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Cagar Budaya yang meliputi Ketentuan Umum, Kriteria Cagar Budaya, Pemulihan dan Penguasaan, Penemuan dan Pencarian, Register Cagar Budaya, Pelestarian, Tugas dan Wewenang, Pendanaan, Pengawasan dan Penyidikan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2023.
26 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 103 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Destinasi Pariwisata
ABSTRAK:
Bahwa perlu pengelolaan destinasi pariwisata yang dapat memberikan manfaat dan layanan yang berkelanjutan kepada semua pihak yang terlibat, dilakukan secara terpadu, berkelanjutan dan bertanggungjawab, berdasarkan Lampiran huruf Z Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Destinasi Pariwisata.
UU No. 28 Tahun 1998; UU No. 10 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 21 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 2 Tahun 2022; Perpres No. 63 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Permenparekraf No. 9 Tahun 2021; Perda Kab. Pangandaran No. 14 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 31 Tahun 2016 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terkahir dengan Perda Kab. Pangandaran No. 5 Tahun 2023; Perda Kab. Pangandaran No. 3 Tahun 2018; Perda Kab. Pangandaran No. 7 Tahun 2018; Perbup Pangandaran No. 38 Tahun 2023.
Peraturan ini mengatur tentang Pengelolaan Destinasi Pariwisata yang meliputi Ketentuan Umum, Destinasi Pariwisata, Pengelolaan Destinasi Pariwisata, Pembinaan dan Pengawasan, Evaluasi, Pembiayaan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
8 Hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
