PERBUP Kab. Cirebon No. 114 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2022
Mencabut :
PERBUP Kab. Cirebon No. 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020
PERBUP Kab. Cirebon No. 13 Tahun 2020 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020
pengalokasian - bagian - dari - hasil - pajak - dan - retribusi - daerah - kepada - desa - di - kabupaten - cirebon - tahun - anggaran - 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD 2021/ Nomor 71
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Di Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (4) maka perlu menetapkan Perbup tentang pengalokasian bagisan dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa di Kabupaten Cirebon.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapakali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaiamana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perlem Baga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah Ri No. 12 Tahun 2019; Perda Kab. Cirebon No. 2011; Perda Kab. Cirebon No. 2 Tahun 2012; Perda Kab. Cirebon No. 3 Tahun 2012; Perda kab. Cirebon No. 4 Tahun 2012; Perda Kab. Cirebon No. 2 Tahun 2015 sebagaiamana telah diubah dengan Perda Kab. Cirebon No. 1 Tahun 2017; Perda kab. Cirebon No. 11 Tahun 2020; Pebup Cirebon No. 3 Tahun 2019; Perbup Cirebon No. 154 Tahun 2020 sebagaiamana telah beberapa kali diubah dengan Perbup Cirebon No. 19 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sumber Dana, Penghitungan Dan Pengelolaan, Prinsip Maksud Dan Tujuan, Alokasi Penggunaan, Penyaluran Pencairan dan Pembayaran, Pertanggungjawaban, Pengawasan Dan Pembinaan, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2021.
13 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 71 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Jompo Kecamatan Kalimanah
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas
Desa Jompo Kecamatan Kalimanah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Jompo Kecamatan Kalimanah yang meliputi Penetapan Batas Desa Dan Penegasan Batas Desa.
Peta Batas Batas Desa Jompo Kecamatan Kalimanah sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023.
8 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 71 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 2 Tahun 2017.
Ketentuan Umum, Pengangkatan Kepala Desa, Pemberhentian Kepala Desa, Pakaian Dinas Dan Atribut Kepala Desa, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2021.
10 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 71 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang BATAS DESA MALENGGANG KECAMATAN SEKAYAM
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Malenggang Kecamatan Sekayam.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; Permendagri No. 45 Tahun 2016 ; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 141 Tahun 2017; Kepgub Kepala Daerah TK I Kalbar No. 353 Tahun 1987; Perda Kab.Sanggau No. 4 Tahun 2015; Perbup Sanggau No. 67 Tahun 2018 .
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Batas Desa Malenggang Kecamatan Sekayam; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2020.
13 Halaman dan 3 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul No. 71 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Nomor Induk Aparatur Pemerintah Desa Dalam Rangka Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka efektivitas pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur pemerintah desa serta berdasarkan ketentuan dalam Pasal 386 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat melakukan inovasi;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
Peraturan Bupati Katingan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
a. Pelaksanaan inventarisasi data informasi aparatur pemerintah desa;
b. Pemberian NIPD bagi aparatur pemerintah desa;
c. Meningkatkan pembinaan dan ketertiban administrasi pemerintah desa;
d. Meningkatkan kualitas dan sistem administrasi pemerintah desa; dan
e. Mengembangkan basis data pemerintah desa dalam menghasilkan data dan informasi yang akurat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2022.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala No. 71 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Penggunaan Bagian Dari Hasil Pajak daerah dan Retribusi Daerah Untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa ketentuan pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retibusi daerah dan tata cara pembagian nya kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa Kabupaten Barito Kuala tahun anggaran 2017.
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini menetapkan tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah untuk setiap desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017, meliputi Ketentuan Umum; Pengalokasian dan Penganggaran; Penetapan Besaran dan Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah; Tata Cara Penyaluran; Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 71 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan, Penegasan Dan Pengesahan batas Desa Desa Bika Kecamatan Bika
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bika Kecamatan Bika
UU No. 27 tahun 1959, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 tahun 2014, PP No. 43 tahun 2014, Permendagri No. 76 Tahun 2012, Permendagri No. 45 Tahun 2016, Perda Kab. Kapuas Hulu No. 4 Tahun 2009
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, penetapan dan pengesahan Batas Wilayah Desa Bika Kecamatan Bika, Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bika Kecamatan Bika yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2017.
9 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (4), Pasal 12 ayat (8), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), Pasal 17 ayat (4), Pasal 20 ayat (4), PasaJ 29 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP no 43 Tahun 2014; Perda Kab Boyolali No 1 Tahun 2018; Permendagri No 110 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang keanggotaan BPD, Tahapan Pelaksanaan, Pengisian Anggota BPD antarwaktu, Pengangkatan Tenaga Staf Administrasi BPD, Biaya Pengisian Anggota BPD, Mekanisme Pengaduan dan Penanganan Konflik, dan Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018.
70 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
