Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 49 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Maret 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidoarjo Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PENYEDIAAN DAN PENGGUNAAN DANA PENDAMPING BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH NEGERI DAN SWASTA KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah
untukmengembangkan potensi peserta didik agar menjadi
manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlaq mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif dan mandiri serta
untuk menjamin pemerataan pendidikan, perlu diberikan bantuan
dana rutin berupa Penyediaan Dana Pendamping Bantuan
Operasional Sekolah Negeri dan Swasta Kabupaten Sidoarjo Tahun
Anggaran 2017;
b. bahwa untuk meringankan beban masyarakat terhadap
pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 9 (sembilan)
tahun yang bermutu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengalokasikan
Penyediaan Dana Pendamping Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan
swasta Tahun Anggaran 2017;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2
Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Petunjuk Teknis Penyediaan dan Penggunaan Dana Pendamping
Bantuan Operasional Sekolah Negeri dan Swasta Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2017;
Mengingat : 3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547); 7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah nomor 32 tahun 2013 (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5410) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4496);
13 Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengelolaan dan
penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5105;
14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011; 21 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 11 tahun 2011, tentang pendidikan
khusus dan pendidikan layanan khusus;
22 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017;
23 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Penjabaran
APBD Tahun Anggaran 2017
peraturan ini mengatur mengenai petunjuk teknis penyediaan dan
penggunaan dana pendamping bantuan operasional sekolah
negeri dan swasta kabupaten sidoarjo tahun anggaran
2017. pengaturan meliputi antara lain: ruang lingkup sekloah, besaran nilai bantuan per siswa per tahun, prosedur pelaksanaan, pertanggungjawaban keuangan, monitoring dan pelaporan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2017.
jumlah 6 halaman + lampiran 27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dan Anggota Serta Dana Operasional Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota serta Dana Operasional bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2017.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015: Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 53 Tahun 2016; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017.
Peraturan ini mengatur tentang uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD serta uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Agustus 2017.
8 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol No. 20 Tahun 2017
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA - TUGAS, FUNGSI, TATA KERJA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 8 Perda No. 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat daerah dan untuk mengoptimalkan kinerja organisasi dan pelayanan kepada masyarakat serta untuk menghindari adanya tumpang tindih dan duplikasi kegiatan perlu menetapkan Perbup tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No, 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 11 Tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kabupaten Buol No. 4 Tahun 2016; Perda No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas, Fungsi dan Tata kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tugas dan fungsi dinas pemberdayaan masyarakat dan desa; tata kerja; kepegawaian; keuangan; dan perlengkapan kantor dan aset.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
17 Halaman, Penjelasan : - hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2017 No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Dan Pelimpahan Wewenang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dharmasraya
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene No. 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat
ABSTRAK:
dengan memperhatikan ketentuan pasal 43 Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat, maka perlu membentuk Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Zakat di Kabupaten Majene dalam rangka pembinaan untuk pengelolaan yang lebih profesional, akuntabel dan transparan.
dasar hukum: UU No.29 Tahun 1959; UU No.26 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.6 tahun 1988; PP No.38 tahun 2007; PP No.14 Tahun 2014; Perda Kabupaten Majene No.11 Tahun 2008; Perda Kabupaten Majene No.12 Tahun 2014.
dalam Peratruran Bupati ini diatur tentang maksud dan tujuan, syarat zakat mal dan zakat fitrah, tata cara perhitungan zakat mal dan pemberian zakar fitrah. Diatur tentang Baznas Kabupaten Majene.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 April 2017.
mencabut Peraturan Bupati No.37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Peraturan Daerah Kabupaten Majene No.12 Tahun 2014 Tentang Zakat
23 halaman, Lampiran 2 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2017 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
UNTUK TANGGAP DARURAT BENCANA
DI KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Keuangan Daerah yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah sehingga perlu menyusun pedoman pengelolaan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten Madiun;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
Peraturan Bupati Madiun Nomor 16 A Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 13 Tahun 2016.
Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 360/2903/SJ Tanggal 3 Juni 2015 Tentang Pedoman Pendanaan Tanggap Bencana Yang Bersumber Dari Belanja Tidak Terduga.
Peraturan ini berisi tentang:
1. Ketentuan umum;
2. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup Ditetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga untuk Tanggap Darurat Bencana di Kabupaten madiun;
3. Kriteria Belanja Tidak Terduga;
4. Penggaran Belanja Tidak Terduga;
5. Pelaksanaan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
6. Pernyataan Status Bencana dan Keadaan Darurat;
7. Mekanisme Penggunaan Belanja Tidak Terduga;
8. Pertanggungjawaban dan Pelaporan;
9. pengawasan;
10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Selatan Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2017/NO.20, TBD 2017, LL SETDA KAB. BURU SELATAN : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uang Jasa Pengabdian Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uang Jasa Pengabdian Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Selatan Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Uang Jasa Pengabdian Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buru Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satuan Tugas Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
Bahwa Untuk Memberikan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Kepada Masyarakatmelalui BPJS Bagisatuan Tugas Pelayanan Kesehatan Yang Telah Dibentuk Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 440.05/148/2017 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelayanan Kesehatan, Perlu Mengatur Petunjuk Teknis Pelaksanaan Satuan Tugas Pelayanan Kesehatan
Dasar Hukum Peraturan Ini : UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No. 7 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; Sebagaimana Telah Diubah Dengan PP Pengganti UU No. 2 Tahun 2014; PP No. 101 Tahun 2012; Perpres No. 12 Tahun 2013; Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres No. 111 Tahun 2013; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda Kab. PPU No. 10 Tahun 2012.
Pendahuluan, Standar Prosedur Pelayanan (SPP) , Biayaan, Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
48 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat