Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN ZAKAT PENDAPATAN, INFAK/SEDEKAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PESlSIR BARAT
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 61 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Sanggau No. 24 Tahun 2021 tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARTUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
Mencabut :
PERBUP Kab. Sanggau No. 28 Tahun 2014 tentang TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
Bahwa pemberian tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada pegawai aparatur sipil negara yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sanggau; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai aparatur sipil negara di daerah ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 ; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Perpres No. 33 Tahun 2020; Kepmendagri No. 061-5449 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Prinsip Pemberian TPP; Basic TPP; Komponen TPP; Penilaian TPP; Penguranga TPP; Pembayaran TPP; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
14 Halaman dan 21 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Blora, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten
Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019;
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tugas dan Fungsi
Bab V Tugas dan Fungsi Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Bab VI Tugas dan Fungsi Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Bab VII Tugas dan Fungsi Asisten Administrasi Umum
Bab VIII Kelompok Jabatan Fungsional
Bab IX Tata Kerja
Bab X Ketentuan Peralihan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Bupati Blora Nomor 70 Tahun 2018 dicabut.
45 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja, menumbuhkembangkan semangat dan etos kerja, tanggung jawab moral Aparatur Sipil Negara serta
pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu dilakukan perubahan pola pikir (mind set) dan budaya kerja (culture set) Aparatur Sipil Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa untuk mewujudkan perubahan pola pikir dan budaya kerja diperlukan upaya yang berkelanjutan melalui pengembangan budaya kerja aparatur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat;
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 72 Tahun 2019; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 42 Tahun 2024; PP No. 49 Tahun 2018; PP No. 49 Tahun 2021; Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. PER/01/M.PAN/01/2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi No. 10 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 39 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 3 Tahun 2023; Peraturan Daerah No.10 Tahun 2016; Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2019; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2021; Peraturan Bupati No. 32 Tahun 2014;
Dalam perbup ini diatur tentang Budaya Kerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat. Ruang lingkup Budaya Kerja mencakup implementasi Core values dan Employer Branding ASN pada Perangkat Daerah. Core Values ASN adalah Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif yang disingkat "BerAKHLAK".
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 61 Tahun 2011
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH GEMOLONG - PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2011/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Gemolong Kabupaten Sragen
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten
Sragen Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sragen, perlu menjabarkan tugas dan fungsi Rumah Sakit Daerah Gemolong Kabupaten Sragen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Sragen tentang
Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah
Gemolong Kabupaten Sragen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang – Undang nomor 10 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 128/ MENKES/ SK/ II/ 2004; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 922/Menkes/SK/X/2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi, tata kerja, pengangkatan dalam jabatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2011.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 61 Tahun 2017
PAKAIAN DINAS - ATRIBUT - BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH - KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD.2019/NO.61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Atribut Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pakain dinas dan atribut bagi pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas Utara
UU No 12 Tahun 2011 ;UU No 16 Tahun 2013;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 18 Tahun 2017;Perda No 5 Tahun 2017
Jenis dan Jumlah Pakaian Dinas berserta atribut ,Standar Harga,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
3 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 61 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang UNIT PELAKSANA TEKNIS AGRIBISNIS PERIKANAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN, DAN PERIKANAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2016.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
