PERBUP Kab. Purworejo No. 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang / Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 14 Seri E Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung kelancaran proses perencanaan dan pelaksanaan APBD Kab Purworejo TA 2021, telah ditetapkan Perbup Purworejo No 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemkab Purworejo Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Purworejo No 22 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perbup Purworejo No 79 Tahun 2020 tentang standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemkab Purworejo Tahun 2021; Bahwa sejalan dengan perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta perubahan peraturan perundang-undangan, maka beberapa ketentuan dalam Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah kembali; bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaannya, maka perubahan Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah kembali; bahwa untuk memberikan landasan hukum dan pedoman dalam pelaksanaannya, maka perubahan Perbup sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu ditetapkan dengan Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kedua atas Perbup Purworejo No 79 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa di Lingkungan Pemkab Purworejo Tahun 2021;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU no 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; PP no 12 Tahun 2019; Perpres No 33 Tahun 2020; Perda Kab Purworejo No 15 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada BAB I Biaya Kegiatan dan Honorarium I.A.1 Jamuan Makan I. Jamuan Makan untuk Penerimaan Tamu Penyelenggaraan Rapat/Resepsi/Penataran/Penyuluhan/Kursus, jamuan makan prasmanan, halaman 1; penambahan huruf d pada Bab I Biaya Kegiatan dan Honorarium, I.a.2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas, 4. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri, halaman 6; perubahan Bab I Biaya Kegiatan dan Honorarium, I.a.2 Satuan Biaya Perjalanan Dinas, D. Perjalanan Pulang Pergi Dalam Daerah, halaman 24; penambahan angka 9 pada Bab I Biaya Kegiatan dan Honorarium, I.A.5 Kesehatan, B. Biaya Pemeriksaan Kesehatan Medical Check Up (MCU), Pemeriksaan Jiwa dan Bebas Narkoba, halaman 33; penambahan angka 2 pada Bab I. Biaya Kegiatan dan Honorarium I.A.9 Biaya Operasional Kegiatan Lainnya, halaman 60, huruf L. Biaya Kegiatan Lainnya; penghapusan Bab I Kegiatan dan Honorarium, I.B.2 Honorarium Pelaksana Teknis sampai dengan I.B.11 Honorarium Pendapatan Pajak Daerah, halaman 68-99; penambahan rincian Sub Bab I.B.2 pada Bab I Biaya Kegiatan dan Honorarium; penambahan sub bab V sampai dengan Sub Bab AA pada Bab II. Jasa, Sewa dan Pemeliharaan, II.A Jasa dan Sewa, halaman 103.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 79 Tahun 2020 diubah.
20 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 47 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasakota Banjarmasin Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (5) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu
adanya standar harga satuan setiap unit barang/jasa di Pemerintah Kota Banjarmasin perlu menetapkan standar satuan harga barang dan jasa di Pemerintah Kota Banjarmasin; bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Peraturan
Walikota Banjarmasin Nomor 34 Tahun 2016 tentang
StandarSatuan Harga Barang dan Jasa Kota Banjarmasin
TahunAnggaran 2017 sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu
dicabut dan diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota
Banjarmasin. tentang Standar SatuanHarga Barang dan Jasa
Kota BanjarmasinTahunAnggaran 2020;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Walikota Tentang Standar Satuan Harga
Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2020, yang berisi:
1. Ketentuan Umum;
2. Maksud Dan Tujuan;
3. Penetapan Standar Satuan Harga Barang Dan Jasa;
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2019.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 47 Tahun 2021
ADMINISTRASI dan tata usaha negara - Standar/Pedoman
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD.2021/NO.47 LL Kab Kubu Raya : 18 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
Bahwa pemanfaatan teknologi informasi harus dapat memberikan nilai tambah di dalam menjalankan administrasi pemerintahan; bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government, dan untuk mengikuti perkembangan teknologi informasi, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya melaksanakan tata naskah dinas secara elektronik.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 35 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 43 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PermenpanRB No. 6 Tahun 2011; Perbup Kubu Raya No. 63 Tahun 2010.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sasaran; Manfaat; Jenis; Penandatanganan; Desain Sistem; Alur Kerja; Dokumen dan Tanda Tangan Elektronik; Pengelolaan Tata Naskah Dinas Elektronik; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2021.
7 Halaman dan 11 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 47 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Umum Di Desa Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan pedoman kepada Pemerintahan Desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, maka perlu disusun Standar Biaya Umum di Desa Tahun Anggaran 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Umum Di Desa Tahun Anggaran 2019
Undang-Undang Nomor 8 tahun 1965; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010; 05 tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 45 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 27 Tahun 2018; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 30 tahun 2018
Perauran Bupati Tentang Standar BIaya Umum Di Desa Tahun Anggran Nomor 2019, Berisi Tnetang:
1. Ketentuan Umum
2. Standar Biaya Umum
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
11 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2020 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisa Standar Belanja dan Harga Satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemkab. Solok TA 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran, ketertiban, efektifitas dan efisiensi dalam penyusunan rencana kebutuhan pekerjaan yang bersumber APBD Kab. Solok TA 2021 perlu menetapkan Analisa Standar Belanja dan Harga satuan Pokok Kegiatan di Lingkungan Pemkab. Solok
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 17 tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, Perpres No. 16 tahun 2018, Permendagri No. 19 Tahun 2016, PermenPUPR No. 28/PRT/M/2016, PermenPUPR No. 07/PRT/M/2019, Permendagri No. 70 Tahun 2019, Permendadgri No. 90 Tahun 2019, Peraturan LKPBJP No. 7 Tahun 2018, Peraturan LKPBJP No. 9 Tahun 2018, Peraturan LKPBJP No. 14 Tahun 2018, Peraturan LKPBJP No. 19 Tahun 2018, Perda Kab. Solok No. 3 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Analisa Standar belanja dan Harga satuan Pokok Kegiatan
3. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2020.
10 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 47
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor I Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor I Tabun 2015 Lentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu menetapkao Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor I Tabun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa seba:gaimana telab diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tabun 2020 tentang Perubaban Ketiga Atas Peraturan Daerab Kabupaten Pemalang Nomor 1 Taliun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Desa.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun 2015.
Peraturan ini mengatur tentang peJaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih Kepala Deasa yang bersifat langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
97 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Temanggung Nomor 47 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2015
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2015
dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna, dan
berhasil guna sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, perlu
menJrusun Standar Biaya Tahun Anggaran 2015
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 Tahun 2008; UU No 33 Tahun 2004; UU No 27 Tahun 2009; PP No 109 Tahun 2000; PP No 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No 21 Tahun 2007; PP No 58 tahun 2005; Perpres No 1 Tahun 2007; Perpres No 54 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 70 tahun 2012; Perda Kab Temanggung No 4 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda Kab temanggung No 12 Tahun 2007; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2008; Perda Kab Temanggung No 26 Tahun 2012; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; Permendagri No 37 tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : standar Biaya Tahun Anggaran 201s merupakan batas biaya paling
tinggi atau estimasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 November 2014.
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 47, BN.2016/No.1636, peraturan.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 47, BD 2020/49 Seri E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pakaian Dinas Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah Dan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2020.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 47 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok
ABSTRAK:
a. bahwa situasi penyelenggara negara memiliki atau
patut diduga memiliki kepentingan pribadi terhadap
setiap penggunaan wewenang sehingga dapat
mempengaruhi kualitas keputusan dan/atau
tindakannya;
b. bahwa dalam rangka menuju tata kelola pemerintahan
yang bebas korupsi diperlukan suatu kondisi yang
bebas dari benturan kepentingan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kota Depok;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 12 Tahun 2014
Terdiri dari 6 pasal, 3 bab yaitu ketentuan umum, pedoman penanganan benturan kepentingan, monitoring dan evaluasi
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
mengatur mengenai pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan pemerintah daerah kota depok
18 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
