Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, BD Kabupaten Pasuruan Tahun 2023 No 106; https://jdih.pasuruankab.go.id/hukum/detail/peraturan-bupati-pasuruan-nomor-106-tahun-2023-tentang-pedoman-pelaksanaan-anggaran-pendapatan-dan-belanja-daerah-dan-panduan-teknis-pelaksanaan-kegiatan-tahun-anggaran-2024.html
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2024
ABSTRAK:
a. bahwa guna menunjang terselenggaranya fungsi Pemerintahan Daerah secara optimal dan dalam rangka efisiensi penggunaan Angggaran dan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, diperlukan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan sebagai acuan bagi Instansi/Lembaga/ Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
b. bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 2 Tahun 1965;
UU No 17 Tahun 2003;
UU No 1 Tahun 2004;
UU No 25 Tahun 2004;
UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 1 Tahun 2022;
PP No 24 Tahun 2005;
PP No 12 Tahun 2017;
PP No 12 Tahun 2019;
PP No 27 Tahun 2014;
Perpres No 73 Tahun 2011;
Perpres No 54 Tahun 2018;
Perpres No 33 Tahun 2020;
Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021;
Perpres No 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 76 Tahun 2021;
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barjas Pemerintah No 14 Tahun 2015;
PMK No 113/PMK.05/2012;
Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018;
Peraturan Kepala Arsip Nasional No 13 Tahun 2016;
Permendagri No 19 Tahun 2016;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah No 1 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah No 2 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah No 3 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah No 4 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah No 5 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah No 6 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah No 7 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah No 8 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah No 9 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah No 11 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah No 11 Tahun 2021;
Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah No 12 Tahun 2021;
Permendagri No 79 Tahun 2018;
Permendagri No 59 Tahun 2015;
Permedagri No 90 Tahun 2019;
Permen PUPR No 14 Tahun 2020;
Permendagri No 77 Tahun 2020;
Kep. Deputi Bodang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 21 Tahun 2018;
Kep. Deputi Bidang Pengembangan strategi dan Kebijakan lembaga kebijakan pengadaan barang/Jasa Pemerintah No 3 Tahun 2018;
Kep. Deputi Bidang Pengembangan strategi dan Kebijakan lembaga kebijakan pengadaan barang/Jasa Pemerintah No 4 Tahun 2018;
Kep. Deputi Bidang Pengembangan strategi dan Kebijakan lembaga kebijakan pengadaan barang/Jasa Pemerintah No 5 Tahun 2018;
Kep. Deputi Bodang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No 19 Tahun 2021;
Kep. Deputi Bidang Pengembangan strategi dan Kebijakan lembaga kebijakan pengadaan barang/Jasa Pemerintah No 2 Tahun 2022;
Perbup Pasuruan No 107 Tahun 2022.
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juni 2023.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karawang Nomor 106 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa, berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Permendagri No. 45 Tahun 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Cintawargi Kecamatan Tegalwaru.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 23 Tahun 2014 sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Permendagri No. 1 Tahun 2017; Permendagri No. 58 Tahun 2021; Perda Kabupaten Karawang No. 4 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Batas Wilayah, Peta Batas Desa, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2023.
13 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya Nomor 106 Tahun 2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 106, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 56
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang SEKOLAH ORANG TUA HEBAT
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa dalam rangka memutus mata rantai kejadian stunting dan mempersiapkan generasi emas Tahun 2045 dan untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang anak usia dini secara optimal, sesuai dengan usia dan tahap perkembangannya, diperlukan upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, gizi, pengasuhan, kesejahteraan, pemenuhan hak dan perlindungan yang dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi, dan berkesinambungan; b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta dalam rangka pemberian pelayanan edukasi, pengasuhan 1.000 (seribu) Hari Pertama Kehidupan pada keluarga-keluarga beresiko stunting melalui pelaksanaan Sekolah Orang Tua Hebat di kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita, perlu menetapkan Peraturan Walikota; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Sekolah Orang Tua Hebat.
Mengingat: 1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 70); 2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 77); 3. Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2022 Nomor 80).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, PELAKSANAAN, STRATEGI, SASARAN DAN PENYELENGGARAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMBIAYAAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 September 2023.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 106 Tahun 2023
Bantuan - keuangan - yang - bersifat - khusus - untuk - meningkatkan - kinerja - pemerintah - desa - berupa - pengadaan - kendaraan - operasional - pemerintah - desa
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Untuk Peningkatan Kinerja Pemerintah Desa Berupa Pengadaan Kendaraan Operasional Pemerintah Desa
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ktentuan Pasal 98 peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 maka perlu menetapkan Perbup tentang Bantuan keuangan yang bersifat khusu untuk meningkatkan kinerja Pemerintah Desa Berupa pengadaan kendaraan Operasional Pemerintah Desa.
dasar Hukum Bupati Ini Adalah Uu No. 14 Tahun 1950 sebagaiamana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 2014; Uu No. 23 tahun 2014 sebagaiaman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Uu No. 6 Tahun 2023; UU No. 30 Tahun 2014 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 44 Tahun 2016; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah RI No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 73 tahun 2020; Perda Kab. Cirebon No. 2 Tahun 2015 sebagaiamana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perda kab. Cirebon No. 3 Tahun 2021; Perda Kab. Cirebon No. 7 Tahun 2019 sebagaiamana diubah dengan Perda kab. Cirebon No. 6 Tahun 2021; Pebup Cirebon No. 91 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat khusus Kepada Pemerintah Desa, Pengunaan Dan sumber Dana, Prinsip Dan Manfaat Peningkatan Kinerja Pemerintahan Desa, Sasaran, Penyaluran Pencairan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pengawasan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2023.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabanan Nomor 106 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 106
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERlMAAN LAINNYA YANG SAH BAGI PERBEKEL, DAN PERANGKAT DESA, DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA, SERTA PEMBERlAN HONORARIUM BAGI NARASUMBER PADA KEGIATAN PEMERINTAHAN DESA
ABSTRAK:
a. bahwa untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa, serta memberikan peningkatan kesejahteraan Perbekel dan
Perangkat Desa serta Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pemerintahan desa perlu diberikan penghasilan yang layak dan memadai;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 tentang Penerimaan Lain Yang Sah untuk Perbekel dan Perangkat Desa sudah tidak sesuai dengan kondisi dan
perkembangan hukum saat ini, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan
dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Perbekel, dan Perangkat Desa, dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, Serta Pemberian Honorarium
Bagi Narasumber pada Kegiatan Pemerintahan Desa;
Pasal 18 ayat(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2017
Ketentuan Umum,Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan,Pemberian Honorarium Bagi Narasumber,Tunjangan Permusyawaratan Desa,
Perbekal dan Permusyawaratan Desa yang Diberhentikan sementara dan melaksanakan cuti,Pasal 22 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2023.
-
-
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 106 Tahun 2023
PERWALI Kota Banjarmasin No. 93 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2020 tentang
Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
Dasar Hukum:
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun
2020; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021.
Peraturan Walikota ini memuat tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 93 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksana dan Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2023.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 106 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun
2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas
Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas
Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Batas Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang yang meliputi Penetapan Batas Desa Dan Penegasan Batas Desa. Peta Batas Desa Sinduraja Kecamatan Kaligondang sebagaimana dimaksud tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2023.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 106 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 106, BD Tahun 2023 Nomor 160 Seri E Nomor 88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta Tahun 2023-2043
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo
Tahun 2021-2041, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Kota Perbatasan Sekitar
Bandara Intemasional Yogyakarta Tahun 2023-2043.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021; Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun
2021
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Tata Ruang yang meliputi rencana struktur ruang WP Kawasan Kota Perbatasan Sekitar Bandara Internasional Yogyakarta, zona hijau di sekitar area bandara. Peraturan ini juga mengatur tentang ketentuan-ketentuan yang menjadi patokan pada saat melakukan tata ruang di sekitar daerah bandara internaisonal Yogyakarta.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2023.
372 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
