Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Perda No 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu diatur dengan Perbup; bahwa Perbup No 57 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru dipandang sudah tidak sesuai, maka perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 20 Tahun 2003; UU No 14 Tahun 2005; UU No 23 Tahun 2014; PP No 19 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 55 Tahun 2007; PP No 47 Tahun 2008; PP No 48 Tahun 2008; PP No 74 Tahun 2008; PP No 17 Tahun 2010; Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2016; Perda Kab temanggung No 7 Tahun 2018; Perda Kab Temanggung No 11 Tahun 2018; Permendikbud No 51 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, prinsip-prinsip, penyelenggara, mekanisme, kepanitiaan, pengumuman dan jadwal, persyaratan dan tata cara pendaftaran, zonasi dan jalur PPDB, seleksi, konversi dan penetapan nilai akhir, pembiayaan dan daftar ulang, pengendalian, pengaduan dan pelaporan, larangan dan sanksi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
Peraturan Bupati Temanggung nomor 57 Tahun 2017 dicabut.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 16 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak
ABSTRAK:
Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan _partisipasi menjadi kewajiban orang tua, pemerintah daerah, serta masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kabupaten Bengkalis yang makmur dan sejahtera.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
Dalam Peraturan ini berisi 11 (sebelas) bab dan 15 (lima belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; asas dan tujuan; sasaran dan ruang lingkup; upaya pencegahan perkawinan pada usia anak; penguatan kelembagaan; upaya pendampingan dan pemberdayaan; pengaduan; kebijakan, strategi dan program; monitoring dan evaluasi; pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
Bahwa untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak agar
dapat hidup tumbuh berkembang dan berpartisipasi
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari
kekerasan, diskriminasi dan pelanggaran hak anak
lainnya, perlu dilakukan upaya perlindungan anak di
daerah, bahwa untuk mewujudkan upaya-upaya pemenuhan hak
anak dan perlindungan anak secara wajar perlu
dilakukan adanya komitmen bersama antara pemerintah
daerah dan masyarakat di daerah.
Dasar hukum Peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011, Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor
Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016.
Materi Pokok :
Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak (KLA) bertujuan untuk :
a. mewujudkan Daerah menjadi KLA serta mewujudkan pemenuhan hak
Anak dan Perlindungan Khusus Anak.
b. mewujudkan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan orang
tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha
dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak,
kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga anak tumbuh
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan
menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab di
Daerah;
c. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana,
prasarana, metode dan teknologi yang ada pada pemerintah daerah,
masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi
hak-hak anak di Daerah;
d. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan
pembangunan daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai
dengan indikator KLA di Daerah; dan
e. menentukan dan melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan hak
anak bagi Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2019.
Jumlah halaman : 21 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Manggarai Timur Nomor 15 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa kejadian stunting pada Balita masih banyak terjadi di Kabupaten Manggarai Timur, sehingga dapat menghambat upaya peningkatan kesehatan masyarakat dan pembanguna kualitas sumber daya manusia, untuk itu perlu melakukan komunikasi, informasi dan edukasi terkait stunting (balita pendek) sejak 1000 hari pertama kehidupan untuk menjaga kesehatan dan gizi balita; bahwa dalam rangka efektivitas dan sinkronisasi pengelolaan program penurunan stunting di Kabupaten Manggarai Timur perlu adanya koordinasi antar lintas sektor berdasarkan tugas pokok dan fungsi pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur; dan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Perturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di Daerah, Pemerintah Daerah melaksanakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi di daerah masing-masing dengan mengacu pada rencana dan program kerja yang disusun oleh Gugus Tugas.
Dasar hukum peraturan ini adalah:
UU No.23 Tahun 2002; UU No.26 Tahun 2007; UU No.36 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.28 Tahun 2004; PP No.33 Tahun 2012; Perpres No.42 Tahun 2011; Perpres No.2 Tahun 2015; Permentan No.24 Tahun 2010; Permenkes No.2669/Menkes/Per/XI/2011; Permenkes No.23 Tahun 2014; Permenkes No.25 Tahun 2014; Permenkes No.28 Tahun 2014; Permenkes No.41 Tahun 2014; Permenkes No.88 Tahun 2014; Permenkes No.21 Tahun 2015; Permenkes No.51 Tahun 2016; Permenkes No.15 Tahun 2017; Permendes PDTT No.16 Tahun 2018; Permenkes No.3 Tahun 2019; Perda Kab. Manggarai Timur No.2 Tahun 2014; Perda Kab. Manggarai Timur No.6 Tahun 2016; Perda Kab. Manggarai Timur No.9 Tahun 2016.
Materi yang diatur adalah:
Azaz, Tujuan, dan Maksud penurunan stunting, pilar penurunan stunting, ruang lingkup, pendekatan, edukasi, pelatihan, dan penyuluhan gizi, penelitian dan pengembangan, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab, penajaman sasaran wilayah penurunan stunting, peran serta masyarakat, pencatatan dan pelaporan, apresiasi, dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2019.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Timur Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sekolah Ramah Anak
ABSTRAK:
a. bahwa dalam Konvensi Hak Anak mengamanatkan
tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk
terwujudnya anak yang sehat, cerdas, cena,
berakhlak mulia, dan cinta tanah air;
b. bahwa untuk pemenuhan hak dan perlindungan anak
khususnya di bidang pendidikan, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati Kolaka Timur tentang
Sekolah Ramah Anak; Percepatan Pelayanan
kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Kolaka
Timur;
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979
tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor (5606);
4. Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4301 );
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun
2014 ten tang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara ·Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990
tentang Pengesahan Conventionon the Rights of the·
Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak
8. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011
tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan
Khusus;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun
2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur ;
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN,
BAB III PRINSIP SEKOLAH RAMAH ANAK,
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN SEKOLAH RAMAH ANAK,
BAB V PENYELENGGARAAN SEKOLAH RAMAH ANAK,
BAB VI TAHAPAN SEKOLAH RAMAH ANAK,
BAB VII INDIKATOR SEKOLAH RAMAH ANAK,
BAB VIII PENGAWASAN , EVALUASI DAN PEMBINAAN,
BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT,
BAB X PEMBIAYAAN,
BAB XI PENGHARGAAN,
BAB XII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
13 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buru Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencegahan Dan Penanganan Perkawinan Usia Anak
ABSTRAK:
Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, Pemerintah Daerah serta masyarakat, karena pada diri anak melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya untuk mewujudkan Kabupaten Buru yang makmur dan sejahtera. Perkawinan usia anak akan berakibat buruk dan mengganggu kesehatan ibu dan anak, psikologis anak, memicu terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan dan rendahnya kualitas sumber daya manusia sehingga, perlu upaya pencegahan dan penanganan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan ; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000; Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana tela diubah degan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; .Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 17 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buru Nomor 02 Tahun 2018; dan Peraturan Bupati Buru Nomor 143 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia Anak di Kabupaten Buru.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 14 Tahun 2019
jaminan persalinan - petunjuk teknis penggunaan dana program
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2019/No. 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
bahwa program jaminan persalinan bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi serta mencegah terjadinya komplikasi pada ibu hamil, bersalin, nifas serta bayi baru lahir dengan mendekatkan akses dan mencegah keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan bayi baru lahir terutama untuk penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas kesehatan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Permenkes No 3 tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana alokasi Khusus Nonfisik Bisang Kesehatan, menyebutkan bahwa Dana Alokasi Khusu Nonfisik Bidang kesehatan antara lain terdiri atas Jaminan Persalinan; bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Program Jaminan Persalinan sesuai dengan \Permenkes No 3 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi khusus Nonfisik Bidang Kesehatan, perlu adanya regulasi tentang petunjuk teknis penggunaan dana program jaminan persalinan di Kab Cilacap; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Petunjuk teknis Penggunaan Dana Program Jaminan Persalinan di Kab Cilacap;
|UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 33 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 23 tahun 2014; PP No 101 tahun 2012; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 32 Tahun 2014; Perpres No 82 Tahun 2018; Perda Kab Cilacap No 4 Tahun 2011; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang sasaran dan tujuan jampersal, ruang lingkup pelayanan jampersal, penyelenggara jampersal, mekanisme pelaksanaan jampersal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
6 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pusat Pelayanan Terpadu Bina Keluarga Balita Holistik Integratif-Posyandu, Bina Keluarga Balita dan Pendidikan Anak Usia Dini
ABSTRAK:
bahwa peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam
pencapaian tumbuh kembang anak usia dini secara optimal
sangat ditentukan oleh perkembangan anak selama periode
anak usia dini yaitu sejak janin sampai anak berusia 6 (enam)
tahun yang terlihat dari meningkatnya derajat kesehatan dan
status gizi, kecerdasan, keceriaan, pematangan emosional,
spiritual dan kesejahteraan anak. bahwa untuk menjamin pemenuhan hak tumbuh kembang
anak usia dini secara holistik integratif diperlukan komitmen
unsur terkait yaitu orang tua, keluarga, masyarakat,
Pemerintah dan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
Pusat Pelayanan Terpadu BKB HI – Posyandu, BKB, PAUD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 meliputi kegiatan antara lain:
a. pendaftaran;
b. penimbangan;
c. pencatatan;
d. pelayanan kesehatan;
e. penyuluhan kesehatan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2019.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkalis Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
Bahwa setiap Anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016;
Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 14 (empat belas) Pasal, diantaranya membahas tentang: Ketentuan Umum; Prinsip dan Tujuan; Ruang Lingkup dan Sasaran; Penilaian dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 14 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kabupaten Layak Anak
ABSTRAK:
Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan
harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
Untuk menjamin terpenuhinya hak anak dan
melaksanakan Peraturan Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011
tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak
Anak, maka perlu mengintregasikan program kesejahteraan
dan Perlindungan Anak ke dalam Program Pembangunan
Kabupaten Banjar yang responsif terhadap Anak melalui
Pengembangan Kabupaten Layak Anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kabupaten Layak Anak.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990; Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Nomor 3
Tahun 2008; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati mengatur tentang Kabupaten Layak Anak, meliputi Ketentuan Umum; Prinsip dan Tujuan; Ruang Lingkup dan Sarana KLA; Kelembagaan; Penilaian dan Pelaporan; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2019.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
