Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2017-2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun
Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 13 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 1 Tahun 2018; Perbup Pati No. 47 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
15 hlm
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2012
Permenkominfo No. 12 Tahun 2017 tentang Penggunaan Teknologi pada Pita Frekuensi Radio 450 Mhz, 900 Mhz, 2.1 Ghz, dan 2.3 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
Permenkominfo No. 43/PER/M.KOMINFO/12/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2,1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 32, BN.2012/No.1016, jdih.kominfo.go.id : 4 hlm.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/2/2006 tentang Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2012.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 32 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2011/No.32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian Usaha Warung Internet di Kabupaten Rembang
ABSTRAK:
bahwa jasa usaha warung internet sangat membantu perkembangan sistem informasi yang semakin cepat dan merupakan kebutuhan masyarakat pada saat ini; bahwa dengan meningkatnya kebutuhan akan jasa warung internet membawa dampak terhadap timbulnya kegiatan usaha yang berhubungan dengan jasa warung internet; bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan, pengawasan dan pengendalian usaha Warung Internet di Kabupaten Rembang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan, Pengawasan Pengendalian dan Pembinaan Usaha Warung Internet Di
Kabupaten Rembang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan
Menteri Komunikasi dan lnformatika Nomor 23/PER/M.KOMINF0/4/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Perizinan Usaha Warnet
Bab III Kewajiban dan Larangan
Bab IV Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Bab V Sanksi
Bab VI Berakhirnya Izin
Bab VII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2011.
Ilmu Pengetahuan dan TeknologiPers, Pos, dan PeriklananTelekomunikasi, Informatika, Siber, dan InternetDasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas
ABSTRAK:
Perkembangan teknologi informasi mendorong perubahan besar dalam praktik jurnalisme berkualitas salah satunya dengan kehadiran perusahaan platform digital sehingga pemerintah perlu menata ekosistem perusahaan platform digital dalam hubungannya dengan perusahaan pers untuk mendukung jurnalisme berkualitas.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Perpres ini mengatur tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Presiden ini bertujuan mengatur tanggung jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar Berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya secara adil dan transparan. Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi pengaturan: 1) Perusahaan Platform Digital; 2) kerja sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers; 3) komite; dan 4) pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Agustus 2024.
Komite dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Pers dan melaksanakan tugasnya yang bersifat independen. Komite mempunyai tugas untuk memastikan pemenuhan kewajiban Perusahaan Platform Digital.
Peraturan Presiden ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.
Lampiran file: 10 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 19 TAHUN 2015 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA
ABSTRAK:
a. bahwa Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi bersama telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2105 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2105 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama, namun dalam pelaksanaannya dipandang perlu diadakan perubahan; b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi Bersama;
1.UU No. 2 Tahun 1993 ;2.UU No.5 Tahun 1999 ;3.UU No.18 Tahun 1999 ;4.UU No.36 Tahun 1999 ;5.UU No. 28 Tahun 2002 ;6.UU No.23 Tahun 2014 ;7.PP No.52 Tahun 2000 ;8.PP No.53 Tahun 2000 ;9.PP No. 27 Tahun 2012;10.PP No.27 Tahun 2014 11.PP No.38 Tahun 2015
;12.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Informasi dan Komunikasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor 19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009
;13.. Peraturan Menteri Informasi dan Komunikasi Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010
;14.. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 8 Tahun 2013 ;15.Perda No. 15 Tahun 2011
;16.Perda No.16 Tahun 2011 ;17.Perda No. 17 Tahun 2011 ;18.Perda No. 3 Tahun 2012 ;19.Perda No.6 Tahun 2012 ;20.Perda No.8 Tahun 2016 ;21.Perwal No.96 Tahun 2014 ;22.Perwal No. 19 Tahun 2015 ;23.Perwal No.60 Tahun 2016 ;24.Perwal No.1 Tahun 2017 ;25.Perwal No.74 Tahun 2016
terdapat dalam pasal 1, pasal 6, pasal 14, pasal 17, pasal 18, pasal 20, dan pasal 27
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
12 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Barat Nomor 32 Tahun 2019
TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP BERBASIS ELEKTRONIK
2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang TATA CARA PENYELENGGARAAN SISTEM ADMINISTRASI MANUNGGAL SATU ATAP BERBASIS ELEKTRONIK
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap kepada masyarakat secara efektif, efisien, cepat, transparan, dan akuntabel diperlukan sistem teknologi informasi ;
b. bahwa pelayanan sistem administrasi manunggal satu atap di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan secara manual, maka untuk mencapai pelayanan yang cepat, tepat dan mudah perlu dilakukan penyelenggaraan pelayanan secara elektronik;
c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum mengenai tata cara penyelenggaraan sistem administrasi manunggal satu atap perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Berbasis Elektronik;
Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.07/2016, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 20 Tahun 2018,
KETENTUAN UMUM, PERENCANAAN, PENGEMBANGAN DAN PEMELIHARAAN, PELAKSANAAN E-SAMSAT, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, PENDANAAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
11
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Boyolali
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Bupati
Boyoiali Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan
Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2018
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Boyoiali dan dengan telah dilaksanakannya evaluasi
terhadap uraian tugas pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Boyoiali, ketentuan dalam
Peraturan Bupati Boyoiali Nomor 40 Tahun 2018
tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupaten Boyoiali sudah tidak
sesuai sehingga perlu diganti;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Boyoiali;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 18 Tahun 2016, Perda Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 dan Perbup Boyolali Nomor 25 Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, uraian tugas dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
36 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 32 Tahun 2015
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan NO. 32, BN.2020/No. 1664, peraturan.go.id : 12 hlm.
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengawasan Obat dan Makanan yang Diedarkan secara Daring
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 32 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 32
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
