Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip substantif urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Desa, diperlukan Jadwal Retensi Arsip terhadap arsip tersebut; bahwa Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 2009 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo sudah sesuai dengan perkembangan dinamika pemerintahan serta adanya perubahan pedoman retensi atau jangka waktu simpan arsip substansi urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, sehingga perlu diganti dengan menerbitkan Peraturan Bupati yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta dengan memperhatikan Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor: B-PK.02.09/109/2020, tanggal 27 Oktober 2020 perihal Persetujuan Jadwal Retensi Arsip Substantif Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal Retensi Arsip Substantif Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 7 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 12 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 15 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jadwal retensi arsip urusan pemerintahan wajib yang berkaitan pelayanan dasar di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Pemerintah Desa ditetapkan dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam penyusutan dan penyelamatan Arsip Substantif.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Angka 4, Angka 5.2, 5.3,.5.4,.5.7, 5.9 dan Angka 7 Lampiran Peraturan Bupati Purworejo Nomor 30 Tahun 2009 dicabut.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 102 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 99, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 99
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BONDOWOSO NOMOR 13 TAHUN
2013 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso, perlu menyempurnakan Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Bondowoso Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bondowoso.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata
Naskah Dinas; 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang
Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik
dilingkungan Instansi Pemerintah; 5. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 13 Tahun 2013
tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
Menetapkan beberapa perubahan antara lain tentang tata persuratan, jenis naskah dinas dan mekanisme pengiriman naskah dinas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
19 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 97 Tahun 2020
Struktur Organisasi-Kepegawaian, Aparatur Negara-arsip
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 97, BD 2020/97
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Garut, Dan bahwa sehubungan telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada, sehingga perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian, Sehingga berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016.
Ketentuan Umum, Tugas, Fungsi, dan Uraian Tugas, Tata Kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, dan Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
30 halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 90 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Arsip Vital
Di Lingkungan Pemerlntah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1)
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan, lembaga negara, Pemerintah Daerah,
Perguruan Tinggi Negeri serta Badan Usaha Milik
Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah wajib
membuat program arsip vital;
b. bahwa guna memberikan pedoman program arsip vital
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membuat
pedoman pengelolaan arsip vital;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaima dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu, menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Arsip
Vital di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 06 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun
2016 sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tegal Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Bupati Tegal Nomor 73 Tahun 2019.
Peraturan ini mengatur tindakan dan prosedur yang sistematis dan
terencana yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan
menyelamatkan arsip vital pencipta arsip pada saat darurat atau
setelah terjadi musibah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
27 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 87 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Rabies.
ABSTRAK:
Bahwa rabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menular dari hewan ke manusia dan/atau sebaliknya (zoonosis), dan pencegahannyahanya dapat dilakukan dengan cara memberikan vaksinasi rabies secara berkala kepada hewan penular rabies;
Bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies mengakibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan penyakit rabies terhadap masyarakat;
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan perlu adanya pengendalian dan penanggulangan penyakit rabies;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Rabies.
Dasar Hukum : Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991; Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Rabies, dengan sistematika :
Ketentuan Umum;
Maksud dan Tujuan;
Tugas dan Kewenangan;
Ruang Lingkup;
Pencegahan Rabies;
pemberantasan Rabies;
Peran Serta Masyarakat; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sambas Nomor 86 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF URUSAN PERHUBUNGAN, PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN, PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF, PEMUDA DAN OLAH RAGA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI, DAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
ABSTRAK:
Bahwa untuk mendayagunakan arsip secara efektif dan efisiensi dalam pelaksanaan umum pemerintahan dan pembangunan serta tercapainya ketertiban pelaksanaan penyusutan arsip subtantif dalam rangka penyelamatan arsip sebagai bahan bukti akuntabilitas kinerja aparatur dan pertanggungjawaban nasional dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sambas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang Penyusutan Arsip.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No. 43 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No. 34 Tahun 1979; Kepres No. 105 Tahun 2004; Perka arnas No. 17 Tahun 2009; Perka arnas No.2 Tahun 2013; Perka arnas No. 3 Tahun 2013; Perka arnas No. 9 Tahun 2014; Perka arnas No. 11 Tahun 2014; Perka arnas No.13 Tahun 2014; Perka arnas No. 19 Tahun 2014; Perka arnas No. 1 Tahun 2015; Perka arnas No.10 Tahun 2015; Perka arnas No.20 Tahun 2015; Perka arnas No. 9 Tahun 2016; Perka arnas No. 22 Tahun 2015; Perda Kab.Sambas No. 4 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Jadwal Retensi Arsip; Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
5 Halaman dan 91 Halaman Penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 80 Tahun 2020
arsip - SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD.2020/NO.81
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 30 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang asas dan pengorganisasian, pengamanan arsip dinamis, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2020.
108 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamandau Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Kearsipan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau
ABSTRAK:
a. bahwa arsip merupakan alat komunikasi kedinasan yang autentik, utuh dan terpercaya, referensi dalam merumuskan kebijakan, dan alat bukti akuntabilitas penyelenggaraan negara yang pada saatnya nanti akan menjadi bahan pertanggungjawaban Nasional;
b. bahwa untuk terwujudnya Sistem Kearsipan Daerah yang handal dan terpercaya sebagai perwujudan sistem Pemerintahan yang baik, maka perlu diatur mengenai Pedoman Pengelolaan Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;
c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan mengamanatkan Penyelenggaraan kearsipan di tingkat Kabupaten/Kota merupakan tanggung jawab Bupati sesuai kewenangannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan Dokumen/Arsip Vital Negara;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2015 tentang Pedoman Program Arsip Vital di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;
Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip;
Peraturan Bupati Lamandau Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Lamandau..
a. klasifikasi dan tata cara penyusunan arsip;
b. sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
c. pengelolaan arsip dinamis;
d. pengelolaan arsip vital;
e. pengelolaan arsip inaktif;
f. penyusutan arsip;
g. penyerahan arsip statis;
h. pengurusan surat;
i. pemberkasan;
j. pembinaan; dan
k. pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Oktober 2020.
12
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat