blud - RENCANA BISNIS ANGGARAN DAN DOKUMEN BISNIS ANGGARAN - PEDOMAN PENYUSUNAN, PENGAJUAN, PENETAPAN DAN PERUBAHAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2021 Nomor 38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan, Pengajuan, Penetapan Dan Perubahan Rencana Bisnis Anggaran Dan Dokumen Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya RSUD Suradadi Kab Tegal yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, perlu disusun pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan yang dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD RSUD Suradadi Kab Tegal dalam kerangka mekanisme penyusunan, pengesahan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBD Kab Tegal; bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 PP No 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD menetapkan Perbup tentang Pedoman penyusunan, pengajuan, penetapan dan perubahan rencana bisnis dan anggaran BLUD RSUD Suradadi Kab Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU no 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 23 Tahun 2005; PP no 71 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 79 Tahun 2018; Permendagri no 77 Tahun 2020; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip - prinsip penganggaran BLUD, penyusunan DBA, pengajuan anggaran BLUD, penetapan dan pelaksanaan anggaran BLUD, perubahan anggaran BLUD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
16 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 38 Tahun 2021
penjabaran - pertanggungjaawaban - pelaksanaan - anggaran - pendapatan - dan - belanja - daerah - tahun - anggaran - 2020
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD 2021/38
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (6) maka perlu menetapkan penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab. Ciamis
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah Pasal 18 ayat (8) UUD RI; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 4 Tahun 1968; UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 16 Tahun 2009; Uu No. 38 Tahun 1999; Uu No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Uu No. 20 Tahu8n 2001; Uu No. 17 Tahun 2003; UU No. 15 Tahun 2004; Uu No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; Uu No. 28 Tahun 2009; UU No. 5 Tahun 2014; UU no. 6 Tahun 2014; Uu No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir; UU No. 30 Tahun 2014; UU No. 11 Tahun 2020; PP No. 7 Tahun 1977 sebagaimana telah diubah beberapa kali trerakhir dengan Pp No. 15 Tahun 2019; PP No. 109 Tahun 2000; Pp No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Pp No. 65 Tahun 2010; Pp No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; Pp No. 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 1 Tahun 2018; PP No. 69 tahun 2010; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 2 Tahun 2012; Pp No. 27 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah bebrrapa kali terakghir denfan Pp No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana terlah diubah beberpa kali terakhir dengan PP No. 8 Tahun 2016; Pp No. 12 Tahun 2017; PP No 18 Tahunh 2017; Pp no. 2 Tahun 2018; PP No. 17y Tahun 2018; PP No. 33 Tahun 2018; Pp No. 456 Tahun 2018; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Pepres No. 12 Tahun 2021; Permendagri No. 64 Tahun 2013;lPermendagri No. 36 Tahun 2018; Permendagri No. 19 tahun 2016; Permendagri NO. 11 tahun 2017; Permendagri No. 79 tahun 2018; Perme4ndagri No. 33 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perds Kab. Ciamis No. 3 Tahun 2006; Permendagri No. 33 Tahun 2019; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Ciamis No. 3 Tahun 2006; Perda Kab. Ciamis No. 3 Tahun 2008; Perda Kab. Ciamis No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Ciamis No. 12 Tahun 2014; Perda No. 2 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 4 Tahun 2018; Perda Kab. Ciamis No. 10 tahun 2017; Perda Kab. Ciamis No. 7 Tahun 2018; Perda Kab. Ciamis 13 Tahun 20 tahun 2019; Perda Kab. Ciamis No. 4 Tahun 2020; Perda Kab. Ciamis No. 7 Tahun 2021.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksana anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
9 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga
Satuan Regional perlu menetapkan Standar Satuan Harga
dan Biaya Umum; bahwa dalam rangka melaksanakan perencanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Wonosobo Tahun Anggaran 2022 yang efisien dan efektif,
perlu ada standarisasi harga dan biaya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Harga Dan
Biaya Umum Pemerintah Kabupaten Wonosobo Tahun
Anggaran 2022;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun
2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar satuan harga Tahun Anggaran 2022 yang berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2022 dan standar biaya umum Tahun Anggaran 2022 yang merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang digunakan untuk menyusun biaya komponen kegiatan yang ditetapkan sebagai biaya masukan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2021.
200 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, BD Kabupaten Jombang Tahun 2021 No 38/A
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2005;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2009;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang NomoR 7 Tahun 2021.
APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 2.766.852.238.118 bertambah sebesar Rp 325.009.907.085 sehingga menjadi Rp 3.091.862.145.203 dengan rincian sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021.
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasaman Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
a. bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan
Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020;
b. bahwa menindaklanjuti surat dari Direktur RSUD Wonosari
Nomor 900/3091/2021 tanggal 02 Juli 2021 perihal
Pergeseran Anggaran DAU dan DID RSUD Wonosari, Surat
Direktur RSUD Saptosari Nomor 900/011/RS.S/VII/2021
tanggal 06 Juli 2021 perihal Perubahan Rincian Obyek DID
dan Refocusing RSUD Saptosari, sehingga Peraturan Bupati
sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021; Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 15 Tahun
2020; Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun 2020
Materi Pokok: mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 114 Tahun
2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2021.
Jumlah halaman: 7 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesawaran Nomor 38 Tahun 2021
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 38, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
UU No 33 Tahun 2007, UU No 28 Tahun 1999, UU No 17 Tahun 2003, UU No 1 Tahun 2004, UU No 25 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, UU No 28 Tahun 2009, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, UU No 2 Tahun 2020, PP No 109 Tahun 2000, PP No 55 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 3 Tahun 2007, PP No 5 Tahun 2009, PP No 5 Tahun 2009, PP No 71 Tahun 2010, PP No 2 Tahun 2012, PP No 27 Tahun 2014, PP No 18 Tahun 2016, PP No 18 Tahun 2017, PP No 56 Tahun 2018, PP No 12 Tahun 2019, Perpres No 16 Tahun 2018, PerPres No 33 Tahun 2020, PerMendagri No 113 Tahun 2020, Permendagri No 52 Tahun 2012, PerMendagri No 62 Tahun 2017, PerMendagri No 36 Tahun 2018, PerMendagri No 39 Tahun 2020, PerMendagri No 64 Tahun 2020, PerMendagri No 77 Tahun 2020, PerMenKeu No 121/PMK.07/2020 , PerMenkeu 230/PMK.07/2020, PerMenKeu No 17/PMK.07/2021, Keputusan Mendagri No 050-3708 Tahun 2020, Perda Pesawaram No 3 Tahun 2016, Perda Kab Pesawaran No 6 Tahun 2020, PerDa Kab Pesawaran No 7 Tahun 2020, Perbup Pesawaran No 73 Tahun 2020, PerBup Pesawaran No 33 Tahun 2021
Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
Halaman : 22
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Dearah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
UU No. 13 Tahun 1950, UU No. 23 Tahun 2014 jo. UU No. 11 Tahun 2020, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 12 Tahun 2019, Perda Kab. Sukoharjo No. 1 Tahun 2010 dan Perda Kab. Sukoharjo No. 1 Tahun 2021.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang: laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Tahun Anggaran 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2021.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 38 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Majalengka Nomor 120 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juli 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Biak Numfor Nomor 37 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Revisi Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2021 yang Dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten BIak Numfor Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi, tertib administrasi dan penyesuaian beban belanja pengadaan/pembelian barang dan perjalanan yang relevan, dapat dipertanggungjawabkan yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Standar Satuan Harga (SSH) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Kerja Anggaran (RKA) dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dan bahwa sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Revisi Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2021 Yang dibiayai Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021.
UU Nomor 12 Tahun 1969; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 21 Tahun 2001; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 30 Tahun 2014; PP Nomor 108 Tahun 2000; PP Nomor 20 Tahun 2001; PP Nomor 24 Tahun 2005; PP Nomor 56 Tahun 2005; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 65 Tahun 2005; PP Nomor 79 Tahun 2005; PP Nomor 6 Tahu 2006; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 38 Tahun 2007; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 54 Tahun 2010; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; Perpres Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021; dan Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan Revisi Standar Satuan Harga (SSH) Tahun 2021 yang DIbiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021. Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan harga tertinggi dan sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 100%(sepuluh persen) sebagai pedoman penyusunan perencanaan dan pelaksanaan anggaran Tahun 2021. Pelaksanaan pemeliharaan dan pengadaan barang berpedoman pada jenis barang yang ditentukan, harga satuan yang berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan tidak melampaui harga tertinggi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan ini. Apabila ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau instansi yang tidak menggunakan Standar Satuan Harga (SSH) ini wajib melampirkan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak sebelum membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dengan tetap memenuhi asas Akuntabilitas.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 September 2021.
7 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
