sistem - dan - prosedur - pengelolaan - keuangan - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 35 Tahun 2017; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kab. Bandung Barat No. 3 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Nomor 51 Tahun 2013
STANDAROPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN UNGKUP DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAK (DPKD) KABUPATEN LUWU
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2013/No.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DKPD) Kabupaten Luwu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka efektivitas dan efesiensi pelaksanaan kegiatan
lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu
diperiukan Standar Operasional Prosedur (SOP), dipandang pelu
mengatur Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan
Lingkup Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perlu ditetapkan Peraturan Bupati Luwu tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kegiatan Lingkup Dinas Pengelolaan
Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Luwu
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara Yang Bersih Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian
Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasl
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten
Luwu (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Pembentukan Organisasi danTata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu;
9. Keputusan Bupati Luwu Nomor 74 Tahun 2009 tentang Tugas, Fungsi
dan Rincian Tugas DPKD Kabupaten Luwu
MEMUTUSKAN:
apkan ; PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP) PELAKSANAAN KEGIATAN LINGKUP DINAS PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH (DPKD) KABUPATEN LUWU
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal1
sn Peraturan BupatI Ini yang dimaksud dengan ;
Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presdien Republik Indonesia yang
memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu;
Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintah Daerah;
Bupab' adalah Bupati Luwu;
Gubemur adalah Gubemur Sulawesi Seiatan;
Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyeienggaraan Pemerintahan
Oaerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis,
lecamatan dan Kelurahan;
Knas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) adalah Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah
Kabupaten Luwu;
Ufusan Wajib adalah urusan pemerintahan yang berkaitan dengan hak dan peiayanan dasar
I'/arga Negara yang penyelenggaraannya diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada
ifeerah untuk perlindungan hak konstitusional, kepentingan nasional, kesejahteraan masyarakat
seita ketentraman dan ketertiban umum dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan
Itepublik Indonesia serta pemenuhan komitmen nasional yang berhubungan dengan petjanjian
lian konvensi Internasional;
Standar Operating Procedures (SOP) adalah serangkai instruksi tertulis yang dibakukan mengenai
berbagai proses penyeienggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan hams
iSIakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan;
SOP Adminlstratif adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang
tersifat adminlstratif.
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Keija Perangkat
Daerah Kabupaten Luwu;
%
j
J
•oa
-3-
BAB II
SISTEMATIKA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) DPKD
KABUPATEN LUWU
Pasal2
j[ematikan Standar Operasional Prosedur (SOP) DPKD Kab. Luwu adalah sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN ,
Memuat uraian tentang Latar Belakang, Pengertian, Manfaat, Dasar dan Landasan Hukum
serta Maksud dan Tujuan Penyusunan SOP.
BAB n : PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
Memuat uraian tentang prinsip-prinsip penyusunan, pelaksanaan dankla^fikasi kegiatan yang
di SOP-kan;
BAB III : PENUTUP
tematlka SOP sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupatl ini, tercantum
lam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan.
BAB III
PELAKSANAAN
Pasal3
)P merupakan acuan dalam pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan lingkup DPKD Kab.
wu;
ilaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) diiaksanakan
I irdasarkan SOP masing-masing kegiatan;
BAB IV
MONITORING, EVALUASI, PENGEMBANGAN DAN PENGAWASAN
Pasal4
^ala DPKD wajib melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan
3P;
^la DPKD dapat melakukan pengembangan SOP sesuai dengan peraturan perundangI ndangan.
Pasal5
3^ jiam rangka efesiensl dan efektivitas atas pelaksanaan SOP dilakukan evaluasi secara berkala
iing sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
iuasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Kepala DPKD, Lembaga yang berwenang
.J dakukan evaluasi di lingkup pemerintah daerah atau lembaga lain yang diminta bantuannya
ieh pemerintah daerah.
-4-
BABV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal6
I Hial yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan
'lebih lanjutsesuai ketentuan perundang-undangan.
Pasal7
iuran Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.
setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
Pnempatannya dalam Berlta Daerah Kabupaten Luwu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2013.
28
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Di Lingkungan Pemerintahan Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan konstitusi Pemerintahan Daerah
berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan
Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan
dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya;
bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh
Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal, maka dalam
pelaksanaan tugas-tugas anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah dan unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal perlu
didukung dengan pendanaan perjalanan dinas yang
mencukupi;
bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum dan akuntabilitas
pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Kendal, perlu mengatur Tata Cara
Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban
Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah dengan
Peraturan Bupati;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Daerah;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2017;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Tata Cara Pelaksanaan, Penatausahaan, dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Daerah
yang meliputi
Ruang Lingkup Perjalanan Dinas,
Pelaksanaan Perjalanan Dinas,
Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas, dan
Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2023.
13 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2024;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950; Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2018;
Materi Pokok: penghitungan dan penetapan kemampuan Keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2023.
Jumlah Halaman: 5 hlm. Lampiran: 2 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022
Sistem - dan - prosedur - pengelolaan - keuangan - daerah
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Kab. Bandung Barat Tahun 2022 No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 huruf b Permendagri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 1 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2021; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 14 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No. 35 Tahun 2017; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 55 Tahun 2005; PP No. 56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 65 Tahun 2010; PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Permendagri No. 77 Tahun 2020; Perda Kabupaten Bandung Barat No. 3 Tahun 2022.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2022.
12 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 51 Tahun 2023
PERBUP Kab. Boyolali No. 128 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 Tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya kenaikan harga di pasaran atas
sebagian bahan bangunan dan konstruksi, maka
dipandang perlu mengubah untuk kedua kalinya
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 tentang
Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Boyolali
Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor
25 Tahun 2022 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah
Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran IV.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2023.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2022 diubah.
168 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 52 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 81 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, ditegaskan bahwa Standar Harga Satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a di atas dan dalam rangka efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sintang Nomor 32 Tahun 2019; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sintang tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 81 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang Atas Beban Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2019;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No,. 23 Tahun 2014, PP No. 45 Tahun 1994; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Perda Kab. Sintang No. 7 Tahun 2016; Perda Kab.Sintang No. 4 Tahun 2018
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Kedua atas perbup Sintang No.81 Tahun 2018 diubah dengan Perbup Sintang No.32 Tahun 2019
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juni 2019.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo No. 52 Tahun 2013
penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggran 2014
2013
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2013/NO.443
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk memenuhi ketentuan Pasal 6 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994; UU No.28 Tahun 1999; UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.33 Tahun 2004; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; PP No.20 Tahun 2001; PP No.65 Tahun 2001; PP No.66 Tahun 2001; PP No.24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP No.24 Tahun 2004; PP No.23 Tahun 2005; PP No.55 Tahun 2005; PP No.56 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No.65 Tahun 2010; PP No.57 Tahun 2005; PP No.58 Tahun 2005; PP No.65 Tahun 2005; PP No.8 Tahun 2006; PP No.71 Tahun 2010; PP No.30 Tahun 2011; Permendagri No.13 Tahun 2006 sebagaimna telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No.21 Tahun 2011; Permendagri No.61 Tahun 2007; Permendagri No.39 Tahun 2012; Permendagri No.27 Tahun 2013; Perda Kab.Boalemo No.2 Tahun 2011.
Dalam peraturan ini diatur tentang penjabaran anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten boalemo tahun anggaran 2014.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 8 halaman tanpa lampiran
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Blitar No. 52 Tahun 2015
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN PENETAPAN REMUNERASI BAGI PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS DAN PEGAWAI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MARDI WALUYO KOTA BLITAR
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 52 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 52, BD.2020/NO.55, LL Kab. Kayong Utara : 15 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA VERIFIKASI ATAS LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA OLEH APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
Bahwa anggaran pendapatan dan belanja Desa digunakan Desa untuk mendukung pemenuhan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; bahwa untuk memenuhi persyaratan permohonan penyaluran dan penggunaan keuangan Desa perlu dilakukan verifikasi atas laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja Desa; bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (2) huruf e Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, permohonan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan dana Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dilengkapi dengan persyaratan hasil verifikasi aparat pengawasan intern pemerintah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Verifikasi Atas Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No.6 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP No.60 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.44 Tahun 2016, PermenKeu No.199/PMK.07/2017, PermenKeu No.50/PMK.07/2017, Permendagri No.20 Tahun 2018, Perbup Kayong Utara No.1 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2021.
Penjelasan sebanyak 6 (enam) halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
