Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (Bappedalitbang) sebagai Tim Perencanaan Umum Kabupaten Tulang Bawang
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan No. 21 Tahun 2017
PERBUP Kab. Bolaang Mongondow Selatan No. 2 Tahun 2017 tentang PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN LUAR NEGERI BAGI PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Februari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Utara Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
a. bahwa besamya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor telah ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
b. bahwa berdasarkan perunjauan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian masyarakat di kabupaten Luwu Utara, perlu mengubah besamya tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penetapan tarif retribusi hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 1 -
/.) )
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679};
4. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 7
Tahun 2010 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan
Bennotor (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara
Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Luwu Utara Nomor 206).
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.
Pasal 1
( 1) Dengan Peraturan Bupati ini, menetapakan tarif retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagai berikut:
NO
JENIS KAPASITAS DAYAANGKUT TARIF (Rp)
1.
Mobil Bus Besar
32 seat keatas 90.000.-
2. Mobil Bus Sedang 16 s/d 32 seat 70.000.-
3. Mobil Bus Kecil 9 s/d 15 seat 55.000.-
4. Mobil Penumpang 8 seat kebawah 50.000.-
5.
Mobil Barang 10 Roda Keatas GVW 14.000 kg keatas 90.000.-
6.
Mobil Barang 6 Roda (Truk Besar GVW 8.001 kg s/d
14.000 kg 80.000.-
7.
Mobil Barang 6 Roda (Truk Kecil) GVW 4.501 kg s/d
8.000 kg 70.000.-
8.
Mobil Barang (Kendaraan Roda 4) GVW 1.500 kg s/d
4.500 kg 55.000.-
9. Kereta Gandengan dan Tempelan - 40.000.-
10. Mobil Khusus - 40.000.-
(2) Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku pada tanggal, 02 Mei 2017.
Pasal 2
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2017.
3
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Tahun 2017/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: a. bahwa untuk kelancaran tugas koordinasi Asisten
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo, perlu diatur
pembidangannya sesuai tugas dan fungsi masingmasing;
b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah
Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat
perubahan Perangkat Daerah, maka Peraturan Bupati
Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pembidangan
Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembidangan
Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan
Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4194);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4263);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
Materi Pokok Perbup ini adalah: (1) Asisten Pemerintahan adalah unsur pembantu
Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
(2) Asisten Pemerintahan dipimpin oleh Asisten.
-Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam mengkoordinasikan
perumusan, penyelenggaraan, pembinaan dan
fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan
kebijakan daerah bidang pemerintahan, otonomi
daerah dan hukum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2017.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2009 tentang
Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2009 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2017
pemberian - beasiswa - kuliah - program - sarjana - dan - diploma - bagi - masyarakat - yang - berasal - dari - program - keluarga - harapan - di - kabupaten - bogor
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD 2017/21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Beasiswa Kuliah Program Sarjana Dan Diploma Bagi Mahasiswa Yang Berasal Dari Program Keluarga Harapan Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) PP No. 48 Tahun 2008 dalam rangka memberikan bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a maka perlu membentuk Perbup tentang Pemberian Beasiswa Kuliah Program Sarjana dan Diploma bagi mahasiswa yang Berasal dari Program Keluarga Harapan di Kab Bogor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 10 Tahun 1992; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 40 tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 1 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 19 Tahun 2005; PP No. 48 tahun 2008; PP No. 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 66 Tahun 2010; PP No. 39 Tahun 2012; PP No. 63 Tahun 2013; Perpres No. 15 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006 ebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 42 Tahun 2010; Permen Pendidikan Nasional No. 49 Tahun 2014; Permen Sos No. 10 tahun 2016; Permen Sos No. 10 tahun 2017; Perda Kab Bogor No. 6 Tahun 2011; Perda Kab Bogor No. 7 Tahun 2016; Perda Kab Bogor No. 12 Tahun 2016 ; Perbup Bogor No. 49 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Sasaran Dan Bentuk Beasiswa, Kerja Sama, Mekanime Pemberian Berbasis, Hak Dan Kewajiban Penerima Beasiswa, Penghentian Pembatalan Dan/Atau Pengembalian, Pelaporan, Monitoring Dan Evaluasi, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Maret 2017.
14 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indramayu Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD Kab. Indramayu Tahun 2017 No 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Lingkungan Hidup dan Perizinan Lingkungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
ABSTRAK:
Dengan semakin meningkatnya kebutuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 15 Tahun 2015 perlu ditinjau dan dilakukan penyesuian untuk menindaklanjuti pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum yang menyebutkan bahwa Keputusan Kepala daerah mengenai tarif air minum pada BUMD air Minum yang sudah ditetapkan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, agar dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 Januari 2018. Sesuai pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Air Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).
Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1962; Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 03 Tahun 1991; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Nomor 10 Tahun 2012.
Dalam Peraturan Bupati menetapkan tentang tarif air pada perusahaan daerah air minum (PDAM), yang meliputi : ketentuan umum, prinsip pemakain tarif, kelompok pelanggan, pendapatan dan tarif air minum,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2017.
Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 37 Tahun 2016 tentang Tarif Air Pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
ABSTRAK:
dengan ditetapkanya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dipandang perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Lampung Tengah.
UU No.28 Tahun 1959; UU No.33 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2017; Permendagri No.70 Tahun 2011; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Lampung Tengah No.9 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rincian tugas dan fungsi jabatan struktural
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
