Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

Menemukan 13.166 peraturan dalam 0,057 detik

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 02/PRT/M/2015 Tahun 2015

Bangunan Gedung Hijau

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permen PUPR No. 21 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Bangunan Gedung Hijau

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/SR.320/7/2015 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permentan No. 10/Permentan/RC.200/3/2018 Tahun 2018 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Pertanian dan Keputusan Menteri Pertanian di Sektor Pertanian

Mengubah :

Permentan No. 43/Permentan/SR.140/8/2011 Tahun 2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik

Download :
Permentan Nomor 38 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jember No. 17.1 Tahun 2015

Perlindungan Burung Hantu (Tyto Alba) di Kabupaten Jember

Lingkungan Hidup

Download :
PERBUP BURUNG HANTU 2015.pdf

Abstrak

Lingkungan HIDUP

2015

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17.1, BD No 17.1

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perlindungan Burung Hantu (Tyto Alba) di Kabupaten Jember

ABSTRAK:

a. bahwa satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga jenis habitat ekosistem dan populasinya perlu dijaga kelestariannya; b. bahwa agar keberadaan populasi burung hantu (Tyto alba) yang bermanfaat sebagai musuh alami tikus (hewan predator/pemangsa tikus) di Kabupaten Jember, perlu dilindungi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Republik Indonesia 3419); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun Tambahan Lembaran Negara 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5063); 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3544); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 14); 10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 15), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2012 Nomor 6); 11. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Dinas Pertanian Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2008 Nomor 53);
Perlindungan burung hantu (Tyto alba) di Kabupaten dilakukan berdasarkan asas pelestarian dan manfaat dengan memperhatikan populasi, daya dukung habitat serta keseimbangan ekosistem.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 55A Tahun 2015

Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bekasi Tahun 2015-2025

Penanaman Modal dan Investasi Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Download :
Peraturan Wali Kota_55.A_2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015

Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/6/2015 Tentang Ketentuan Impor Ban

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/6/2015 Tentang Ketentuan Impor Ban

Download :
Permendag No. 78 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/PERMENTAN/OT.140/2/2015 Tahun 2015

Pedoman Kerjasama Bidang Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan

Mencabut :

Permentan No. 120/Permentan/OT.140/11/2013 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kerjasama Dalam Negeri Di Bidang Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Download :
Permentan Nomor 7 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak No. 1.2 Tahun 2015

Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Pontianak

Kesehatan

Abstrak

PEMANFAATAN DANA NON KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA KOTA PONTIANAK

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 1.2, BD.2015/NO.1.2, TBD No.1.2, LL kota Pontianak: 7 HLM

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Kota Pontianak

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Program Jaminan Kesehatan Nasional, maka Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 40 Tahun 2004, UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 24 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 71 Tahun 2010, Perpres No. 72 Tahun 2012, Perpres No. 12 Tahun 2013, Perpes No. 32 Tahun 2014, Permendagri No. 13 Tahun 2006, Permendagri No. 1 Tahun 2014, Permenkes No. 69 Tahun 2013, Permenkes No. 71 Tahun 2013, Permenkes No. 19 Tahun 2014, Permenkes No. 28 Tahun 2014, Permenkes No. 59 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup, Jenis Pelayanan Kesehatan Non Kapitasi, Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Non Kapitasi, Pelaporan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2015.
Ketentuan Peralihan menyatakan bahwa FKTP yang telah menjadi BLUD, pemanfaatan dana Non Kapitasi akan diatur dengan Peraturan Walikota secara terpisah.
7 halaman

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 52/M-DAG/PER/7/2015 Tahun 2015

Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan

Mencabut :

Permendag Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil

Download :
Permendag No. 52 Tahun 2015.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2015 Tahun 2015

Komisi Irigasi

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Air, Sistem Penyediaan Air Minum

Download :
PermenPUPR17-2015.pdf

Abstrak

Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut Nomor PER-003/KEPALA/BAKAMLA/V/2015 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Pangkalan Armada Keamanan Laut

Struktur Organisasi

Download :
Perkabakamla 03 2015.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2015

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Pertanian ini mulai berlaku pada tanggal .

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Kepala Badan Keamanan Laut ini mulai berlaku pada tanggal .