Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI LINGKUNGAN RUMAH SAKIT JIWA PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan arahan kebijakan dalam pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah maka perlu ditetapkan pedoman pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah yang efektif,efisien, akuntabel, transparan dan memiliki fleksibilitas sehingga memberikan nilai tambah dan peningkatan dalam pelayanan kesehatan jiwa sebagai pusat rujukan di Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah: UU No 25 Tahun 1956, UU No 23 Tahun 2005, UU No 36 Tahun 2009, UU No 44 Tahun 2009, UU No 12 Tahun 2011, UU No 18 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PP No 56 Tahun 2005, PP No 58 Tahun 2005, PP No 54 Tahun 2010, Permendagri No 61 Tahun 2007, Permendagri No 13 Tahun 2006, permenkeu No 08/PMK.02/2006, Permenkeu No 66/PMK.02/2006, Permenkeu No 109/PMK.05/2007, Permenkes No 129/Menkes/SK/II/2008, Permendagri No 53 Tahun2011, Kepmenkes No 582/Menkes/SK/VI/1997, Kepmenkes No 703/Menkes/SK/IX/2006, Pergub No 72 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini mengatur ketentuan umum; perencanaan dan penganggaran; pelaksanaan anggaran; akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban; tarif layanan; standar pelayanan minimal; pejabat pengelola dan pegawai; dewan pengawas; rumenerasi; pembinaan dan pengawasan; evaluasi dan penilaian kinerja; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2018.
Pergub ini terdiri dari 49 hlm peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karimun Nomor 34 Tahun 2018
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ATAU BENTUK LAIN YANG SEDERAJAT
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BERITA DAERAH KABUPATEN KARIMUN TAHUN 2018 NOMOR34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Atau Bentuk Lain yang Sederajat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menegah Pertama; atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan untuk membuka akses layanan pendidikan bagi masyarakat usia sekolah;
UU Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2002; UU No. 20 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 1990 sebagaiman telah diubah dengan PP No. 55 Tahun 1998
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama Atau Bentuk Lain yang Sederajat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan, kewajiban, wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
8
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Medan Nomor 34 Tahun 2018
PERATURAN WALIKOTA (PERWALI) TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
ABSTRAK:
Bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, dan Tata Kerja Perangkat Daerah telah di atur dalam Peraturan WaliKota Medan No.1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ; Bahwa beberapa ketentuan yang diatur dala Peraturan wali Kota Medan No.1 tahun 2017 Tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah, perlu untuk Ditinjau Kembali ; bahwa berdasarkan atas pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan peraturan wali kota tentang perubahan atas peraturan wali kota Medan No.1 Tahun 2017 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu Untuk di tinjau Kembali.
Dasar hukum dari Peraturan Wali Kota Medan ini adalah : UUD Tahun 1945 pasal 18 ayat (6) ; UU No.8 Drt Tahun 1956 ; UU No.25 Tahun 2009 ; UU No.5 Tahun 2014 ; UU No.23 Tahun 2014 ; UU No.30 Tahun 2014 ; PP No.22 Tahun 1973 ; PP No.50 Tahun 1991 ; PP No.35 Tahun 1992 ; PP no.18 Tahun 2018 ; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015 ; KEPMENKUKM No.13/Per/M.KUKM/X/2016 ; PERMENDIKBUD No.47 Tahun 2016 ; PERDA Kota Medan NO.7 tahun 2009 ; PERDA Kota Medan No.15 Tahun 2016 ; PERWALI Medan No.58 Tahun 2017 ; PERWALI Kota Medan No.59 Tahun 2017 ; PERWALI MEDAN No.68 Tahun 2017.
Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah (Berita Daerah kota Medan tahun 2017 Nomor 1 ) Sebagaimana diubah dengan peraturan wali kota medan nomro 40 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan wali kota medan nomor 1 tahun 2017 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi dan tata kerja perangkat daerah (berita Daerah Kota medan Tahun 2017 Nomor 40), pasal yang diubah sebagai berikut : ketentuan pasal 13 , pasal 25, pasal 31, pasal 64.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan Pasa118 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Penyelenggaraan Kearsipan, ketentuan mengenai klasifikasi
arsip diatur dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pedoman Klasifikasi Arsip;
Undan-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undaog-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Namor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 1 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pedoman klasifikasi arsip.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2018.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 045/4277/2006 dicabut.
3 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Rembang Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 86 Tahun 2017, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 6 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 39 Tahun 2006; PP No 6 Tahun 2008; PP No 8 Tahun 2008; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 32 Tahun 2011; Permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 86 Tahun 2017; Perda Kab Rembang No 1 Tahun 2010; Perda Kab Rembang No 2 Tahun 2016; Perda Kab Rembang No 5 Tahun 2016; Perbup Rembang No 28 Tahun 2017; Perbup Rembang No 31 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang renja perangkat daerah merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 tahun. renja ini berpedoman pada renstra perangkat daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD NOMOR 34 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KERJASAMA DESA
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan Pasal 243 Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kerjasama Desa.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 tentang Desa.
mengatur mengenai kerja sama desa yang meliputi kerjasama antar desa, kerjasama yang melibatkan pihak ke tiga, bidang dan potensi desa, badan kerjasama antar desa, tata cara kerjasama desa prubahan atau berakhirnya kerjasama desa, penyelesaian perselisihan, pelaporan dan evaluasi hasil kerjasama desa, pembinaan dan pengawasan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
16 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 56 Tahun 2005; PP No 58 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 71 Tahun 2010; Perda Kab Banyumas No 6 Tahun 2009; Perda Kab Banyumas No 3 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pertanggungjawaban APBD TA 2017 dengan ringkasan laporan realisasi anggaran tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2018.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 34 Tahun 2018
pedoman klasifikasi arsip di lingkungan pemerintah kabupaten boalemo
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2018/NO.709
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU RI No. 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2000; Perda Kabupaten Boalemo No. 5 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang pedoman klasifikasi arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2018.
Terdiri dari 109 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Fasilitasi Penyelesaian
Sengketa Pertanahan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf a
Peraturan Gubemur Nomor 80 Tahun 2016 tentang Susunan
Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup
dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Fasilitasi Penyelesaian
Sengketa Pertanahan.
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UU No. 25 Tahun 1959; UU No 5 Tahun 1960; UU No. 30 Tahun 1999; UU No. 2 Tahun 2012; UU No. 7 Tahun 2012; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; Permen Agraria No. 5 Tahun 1999; Permen Agraria No. 11 Tahun 2016; PERMA No. 1 Tahun 2016; Perda No. 14 Tahun 2016; Pergub No. 80 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Tata Cara Fasilitasi Penyelesaian
Sengketa Pertanahan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula antara lain mengenai ruang lingkup, asas, maksud, dan tujuan, Tanggung Jawab, Tugas, Dan Fungsi Tim Fasilitasi Sengketa Pertanahan, Tata cara Fasilitasi penyelesaian sengketa pertanahan, dan Pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2018.
11 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengendalian Dan Penindustrian Kebutusan Alokon Dan non Alokon Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana
ABSTRAK:
Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah,Salah Satu Kewenangan Daerah Adalah Melaksanakan urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Denagan Pelayanan Dasar Diantaranya Adalah Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (KB) Dalam Lampiran Huruf N Nomor 2. Sub Urusan Keluarga Berencana (KB) Huruf c.Dimana Kewenangan Daerah Kabupaten/kota Untuk Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Adalah Urusan Pengendalian Dan Pendistribusian Kebutuhan Alat Dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana DI Daerah Kabupaten /Kota
UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No 27 athun 1959; UU No 3 Tahun 1953; UU no 23 Tahun 2014; UU No 9 Tahun 2018; UU No 23 Tahun 2014; No 9 TAhun 2016; No.68 Tahun 2016.
KeDalam Peraturan Bupati Ini Diatur Tentang Ketentuan Umum Pasal 1,dan Pasal 2, Mekanisme Perencanaan Kebutuhan Alokon Dan Non Alokon Pasal 3,4, dan apsal 5, Mekanisme Pengendalian Alokon Dan Non Alokon KEluarga Berencana Pasal 6 s/d Pasal 10, Pelayanan Keluarga Berencana Pasal 11 s/d Pasal 14, Ketentuan Lain-lain pasal 15.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018.
34hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
