Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

Menemukan 20.524 peraturan dalam 0,082 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Luwu Timur Nomor 21 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Daerah

Abstrak

Pajak dan Retribusi Daerah

Download file:

Perbup no 21 2017 ttg Per...lai Sewa Reklame.pdf

PENETAPAN HASIL PERHITUNGAN NILAI SEWA REKLAME DALAM DAERAH

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/No.22

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame dalam Daerah

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Daerah;
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987); 2. Undang-Undang No mor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang• Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999); 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179); 12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89); 13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 35).
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Luwu Timur. 5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 6. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 7. Pajak Reklame yang selanjutnya disingkat PR adalah pajak atas penyelenggaran reklame. 8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. 9. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR, adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu dalam hal reklame diselenggarakan sendiri ditentukan oleh nilai strategis lokasi, ukuran/satuan media reklame, jangka waktu, dan harga satuan reklame, dalam hal reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga ditetapkan berdasarkan nilai kontrak. 10. Nilai Strategis Lokasi yang selanjutnya disingkat NSL, adalah ukuran/standar nilai yang ditetapkan pada lokasi penyelenggaraan reklame yang terdiri dari beberapa faktor, yaitu indeks kawasan, indeks sudut pandang, indeks kelas jalan, dan indeks ketinggian. 11. Nilai Kontrak Reklame yang selanjutnya disingkat NKR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame yang didasarkan dari jumlah nilai perolehan harga atau biaya pembuatan, biaya pemasangan, biaya pemeliharaan reklame dan jenis reklame terpasang yang dikeluarkan oleh pemilik dan/ atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan perhitungan dan analisa biaya dan dapat dipertanggungjawabkan. 12. Reklame Papan adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari papan, kayu, seng, tinplate, plastik, fiber glas, aluminium, kaca, batu, tembok, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung, ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar. 13. Reklame Videotron/Megatron adalah reklame digital dengan komponen elektronik yang bersifat tetap dengan visual gambar dan/atau tulisan bergerak atau dapat berubah dan menggunakan tenaga listrik. 14. Reklame Videotron/Megatron tipe A adalah jenis media reklame dengan bangunan dan komponen elektronik milik Pemerintah Daerah. 15. Reklame Videotron/Megatron tipe B adalah jenis media reklame dengan bangunan dan komponen elektronik milik pihak ketiga atau swasta. 16. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, giant banner, bendera, flag chain, brosur, leajleat, dan reklame dalam undangan. 17. Reklame Melekat/Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda milik pribadi atau prasarana umum. 18. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain. 19. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/ didorong/ ditarik oleh orang. Termasuk didalamnya reklame pada gerobak, kendaraan baik bermotor ataupun tidak. 20. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan halon, gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis. 21. Reklame Apung adalah reklame yang diselenggarakan diatas permukaan air dengan menggunakan alat atau bahan yang terapung. 22. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata yang diucapkan dan/atau suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/pesawat apapun. 23. Reklame Film/Slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan,dipancarkan dan/ atau diperagakan pada layar atau benda lain. 24. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara. BAB II NILAI PAJAK REKLAME Pasal 2 (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak. (2) Tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebesar 25% (dua puluh lima persen). (3) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah NSR. (4) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: a. reklame yang diselenggarakan sendiri, NSR dihitung berdasarkan faktor-faktor : 1. NSL; 2. Ukuran/Satuan Media Reklame; 3. Jangka waktu penyelenggaraan Reklame; dan 4. Harga Satuan Reklame. b. reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR ditetapkan berdasarkan nilai kontrak; c. nilai kontrak sebagaimana dimaksud dalam huruf b, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai; d. reklame yang diselenggarakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibedakan sebagai berikut: 1. reklame yang diselenggarakan dengan memperhitungkan biaya pembuatan reklame termasuk konstruksi reklame, biaya pemasangan reklame, dan biaya perawatan penyelenggaraan reklame NSR dihitung berdasarkan nilai kontrak; dan 2. reklame yang diselenggarakan hanya dengan memperhitungkan biaya pemasangan reklame, NSR dihitung berdasarkan faktor• faktor sebagaimana dimaksud dalam huruf a. (5) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a tidak diketahui dan/atau dinilai tidak wajar, NSR ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b. BAB III NILAI SEWA REKLAME Pasal 3 (1) NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut : NSR = Nilai Kontrak PR = NKRx25 % (2) NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf b dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut: NSR = NSL x Ukuran/ Satuan Media Reklame x Jangka Waktu x Harga Satuan Reklame PR = NSRx25% (3) NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan faktor-faktor sebagai berikut: a. guna lahan (kawasan); b. sudut pandang; c. kelasjalan/lebar jalan; dan d. ketinggian. (4) NSL dihitung dengan rumus sebagai berikut: NSL = Nilai Kawasan + Nilai Sudut Pandang + Nilai Kelas Jalan + Nilai Ketinggian (5) Perhitungan indeks NSL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: INDEKS NILAI KAWASAN NO KAWASAN SKOR INDEKS 1. Kawasan Hiiau dan Taman Kota 10 4.0 2. Kawasan Perdagangan 9 3.6 3. Kawasan Pemukiman 8 3.2 4. Kawasan Pariwisata, Olahraga dan Rekreasi 7 2.8 5. Kawasan Pemerintahan dan 5 2.0 Perkantoran 6. Kawasan Pendidikan 4 1.6 7. Kawasan Kesehatan 3 1.2 8. Kawasan Industri 2 0.8 9. Kawasan Lain-lain 1 0.4 INDEKS NILAI SUDUT PANDANG NO SUDUT PANDANG SKOR INDEKS 1. Persimnanzan 5 10 3.0 2. Persimnanzan 4 8 2.4 3. Persimnanzan 3 6 1.8 4. Jalan 2 arah 4 1.2 5. Jalan 1 arah 2 0.6 INDEKS NILAI KELAS JALAN NO KELAS JALAN/LEBAR JALAN (METER) SKOR INDEKS 1. Di atas 26.5 M 10 3.0 2. 23.5 M s.d. 26 M 9 2.7 3. 20.5 M s.d. 23 M 8 2.4 4. 17.5 M s.d. 20 M 7 2.1 5. 14.5 M s.d. 17 M 6 1.8 6. 11.5 M s.d. 14 M 5 1.5 7. 8.5 M s.d. 11 M 4 1.2 8. 5.5M s.d. BM 3 0.9 9. 2.5 M s.d. 5 M 2 0.6 10. OM s.d. 2 M 1 0.3 INDEKS NILAI KETINGGIAN NO KETINGGIAN (METER) SKOR INDEKS 1. OM s.d. 5 M 10 2.0 2. 5.5 M s.d. 10 M 8 1.6 3. 10.5 M s.d. 15 M 6 1.2 4. 15.5 M s.d. 20 M 4 0.8 5. Di atas 20 M 2 0.4 (6) Ukuran/Satuan Media Reklame, Jangka Waktu/Frekuensi, dan Harga Satuan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut: JANGKA UKURAN/ NO JENIS REKLAME WAKTU/ SATUAN MEDIA HARGA SATUAN FREKUENSI REKLAME 1. Reklame Papan a. Rombong/ Bangunan : - Sederhana; 1 Tahun m2 Rp50.000,00 - Sedang; 1 Tahun m2 Rp100.000,00 - Mewah. 1 Tahun m2 Rp150.000,00 Midi Billboard (s.d.6m2) 1 Tahun m2 Rp150.000,00 2. c. Baligo. 1 Hari m2 Rp3.000,00 3. Reklame Selebaran 1 Kali Per 100 Lembar Rp25.000,00 4. Reklame Melekat Rp25.000,00 a. O m2 s.d. 0.50 m2 1 Bulan m2 Rp2.500,00 5. b. 0.51 m2 s.d. 1 m2 Reklame berjalan 1 Bulan 1 Tahun m2 m2 Rp5.000,00 Rp70.000,00 6. Reklame Udara 1 Bulan Per Buah Rp100.000,00 7. Reklame Suara 1 Hari PerBuah Rp3.000,00 8. Reklame Peragaan 1 Hari Per Buah Rp3.000,00 9. Reklame Film/Slide 1 Hari PerBuah Rp3.000,00 BAB IV KETENTUAN PENUTUP Pasal 4 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dalam Wilayah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 1), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 5 • Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2017.
9

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Status Peraturan

Diubah dengan

PERBUP Kab. Batang No. 32 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017
Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016
PERBUP Kab. Batang No. 25 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017

Download file:

ph000718-peraturan-bupati-no-21-tahun-2017.pdf

apbd - penjabaran

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD. 2017/No. 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa dengan adanya Alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Dana Alokasi Khusus, adanya pembentukan Unit Satuan Tugas Pemberantasan Pungutan Liar dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/Madrasah Sekolah Dasar Sederajat pada Pemerintah Daerah Kabupaten Batang, maka Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 ten tang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2017;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 1 mengenai perubahan jumlah APBD Kab Batang TA 2017.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 April 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 86 Tahun 2016 diubah.
7 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 21 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PEDOMAN PENGADAAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH MAYJEND, HM, RYACUDU KOTA BUMI KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Abstrak

Download file:

PERBUP LAMUT 21.2017 PEDO...RYACUDU KOTABUMI.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyuwangi Nomor 21 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN TAMU DINAS Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Pemerintah

Download file:

Perbup No 21 Tahun 2017.pdf

kebijakan pemerintah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2017 NOMOR 21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENERIMAAN DAN PENGELOLAAN TAMU DINAS Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

ABSTRAK:

bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan terhadap tarnu dinas yang mengunjungi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan dan Pengeloiaan Tamu Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang KeprotokoIan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RepubJik Indonesia Nomor 5166); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ; 3. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan tamu dinas meliputi : a. Perangkat Daerah tujuan tamu dinas b. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol; c. Bagian Organisasi; dan d . Perangkat Daerah lainnya sesuai kebutuhan dan tujuan kunjungan dinas.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
5 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 21 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

PENGELOLAAN ASET NAGARI

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP NO 21 TAHUN 2017 t...laan Aset Nagari.PDF

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin No. 21 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Tata Cara Penyaluran Dana dan Bantuan Hukum

Abstrak

Hukum Acara dan Peradilan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP NO 21 TAHUN 2017.pdf

Penyaluran-Dana-Bantuan-Hukum

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, LD.2017/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyaluran Dana dan Bantuan Hukum

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Bantuan Hukum, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2013; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 9 Tahun 2016; Perda Kabupaten Musi Banyuasin No. 10 Tahun 2013; Perbup Musi Banyuasin No. 56 Tahun 2016.
Materi Pokok dalam Peraturan Bupati ini antara lain mengatur mengenai ketentuan umum, Tata Cara Pengajuan Rencana Pendanaan Bantuan Hukum, tata cara pelaporan pengelolaan dana Bantuan Hukum, pengawasan dan evaluasi penyaluran dana Bantuan Hukum.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
24 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 21 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik

Download file:

Perbup Sleman No. 21 Tahu...emanfaatan Ruang.pdf

RUANG – IZIN – PETUNJUK

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4), Pasal 7 ayat (2), Pasal 8 ayat (5), Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (5), Pasal 16 ayat (3), Pasal 20 ayat (5), Pasal 22 ayat (3), dan Pasal 24 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2015.
Materi Pokok: Adanya Izin Pemanfaatan Ruang agar setiap orang yang memanfaatkan ruang untuk kegiatan pembangunan fisik atau kegiatan yang mengakibatkan perubahan fungsi kegiatan sebelumnya wajib memiliki Izin Pemanfaatan Ruang. Izin ini yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Mencabut Peraturan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 11/Per.Bup/2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 53/Kep.KDH/A/2003 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 19 Tahun 2001 tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
Jumlah Halaman: 29 HLM; -

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 21 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017

Abstrak

APBD

Download file:

21. PERBUP NO 21 TH 2017.pdf

apbd - penjabaran

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD No 21/2017

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017

ABSTRAK:

bahwa sehubungan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017 Nomor 25261DP. .12017 dan Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor 910/ 106/SJ tanggal 11 Januari 2017 tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahpan serta Pertanggung jawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 20l7 sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2017;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 6 Tahun 2011; Perituran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Dierah Kabupaten Sragen Nomor 15 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan APBD pada PAD, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pedapatan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2017.
7 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 21 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download file:

PERBUP NO 21 THN 2017.pdf

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dipandang perlu adanya pedoman dalam Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau; b. bahwa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau masih perlu dilakukan penyesuaian; c. bahwa memenuhi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 4 Tahun 2016
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DPA-SKPD; BAB III SISTEM DAN PROSEDUR PENYUSUNAN DAN PENGESAHAN DPPA-SKPD ; BAB IV SISTEM DAN PROSEDUR ANGGARAN KAS ; BAB V SISTEM DAN PROSEDUR PEMBUATAN SURAT PENYEDIAAN DANA (SPD); BAB VI SISTEM DAN PROSEDUR PENGAJUAN SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN; BAB VII SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR; BAB VIII SISTEM DAN PROSEDUR PENERBITAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN; BAB IX SISTEM DAN PROSEDUR PEMBUATAN SPJ PENGELUARAN; BAB X SISTEM DAN PROSEDUR PEMBUATAN SPJ PENGELUARAN PEMBANTU; BAB XI SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KAS DAERAH; BAB XII MEKANISME PENGELOLAAN DAN PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA NON APBD; BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
(1) BPPKAD Kabupaten Pulang Pisau melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini. (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengkoordinasian, penyempurnaan lampiran-lampiran sesuai dengan ketentuan perundangundangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Bupati ini. (3) Peraturan Bupati ini terlampir 12 (dua belas) lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dari Peraturan Bupati Pulang Pisau ini. (4) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah Kabupaten Pulang Pisau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
57 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 21 Tahun 2017

• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu

Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

Abstrak

Pangan, Pertanian dan Peternakan

Download file:

PERBUP HSS NO. 21 TAHUN 2017.pdf

Pangan, Pertanian dan Peternakan

2017

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/NO.21

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan

ABSTRAK:

Bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu adanya penyediaan dan pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, pengembangan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan pangan, gejolak harga pangan, bencana alam, bencana sosial dan/atau menghadapi keadaan darurat; Bahwa Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan struktur organisasi perangkat daerah serta mekanisme pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan saat ini; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP.46/M.EKON/08/2005 dan Nomor 34/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2005; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Tujuan; Sasaran; Anggaran; Organisasi Pelaksanaan; Mekanisme Pengadaan; Mekanisme Penyaluran; Pelaporan; dan Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2017.
7 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2017.