peruahan PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara
ABSTRAK:
Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Bengkulu Utara Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
UU darurat No.4 Tahun 1956
UU No.40 Tahun 1999
UU No.14 Tahun 2008
UU No. 25 Tahun 2009
UU No. 43 Tahun 2009
UU No. 23 Tahun 2014
UU No.30 Tahun 2014
PP No.61 Tahun 2010
Permendagri No. 52 Tahun 2011
Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI No. 35 Tahun 2012
Permendagri No.80 Tahun 2015
Pemendagri No.3 Tahun 2017
Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010
Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2015 Nomor 29)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2019.
7
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pagar Alam Nomor 30 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
Telekomunikasi merupakan sarana publik yang dalam penyelenggaraannya membutuhkan infrastruktur menara telekomunikasi. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan jaringan telekomunikasi di kota pagar aJam terhadap daerah-daerah yang kualitas sinyalnya lemah perlu diadakannya perubahan terhadap peraturan Walikota Nomor 30 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah : UU No. 18 Tahun 1999; UU No. 36 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 2001; UU No. 28 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 52 Tahun 2000; PP No. 53 Tahun 2000; PP No. 70 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 3 tahun 2016 ; Permenkoinfo No. 02/ PERMKOMINFO/3/ 2008 ; Permendagri, PermenPU,Menkoinfo dan BKPM, No. 18 Tahun 2009, No. 07/ PRT/ M/ 2009, 19/PER/M.KOMINFO/03j2009, 3/P/2009 ; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 25 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 7 Tahun 2012 ; Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No. 8 Tahun 2016 ; Peraturan Walikota Pagar Alam No. 51 Tahun 2016.
Materi pokok yang diatur mengenai Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pagar Alam Nornor 30 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi diubah antara lain Ketentuan Pasal 16 ayat (1)~ ayat (8) dan ayat (9) diubah serta ayat 10 dihapus, Ketentuan Pasal 17 ayat (3) , Ketentuan Pasal 18 dlhapus, Ketentuan Pasal 19 ayat (3) dihapus, , Ketentuan BAB IX Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32 dihapus.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2017.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 31 Tahun 2017
PENERAPAN ELECTRONIC GOVERMENT PADA PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kab. Seluma Tahun 2016 Nomor 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Electronic Goverment Pada Pemerintah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengamanatkan pemanfaatan teknologi dan informasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan publik;
b. Bahwa Electronic Government Pemerintah Kabupaten Seluma perlu dikembangkan dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintah yang baik (good governance) dan meningkatkan pelayanan publik secara efektif dan efisien;
c. Bahwa untuk efektivitas dan efisiensinya pengembangan Electronic Government yang melibatkan berbagai unit Organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma diperlukan dukungan sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi yang memadai;
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 11 Tahun 2008
4. UU No. 14 Tahun 2008
5. UU No. 25 Tahun 2009
6. UU No. 12 Tahun 2011
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. PP No. 20 Tahun 1968
9. PP No. 82 Tahun 2012
10. Permendagri No. 35 Tahun 2010
11. Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010
12. Permendagri No. 80 Tahun 2015
Pasal 3 :
Penyelenggaraan e-government mencakup kegiatan :
a. Perencanaan;
b. Pelaksanaan; dan
c. Monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Januari 2017.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tabalong Nomor 31 Tahun 2022
PERBUP Kab. Tabalong No. 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Nomeklatur Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sehingga perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tabun 2002; Undang-Undang Nomor 14 Tabun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tabun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tabun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/P/M.KOMINFO/9/2008; Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Kalimantan Selatan Nomor 2 Tabun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tabun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 17 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor17 Tahun 2016 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tabalong dengan sistematika;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Juli 2022.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi Sebagai Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem Online Single Submission
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (4)
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Pemerintah
Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan
Sistem Online Single Submission;
bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah
dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik
berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, sehingga ketentuan
mengenai pelayanan Perizinan Secara Online dan “Perizinan 3
Jam” sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kebumen
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara
Online dan “Perizinan 3 Jam”, perlu disesuaikan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi sebagai
Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem Online Single
Submission;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Sistem Informasi Pelayanan Terintegrasi sebagai Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem Online Single Submission
yang meliputi
Maksud Dan Tujuan,
Pelaksanaan Sistem Pendukung Pelaksanaan Sistem OSS,
Penyelenggara Siperi,
Pemohon,
Jenis Perizinan Dan Nonperizinan Melalui Siperi,
Hak Akses,
Pemanfaatan Tanda Tangan Elektronik,
Tata Cara Pelaksanaan Perizinan Dan Nonperizinan,
Gangguan Jaringan Komunikasi,
Layanan Pengaduan, dan
Survey Kepuasan Masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2021.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelayanan Perizinan Secara Online dan “Perizinan 3 Jam” dicabut.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Badung Nomor 31 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Menara Telekomunikasi Terpadu
ABSTRAK:
bahwa diera modern saat ini komunikasi telah menjadi
suatu kebutuhan dalam menunjang kegiatan
perekonomian, pembangunan serta mencerdaskan
kehidupan bangsa;
bahwa untuk menjamin kenyamanan dan keselamatan
masyarakat serta menjaga estetika dan kelestarian
lingkungan sejalan dengan peningkatan pembangunan
menara telekomunikasi guna memenuhi kebutuhan,
perlu kajian teknis pembangunan dan pengoperasian
menara telekomunikasi;
bahwa untuk memberikan arahan dan kepastian hukum
dalam pembangunan dan pengoperasian menara
telekomunikasi terpadu di Kabupaten Badung, dan
berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun 2016
tentang Penataan Pembangunan dan Pengoperasian
Menara Telekomunikasi Terpadu, Bupati menetapkan
pengaturan tentang Rencana Induk Menara
Telekomunikasi Terpadu di Daerah;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor
02/PER/M.KOMINFO/3/2008; Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri
Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika
dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor
18 Tahun 2009, Nomor 07 Tahun 2009, Nomor
19/PER/M.Kominfo/03/2009, Nomor 3/P/2009; Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 18 Tahun
2016; Peraturan Bupati Badung Nomor 43 Tahun 2017;
1. KETENTUAN UMUM 2. MAKSUD DAN TUJUAN 3. PENETAPAN RENCANA INDUK MENARA
TELEKOMUNIKASI TERPADU 4. KETENTUAN PERALIHAN 5. KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018.
PEJABAT PEMERINTAH - SITUS WEB RESMI, NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN, E-MAIL RESMI PERANGKAT DAERAH DAN E-MAIL RESMI - PENGGUNAAN DAN PENGELOLAAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2021/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan dan Pengelolaan Situs Web Resmi, Nama Domain dan Sub Domain, E-Mail Resmi Perangkat Daerah dan E-Mail Resmi Pejabat Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna kemudahan pelayanan publik Pemerintah
Kabupaten Pekalongan dalam menunjang
pengembangan elektronik government (e-government),
berdasarkan Pasal 14 ayat (6) Peraturan Daerah
Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018 tentang
Rencana Induk Tata Kelola Pengembangan eGoverment, Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu
menyusun Peraturan Bupati tentang nama domain dan
sub domain, E-mail Resmi Perangkat Daerah dan
Pejabat Pemerintah Kabupaten Pekalongan sebagai
alamat elektronik dan sarana komunikasi data dan
informasi yang aman serta pengembangan sistem
informasi melalui situs web resmi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penggunaan dan Pengelolaan
Situs Web Resmi, Nama Domain dan sub Domain, Email Resmi Perangkat Daerah dan E-mail Resmi Pejabat
Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 13 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, penggunaan dan pengelolaan anam doamin dan sub domain perangkat daerah, e-mail resmi perangkat daerah dan pejabat lignkup pemerintah kabupaten pekalongan, pengelolaan situs web resmin dilingkungan pemerintah kabupaten kab pekalongan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2021.
34 hal
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 31 Tahun 2012
Permenkominfo No. 12 Tahun 2017 tentang Penggunaan Teknologi pada Pita Frekuensi Radio 450 Mhz, 900 Mhz, 2.1 Ghz, dan 2.3 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler
Mengubah :
Permenkominfo No. 42/PER/M.KOMINFO/12/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 01/PER/M.KOMINFO/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2,1 GHZ Untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika NO. 31, BN.2012/No.1015, jdih.kominfo.go.id : 5 hlm.
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/1/2006 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio 2.1 Ghz untuk Penyelenggaraan Jaringan Bergerak Seluler IMT-2000
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2012.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
