Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengatur pelampauan pendapatan/surplus dari target yang ditetapkan dan sebagai pedoman agar pemanfaatan surplus dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan rumah sakit yang efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung jawab dan memperhatikan azas kepatutan dan manfaat dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, maka perlu mengatur Pemanfaatan Surplus Kas Pada Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa Kabupaten Ngada; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Surplus pada Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 23 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 61 Tahun 2007; Peraturan Bupati Ngada No. 5 Tahun 2015
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Maksud dan Tujuan; III. Pemanfatan Surplus BLUD; IV. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juni 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Situbondo No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Perbup Situbondo No 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD TA 2017
ABSTRAK:
- bahwa pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik yang telah dianggarkan pada APBD lnduk Tahun Anggaran 201 7 didasarkan pada alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 201 7 yang informasikan secara resmi dari Kementerian Keuangan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun .2016 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2017; bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 327 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 dan berdasarkan Interpretasi Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 02 tentang Pengakuan Pendapatan yang diterima pada Rekening Kas Umum Negera/Daerah dijelaskan bahwa pengakuan pendapatan ditentukan oleh BUN/BUD sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh RKUN/RKUD sebagai salah satu tempat penampungannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dilakukan penyesuaian terhadap mekanisme penganggaran Dana BOS dalam APBD sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Januari 2017 Nomor 910/106/SJ tentang Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Operasional Sekolah Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan oleh Kabupaten/Kota Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penyaluran Dana BOS dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Provinsi yang untuk selanjutnya disalurkan langsung ke masing-masing Satuan Pendidikan melalui mekanisme hibah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Dana BOS pada RKUD Provinsi;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 132/PMK.07/2016 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD, Batas Maksimal Defisit APBD dan Batas Maksimal Komulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 18 Tahun 2011 ten tang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Investasi Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 20 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 201 7; Peraturan Bupati Situbondo Nomor 81 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
- Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan kedua atas Peraturan Bupati Situbondo Nomor 81 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Jumlah anggaran pendapatan setelah berubah adalah Rp 1.641.821.769.938,12, anggaran belanja sebesar Rp 1.720.906.693.946,11, Surplus/defisit sebesar Rp (79.084.924.007,99), pembiayaan netto sebesar 79.084.924.007,99, dan SiLPA sebesar Rp 0.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2017.
Peraturan Bupati Situbondo Nomor 81 Tahun 2016
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Labuhan Batu Utara Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pringsewu Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
rangka melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2017 agar dapat berjalan tertib, teratur, efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab, dipandang perlu untuk menyusun standar belanja sebagian pedoman bagi pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten pringsewu
1. undang-undang nomor 28 tahun 1999
2. undang-undang nomor 17 tahun 2003
3. undang-undang nomor 1 tahun 2004
4. undang-undang nomor 15 tahun 2004
5. undang-undang nomor 25 tahun 2004
6. undang-undang nomor 33 tahun 2004
7. undang-undang nomor 48 tahun 2008
8. undang-undang nomor 28 tahun 2009
9. undang-undang nomor 12 tahun 2011
10. undang-undang nomor 23 tahun 2014
11. peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000
12. perturan pemerintah nomor 24 tahun 2004
13. peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2005
14. peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2005
15. peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2005
16. peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2005
17. peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005
18. peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005
19. peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2008
20. peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2009
21. peraturan pemerintah nomor 69 tahun 2010
22. peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010
23. peraturan presiden nomor 54 tahun 2010
24. peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2006
25. peraturan menteri dalam negeri nomor 32 tahun 2011
26. peraturan menteri keuangan nomor 113 tahun 2012
27. peraturan menetri dalam negeri nomor 80 tahun 2015
28. peraturan menetri dalam negeri nomor 31 tahun 2016
29. peraturan menteri keuangan nomor 33/PMK.02/2016 tahun 2016
30. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 07 tahun 2010
31. peraturan daerah kabupaten pringsewu nomor 16 tahun 2016
peraturan bupati ini memutuskan standar belanja pemerintah kabupaten pringsewu tahun anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sintang Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Program Subsidi Beras Sejahtera kabupaten Sintang Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pangan bagi rumah tangga sejahtera maka pemerintah melakukan program penyaluran beras subsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para keluarga sasaran penerima manfaat (KPM) dalam memenuhi kebutuhan pangan serta untuk meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok sebagai salah satu hak dasarnya;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No.19 Tahun 2003, UU No.13 Tahun 2011, UU No.18 Tahun 2012, UU No.23 Tahun 2014, UU No.18 Tahun 2016, PP No.17 Tahun 2015, PP No.13 Tahun 2016, Perpres No.15 Tahun 2010, Perda No.7 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup/Sistematika; Pelaksanaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Februari 2017.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Beras Bagi Keluarga Miskinm Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
Peraturan Bupati ini memiliki 7 halaman dan 18 halaman penjelasan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Simalungun No. 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sanggar Kegiatan Belajar Kabupaten Simalungun
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Landak Tahun 2018
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kab. Landak Tahun 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 55 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2000, UU No. 25 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 6 Tahun 1988, PP No. 20 Tahun 2004, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 3 Tahun 2007, PP No. 38 Tahun 2007, Permendagri No. 80 Tahun 2015, Perda Kab. Landak No. 11 Tahun 2008, Perda Kab. Landak No. 5 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pokok-Pokok Penyusunan, Proses Penyusunan RKA, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan, Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Langkat Nomor 21 Tahun 2017
PERATURAN BUPATI (PERBUP) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI KABUPATEN LANGKAT
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, BD.2017/No.21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Kabupaten Langkat
ABSTRAK:
Bahwa Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Kabupaten Langkat terdapat beberapa perubahan pada Tugas dan Fungsi, sehingga perlu direvisi;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada teks diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dianas Koperasi Kabupaten Langkat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.7 Drt Tahun 1956; UU No.33 Tahun 2004; UU No.20 Tahun 2008; UU No.12 Tahun 2011; UU No.17 Tahun 2012; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; PP No.5 Tahun 1982; PP No.10 Tahun 1986; PP No.98 Tahun 2014; PERDAKAB LANGKAT N0.6 Tahun 2016 dan PERBUP No.49 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi Kabupaten Langkat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bondowoso Nomor 21 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RANCANGAN AWAL PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2014-2018
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso, mengakibatkan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bondowoso, sehingga dalam Rencana Pem bangunan J angka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-
2018 perlu dilakukan penyesuaian terhadap sasaran
tahunan dan target pencapaian sasaran sampai dengan akhir periode perencanaan;
b. bahwa agar terjadi kesesuaian substansi materi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018, serta agar penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 tepat waktu, sebelum Peraturan Daerah ten tang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018 diundangkan, maka sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Bondowoso dalam penyusunan RKPD, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rancangan Awal Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014-2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 10 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);
Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2014-2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
Peraturan Bupati Bondowoso N omor 77 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 77);
Rancangan Awal Perubahan RPJMD menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 dan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 21 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA KABUPATEN BENGKU TENGAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2017 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Kabupaten Bengku Tengah
ABSTRAK:
a. Bahwa Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah belum spenuhnya berpedoman pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bengkulu Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah;
1. Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 31 Tahun 1999
4. UU No. 30 Tahun 2002
5. UU No. 24 Tahun 2008
6. UU No. 5 Tahun 2014
7. UU No. 23 Tahun 2014
8. Peraturan KPK No. 7 Tahun 2016
9. Perda No. 13 Tahun 2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah
3. Ketentuan Pasal 4 diubah
4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan beberapa Pasal yaitu Pasal 4A, Pasal 4B dan Pasal 4C
5. Ketentuan Pasal 6 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2017.
5
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
